Kamis, 06 Juni 2013

Sejarah Kesultanan Tayan Kalimantan Barat



  Istana Kesultanan Tayan

Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Putussibau pada masa sekarang merupakan Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu yang berada di wilayah propinsi Kalimantan Barat. Keberadaan Kota Putussibau tidak terlepas dari adanya pemerintahan tradisional zaman dahulu hingga pemerintah modern sesudah masuknya Bangsa Belanda dalam bentuk pemerintahan Koloni Belanda.

 Putussibau sendiri merupakan satu nama daerah atau tempat di antara beberapa nama daerah yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.Di antara nama daerah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, selain Kota Putussibau yang sejak zaman dahulu adalah Embaloh, Kalis, Suhaid, Selimbau, Silat, Bunut dan lain-lain.

 Nama-nama daerah itu zaman dahulu adalah nama-nama kerajaan yang ada di wilayah Kapuas Hulu. Namun sekarang daerah tersebut telah menyatu mejadi bagian yang integral dari NKRI, khususnya sejak terbentuknya Pemerintahan Administrati pada tahun 1953 berdasarkan UU Darurat No 3 Tahun 1953. Pada perkambangannya daerah-daerah tersebut menjadi wilayah-wilayah kecamatan sebagai bagian dari Kabupaten Kapuas Hulu.

1.Asal Mula Kata PutussibauNama Putussibau menurut cerita rakyat yang berkembang di Kota Putussibau berasal dari gabungan kata “putus” (memutus atau memotong) dan ‘Sibau” (nama sungai yang membelah kota Putussibau). Sungai Sibau dinamakan demikia karena daerah di kiri kanan yang dilalui sungai Subau banyak terdapat pohon/kayu Sibau yang buahnya seperti buah rambutan. Selain Sungai Sibau, Kota Putusibau juga dialiri Sungai Kapuas yang merupaan sungai terpanjang di Indonesia.
Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sendiri dinamakan demikian karena di kabupaten inilah yang menjadi hulu Sungai Kapuas.

 Sungai Kapuas yang melewati Kota Putussibau telah memutus aliran Sungai Sibau yang membelah Kota Putussibau sehingga dikatakan Putussibau.Menurut versi cerita rakyat lainnya, bahwa munculnya nama Putussibau berasal dari kata “Sibau” yang merupakan jenis pohon/kayu Sibau yang buahnya seperti buah rambutan.

 Daun pohon ini dapat digunakan sebagai bahan pewarna pada tikar. Diceritakan dahulu kala ada pohon Sibau yang tumbuh besar ditepi sungai. Pohon Sibau tersebut tumbang menghalangi aliran sungai, dan dari peristiwa itulah masyarakat menamakan daerah itu dengan nama putussibau.


2.Asal Mula Penduduk PutussibauPada mulanya penduduk yang mendiami Kota Putussibau adalah orang Dayak Kantu’ dan Dayak Taman. Daya Kantu’ berasal dari daerah Sanggau yang berimigrasi ke timur. Orang-orang Dayak Kantu’ tinggal di sebelah selatan Kota Putussibau.

 Sedangkan orang Dayak Taman tinggal di daerah hilir di kampong Teluk Barat. Setelah berimigrasi ke Putussibau, banyak dayak Taman yang memeluk agama Islam. Selain dua suku tersebut, ada pula Suku Kayan yang menetap di daerah Kedamin. Suku Kayan ini juga banyak yang memeluk Islam.

Sebelum kedatangan Bangsa Belanda, suu-suku Dayak ini membentuk pemerintahan tradisional sendiri yang mengatur wilayahnya masing-masing. Pada abad ke-19 Masehi mereka termasuk dalam wilayah Kerajaan Selimbau.

B.MasaPenjajahan

1.KondisiSosial Politik Zaman BelandaBelanda datang pertama kali ke wilayah Kapuas Hulu di Kerajaan Selimbau pada tahun 1847, dengan pemerintahan Abbas Surya Negara.

Orang Belanda yang dating ke kerajaan Selimbau tersebut adalah Asisten Residen Sintang bernama Cettersia. Dia dating dengan maksud meminta izin kepada Raja Selimbau untuk menebang kayu di daerah Kenerak.

Kayu tersebut oleh Belanda untuk mendirikan benteng di daerah Sintang. Permohonan tersebut dikabulkan oleh raja Selimbau dengan perjanjiannya adalah bahwa seandainya jumlah kayu yang dibutuhan banyak maka mereka diperbolehkan bekerja lebihlama di Kenerak.

Setelah perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak, Cettersia kemudian menyuruh tukang kayu Cina dan satu orang Melayu Bugis bernama Wak Cindarok. Kayu-kayu hasil tebangan tersebut diangkut melalui sungai Kenera, Kendali, Raya, Kenepai, Gebong, Rigi, Riau, Lemeda, Marsida, Kemelian, Subang, dan Kemayung.Pada tanggal 15 November 1823 (11 Rabiul Awal 1239 H), pada masa pemerintahan Pangeran Soema, pemerintahan koloni Hindia Belanda mengakui kedaulatan Kerajaan Selimbau yang menguasai tanah negeri Silat.

Kemudian Kerajaan Selimbau mendirikan negeri baru yang diberi nama Nanga Bunut dan mengangkat Abang Berita sebagai rajanya dengan gelar RadenSuta.


Sejak pangeran Muhammad Abbas Negara berkuasa, terjadi konflik antara Kerajaan Selimbau dengan Kerajaan Sintang. Pada tahun 1838 M, Kerajaan Sintang melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Selimbau.

 Kerajaan Sintang dipimpin oleh Pangeran Adipati Moh Jamaluddin meyerang Kerajaan Selimbau pada tanggal 7 Ramadhan 1259 H. Kerajaan Selimbau meminta bantuan kepada Kerajaan Pontianak yang dipimpin oleh Sultan Syarif Usman bin Sultan Syarif Abdulrahman Al Kadri.

 Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda juga turut campur dalam peperangan itu karena pihak Belanda mempunyai perjanjian dengan Kerajaan Pontianak dalam masalah keamanan dan peperangan.
Selain berkonflik dengan Kerajaan Sintang, Kerajaan Selimbau juga sempat berperang dengan Kerajaan Sekadau di daerah Sungai Ketungau.

Pada tanggal 15 Desember 1847, Pangeran Muh Abbas Surya Negara mendapat pengakuan dari pemerintah kolonia Hindia Belanda untuk memimpin tanah Kapuas Hulu yang wilayahnya sampai ke hulu negeri Silat.

Pada pemerintahan Pangeran Abbas inilah Kerajaan Selimbau mengalami zaman keemasan dan mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas sampai ke daerah Batang Aik Serawak Malaysia. Panembahan Haji Muda Muh Saleh Pakunegara mendapat pengakuan kedaulatan oleh pemerintahan colonial Belanda di Batavia sebagai penguasaKerajaan Selimbau.

 Ia diangkat menjadi raja ke-23 pada tanggal 28 Februari 1882 M. panembahan H. Gusti Muh Usman menjadi raja terakhir Kerajaan Selimbau yang ke 25, beliau dinobatkan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1912 M.

Pada masanya ini Kerajaan Selimbau mengalami penderitaan karena harus membayar pajak tinggi. Beliau meninggal tahun 1923 M.
Selama kedudukan Gusti Muhammad Usman, pemerintahan Belanda melakukaanbeberapaperjanjian:

1) Tanggal 15 November 1823 M dengan Pangeran Soama. Isi perjanjian adalah pengakuan pemerintahan Belanda atas kedaulatan Kerajaan Selimbau yang menguasai tanah negeri Kapuas Hulu dan negeri Silat.

2) Tanggal 5 Desember 1847 M, dengan Pangeran Muh Abbas Surya Negara. Isi perjanjiannya adalah pengauan pemerintah Belanda atas kedaulatan Kerajaan Selimbau di tanah Kapuas hulu yang kekuasaannya sampai ke Hulu NegeriSilat.
3) Tanggal 27 Maret 1855 M, dengan Pangeran Muh Abbas Surya Negara. Isi perjanjiannya adalah pengauan pemerintahan Belanda atas kedaulatan Kerjaan Selimbau di Tanah Kapuas Hulu. Daerah yang telah ditaklukkan oleh Pangran Muh Abbas meliputi: Dayak Batang Lumpur yang tinggal di Suriyang, Tangit, Sumpak, Semenuk, dan Lanja.

4) Tanggal 28 Februari 1880 M, dengan Pangeran Haji Muda Agung Muh Saleh Pakunegara.2. Perlawanan Terhadap Bangsa Belanda
Perlawanan yang dilakukan oleh rayat Putussibau terhadap pemerintahan Belanda di antaranya dilaukan oleh Djarading Abdurrahman yang berasal dariSuku Dayak Iban yang memeluk Islam.

 Pada masa mudanya Ajarading pernah sekolah sampai kelas V SD. Melalui pendidian tersebut beliau mulai mengerti akan kondisi bangsanya yang sedang di jajah Belanda.

Djarading mulai terjun dalam pergeraan setelah bertemu dengan Gusti Sulung Lelanang, bersamanya Djalading terjun dalam organisasi Serikat Rakyat. Dalam organisasi ini djarading mengadakan propaganda di kalangan Suku Dayak dan membantu menerbitkan Surat Kabar Halilintar di Pontianak

pada tahun 1925. Djaranding kemudian dibuang oleh pemerintah Belanda ke Bevon Digul Papua Barat pada tahun 1927 karena ativitasnya dianggap menentangpemerintahanBelanda.

3.Kondisi Sosial Ekonomi Zaman JepangJepang masuk ke Kapuas Hulu pada tahun 1942 dengan membuka pertambangan Batu Bara di bagian hulu Sungai Tebaung dan Sungai Mentebah. Dengan mempeerjakan orang pribumi, dengan jam kerja 8 jam/hari. Pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Barat antara tahun 1942-1945 wilayah Kapuas Hulu dipimpin oleh; Abang Oesman (1942-1943), K. Kastuki (1943-1944), dan Honggo (1944-1945)


4. Perlawanan Terhadap Bangsa JepangPada masa Jepang berkuasa di Kalbar antara tahun 1942-1945, wilayah Kapuas Hulu juga termasuk dikuasainya. Pada awalnya kedatangan Jepang mendatangkan harapan akan membebasan rakyat dari penjajahan Belanda. Namun kenyataannya Jepang malah tidak lebih baik dari Belanda. Banyak sumber daya alam dan manusia dimanfaatkan oleh Jpang untuk kepentingan Jepang sendiri.

 Rakyat Putussibau benar-benar dieksploitasi guna kepentingan bangsa Jepang dengan tanoa diberi imbalan yang memadai.Melihat ketimpangan ini, maka banyak rakyat yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Demi mempertahankan kedudukannya di Kalbar khususnya Putussibau,
Jepang melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orangyang dianggap membahayakan kedudukan Jepang.

C.MasaKemerdekaan

1. Situasi Setelah KemerdekaanPada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Kapuas Hulu dipimpin oleh: Abang A. Gani (1945-1947), A. V. Dahler (1947-1949), Pd Abubakar Ariadiningrat (1949-1949), J.A. Schoohiem (1949-1950), Oesman Yahya (1950-1951), dan A, Salam (1951-1951).Wilayah Kapuas Hulu kemudian bergabung ke dalam Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) yang dipimpin oleh Sultan Hamid II.

2.Pembentukan Kabupaten Kapuas HuluPada zaman Jepang seluruh daerah Kalimantan berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang Borneo Menseibu Coka yang berpusat di Banjar MAsin.

Sedangkan untuk Kalimantan Barat berstatus “Minseibu Syuu”. Berdasaran keputusan gabungan kerajaan-kerajaan Borneo Barat pada tanggal 22 Oktober 1946 Nomor 20L, wilayah Kalimantan Barat terbagi ke dalam 12 Swapraja dan 3 Neo-Swapraja:

 Swapraja Sambas, Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Matan, Sukadana, Simpang, Sanggau, Sekadau, Tayan, dan Sintang.

SedangkanNeoSwapraja: Meliau, Nanga Pinoh, dan Kapuas Hulu.

Presiden Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Nomor 161 tanggal 10 Mei 1948 membentuk suatu ikatn federasi dengan nama daerah Kelimantan Barat. Untuk mendukung federasi ini, Belanda mengeluarkan Besluit Luitenant Gouverneur Kenderal Nomor 8 tanggal 2 Maret 1948 yang isinya adalah pengakuan status Kalimantan Barat sebagai daerah Istimewa dengan pemerintahan sendiri beserta sebuah Dewan Kalimantan Barat.

Pada masa republic Indonesia Serikat (RIS), daerah Kalimantan berstatus
sebagai daerah bagian yang terdiri dari satuan-satuankenegaraan seperti Daya Besar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Banjar.

Dengan adanya tuntutan rakyat, maka DIKB yang dipandang sebagai peninggalan pemerintah Belanda, berdasarkan keputusan Dewan Kalimantan Barat tanggal 7 Mei 1950, dengan masing-masing No 235/R dan 235/R menyatakan bahwa baik baddan pemerintah harian DIKB maupun pejabat kepala pusat PIS yang diwakili oleh seorang pejabat berpangkat presiden.

Kesultanan Sanggau

                   



Cikal bakal sejarah pemerintahan (bekas) Kerajaan Sanggau Kapuas, bermula dengan kisah Dara Nante dan Babai Singa yang melegenda secara turun temurun. Dara Nante menikah dengan Babai Singa yang berasal dari daerah Sisang Hulu (Sekayam). Dara Nante sendiri berasal dari
Labai Lawai, salah satu pemukiman di Simpang Mendawan daerah Terentang sekarang. Perjodohan keduanya kelaknya melahirkan seorang putra yang diberi nama Aria Jamban.

 Aria Jamban kemudian menurunkan Aria Batang dan selanjutnya Aria Batang beranak Aria Likar. Pada masa itu, Dara Nante yang menjadi pemimpin otonom lokal di Mengkiang mengangkat orang kepercayaannya, Aria Dakudak untuk menjadi seorang patih di daerah Semboja atau Segarong yang letaknya di antara Sungai Mawang dan Bunut sekarang.

Dalam perkembangan kemudian, Patih Dakudak digantikan oleh Dayang Mas. Pada masanya ini, pusat pemerintahan dialihkan ke Mengkiang dari Semboja. Dayang Mas merupakan kerabat dekat dari Dara Nante. Dalam memimpin Negeri Mengkiang, ia didampingi suaminya Patih Nurul Kamal putra dari Patih Kiyai Kerang yang berasal dari Banten.

 Selanjutnya keturunan dari Dayang Mas dan Patih Nurul Kamal menggunakan nama Kiyai seperti Kiyai Patih Gemuk, Kiyai Mas Senapati, Kiyai Mas Demang, Kiyai Mas Jaya, Kiyai Mas Jaya Ngebil dan Kiyai Mas Temenggung.

Setelah Dayang Mas wafat, ia digantikan oleh Dayang Puasa. Mulanya Dayang Puasa menikah dengan Kiyai Patih Gemuk, yang merupakan saudara dekat Patih Nurul Kamal. Perjodohannya itu dikaruniai seorang anak yang bernama Pangeran Agung Renggang.

 Setelah Kiyai Patih Gemuk mangkat, Dayang Puasa yang bergelar Ratu Nyai Sura menikah lagi dengan Abang Awal yang berasal dari Kerajaan Embau Hulu Kapuas. Perkawinan yang kedua ini dikaruniai empat orang anak.

Keempatnya, masing-masing bernama Abang Djamal yang merintis dan bertahta di Negeri Belitang sebagai cikal bakal Kerajaan Belitang. Anak kedua, Abang Djalal bertahta di Balai Lindi Melawi. Kemudian Abang Nurul kamal yang bertahta dan menjadi Panembahan di Sanggau Lama. Dan anak keempat Abang Jawahir atau Abang Djauhir yang memerintah di daerah Sintang.

Pangeran Agung Renggang setelah dewasa kemudian menduduki tahta. Namun ia hanya beberapa bulan memerintah, kemudian mengundurkan diri dan selanjutnya digantikan oleh saudara seibunya, Nurul Kamal yang dikenal juga dengan sebutan Abang Gani yang bergelar Kiyai Patih Busu Kusuma. Setelah mangkat, Abang Gani atau Nurul Kamal digantikan putranya yang bernama Abang Basun Pangeran Mangkubumi. Dalam memerintah ia didampingi dua orang saudaranya, Abang Abun Pangeran Sumabaya dan Abang Guning.

Wafatnya Abang Basun maka naik tahtalah Abang Ahmad atau Abang Daruja atau Uju yang belakangan kemudian bergelar Sultan Ahmad Jamaluddin. Abang Ahmad atau Abang Daruja atau Uju, di atas tahta Kerajaan Mengkiang bergelar Sultan Ahmad Jamaluddin. Ia kemudian mengalihkan pusat pemerintahan kerajaan di tengah Kota Sanggau kapuas sekarang.

 Pusat kerajaan dibangun di tepi aliran Sungai Kapuas. Ia merupakan peletak dasar berdirinya Kerajaan Sanggau dengan pusat kekuasaan di Kota Sanggau Kapuas. la menikah dengan Putri Ratu Ayu yang berasal dari Kerajaan Landak. Pasangan Sultan Ahmad Jamaluddin dan Putri Ratu Ayu inilah yang merupakan penurun para raja dan wakil raja serta kaum kerabat bekas Kerajaan Sanggau seterusnya.

Setelah wafat ia digantikan Abang Saka yang bergelar Sultan Muhammad Kamaruddin. Dalam memerintah, ia didampingi saudaranya yang bernama Abang Sebilanghari, yang kemudian bergeiar Panembahan Ratu Surya Kusuma. Semasa hidupnya, sultan terdahulu, Ahmad Jamaluddin telah membagi kekuasaan kerajaan, di mana Abang Saka memerintah di Keraton Darat, dan Abang Sebilanghari di Keraton Laut.

 Gelar yang dipakai untuk menjadi raja diberi tambahan Gusti untuk penguasa di sebelah darat. Sedangkan untuk penguasa yang membantu raja memerintah diberi gelar Ade atau penguasa di sebelah laut. Dengan demikian, sepeninggal Abang Uju, kekuasaan menjadi terpisah dalam dua wilayah kekuasaan. Setelah Abang Saka atau Sultan Muhammad Kamaruddin wafat, maka tampuk kekuasaan diambilalih oleh Abang Sebilanghari yang kemudian bergelar Panembahan Ratu Surya Kusuma. la menikah dengan Utin Parwa dari Kerajaan Tayan.

Setelah wafat, digantikan oleh putranya Gusti Thabrani Pangeran Ratu Surya Negara didampingi Abang Togok yang bergelar Pangeran Mangkubumi Gusti Muhammad Thahir yang menikah dengan Ratu Srikandi.





Dengan pecahnya keturunan raja-raja Sanggau dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan, di mana adanya pusat kekuasaan di sebelah darat dan di sebelah laut, maka dalam masa pemerintahan Gusti Thabrani diambil suatu kesepakatan antara kedua turunan penguasa di darat dan laut untuk memerintah secara bergantian menduduki tahta.

Apabila raja sebelah darat yang menjadi raja atau panembahan, maka raja sebelah laut menduduki jabatan selaku mangkubumi. Begitu pula seterusnya, apabila di sebelah laut menduduki tahta sebagai panembahan, maka keturunan sebelah darat menjabat sebagai mangkubumi. Perkembangan ini terus berlangsung sampai kedatangan kolonial Belanda ke ibukota kerajaan Sanggau Kapuas.

Setelah Abang Thabrani wafat, naik tahtalah Abang Togok bergelar Gusti Muhammad Thahir I yang mernerintah Kerajaan Sanggau dalam tahun 1798-1812. Panembahan Thahir I memerintah didampingi Mangkubumi Pangeran Osman Paku Negara.

 Wafatnya Panembahan Thahir I, maka naik tahtalah Pangeran Osman Pak-u Negara sebagai panembahan yang berkuasa dalam tahun 1812-1814. Ia memerintah didampingi Mangkubumi Pangeran Muhammad Ali Mangku Negara I yang kemudian menggantikan Panembahan Osman sebagai panembahan Sanggau tahun 1814-1825. Ketika memerintah didampingi Mangkubumi Pangeran Ayub Paku Negara.

Pada akhirnya setelah menjabat selama sembilan tahun sebagai Mangkubumi Sanggau, Pangeran Ayub Paku Negara kemudian menduduki tahta kerajaan bergelar Sultan Ayub dan memerintah dalam tahun I825-1830. Dia kemudian mengalihkan pusat pemerintahan ke Kampung Kantuk sekarang. Tahun 1826 Sultan Ayub membangun Masiid Jami Syuhada dan mulai saat itu Kerajaan sanggau mengalami penataan dan perkembangan pesat serta moderen.

Sebelumnya, Kerajaan sanggau telah diserahkan oleh Kesultanan Banten (melalui Kesultanan Pontianak) ke tangan Belanda, karena Sanggau merupakan kerajaan vazalnya, bersamaan dengan berdirinya Kesultanan Pontianak.

Wafatnya Sultan Ayub, maka naik tahtalah saudaranya yang bernama Ade Ahmad yang bergelar Panembahan Muhammad Kusuma Negara yang memerintah tahun 1830-1860. Sebagai Pangeran Mangkubumi diangkatlah Gusti Muhammad Thahir II yang bergelar Pangeran Ratu Sri Paduka Maharaja. Dalam perkembangan selanjutnya, menyusul penyerahan Kerajaan Sanggau ke tangan Belanda oleh Pontianak dan Banten, dilangsungkan penandatanganan Korte Verklaring atau Perjanjian Pendek yang mengikat kerajaan ini dengan kolonial Belanda pada tanggal 8 Mei dan 20 Mei 1877.

 Perjanjian ini ditanda tangani antara kerabat Kerajaan Sanggau dengan Residen Westerafdeeling van Borneo dan Asisten Residen Westerafdeeling van Borneo Sintang yang secara khusus berkunjung ke Sanggau Kapuas. Pihak Kerajaan sanggau ditanda tangani oleh Panembahan Muhammad Kusuma negara, Mangkubumi Muhammad Saleh, Pangeran Ratu Mangku Negara penguasa Semerangkai, Pangeran Mas Paduka Putra Raja penguasa Balai Karangan dan Pangeran Adi Ningrat Menteri Kerajaan Sanggau. Dalam perjanjian itu ditetapkan bahwa Tanjung Sekayam sebagai daerah yang diserahkan kepada militer Belanda.


Seterusnya, upaya kolonial Belanda tidak hanya sampai di situ atau bukan sebatas melakukan perjanjian atau korte verklaring. Namun telah melangkah lebih jauh. Hal itu dengan dilakukannya politik devide et impera atau politik pecah-belah, di mana Belanda telah mencampuri urusan pengaturan pemerintahan Kerajaan Sanggau. Kolonial Belanda melalui Residen Borneo Barat telah mengangkat raja yang baru yaitu Gusti Muhammad Thahir II menjadi raja menggantikan Panembahan Muhammad Kusuma Negara. Selanjutnya pula, setelah menduduki tahta, Gusti Muhammad Thahir II diharuskan terikat dengan Korte Verklaring terdahulu. Dalam memerintah ia didampingi Mangkubumi Pangeran Haji Sulaiman Paku Negara. Sebelum diangkat sebagai raja, Thahir II telah berkunjung ke Brunei Darussalam dan diangkat sebagai kerabat oleh Sultan Brunei Darussalam Syarif Syahbuddin dengan diberi gelar Pangeran Paduka Srimaharaja sejak 8 Jumadil Awal 1296 H, ditandai pula dengan pengaturan tapal batas kerajaan antara Sanggau dan Brunei mulai dari Hulu Sekayam sampai Hilir Kembayan dan dihadiahi satu meriam bermotif naga dari Brunei.

 Semasa hidupnya Gusti Thahir II dikaruniai dua orang putra, yang tertua Gusti Ahmad Putra Negara dikenal sangat anti kolonial Belanda. Karenanya dalam tahun 1876-1890 ia diasingkan Belanda ke Purwakarta dan wafat di sana.

Gusti Thahir II wafat, digantikan Haji Ade Sulaiman Paku Negara yang memerintah tahun 1876-1908. Di masa Panembahan Sulaiman, pada tanggal 14 April 1882, kembali ditandatangani Korte Verklaring antara Sanggau dengan Beianda. Selaku Mangkubumi semasa pemerintahan Panembahan Sulaiman adalah Haji Pangeran Muhammad Ali Surya Negara.

 Korte verklaring tersebut berisi antara lain menunjuk dua orang raja di Sanggau masing-masing di darat Haji Pangeran Muhammad Ali Mangku Negara dan di laut Panembahan Haji Sulaiman Paku Negara. Mengatur pembagian kerja untuk raja dan kerabatnya. Bagi orang Dayak dianggap sebagai rakyat kerajaan.

Mengatur perbatasan pemerintahan Kerajaan Sanggau dengan kerajaan lain serta mengatur pembayaran upeti oleh rakyat kepada kerajaan yang dinamakan blasting dan natura. Semula para penguasa kerajaan menjadi tuan di negerinya. Namun sejak ditanda tanganinnya korte verklaring tersebut, mereka seumpama peminjam tanah dan hak mereka dari kolonial Belanda. Segala sesuatu yang semula sebagai otonom dari kerajaan, telah dibatasi dan harus dengan pengawasan pemerintah kolonial Belanda.

Setelah Panembahan Haji Ade Sulaiman mangkat, tahta dilanjutkan Pangeran Haji Gusti Muhammad Ali II Surya Negara. Ia adalah putra dari Haji Gusti Ahmad Putra Negara yang diasingkan kolonial Belanda ke Purwakarta hingga wafatnya di sana. Namun sebelum menduduki tahta kerajaan dalam tahun 1908, terjadi perselisihan dengan kerabatnya. Di mana Pangeran Adipati atau Pangeran Dipati Ibnu putra dari Panembahan Sulaiman raja terdahulu tidak mau menyerahkan tahta. Menurutnya, dirinya lebih berhak menggantikan ayahnya Panembahan Sulaiman untuk melanjutkan kekuasaan kerajaan. Mengatasi masalah tersebut, pihak kolonial Belanda campur tangan dan kemudian menobatkan Gusti Muhammad Ali II sebagai raja Sanggau dalam tahun 1908 dan memerintah hingga 1915.

 Dan Pangeran Adipati diasingkan ke Pulau Jawa. Sebagai Mangkubumi dinobatkan saudara kandung Panembahan Sulaiman yaitu Haji Pangeran Ade Muhammad Said Paku Negara. Setelah Panembahan Ali II wafat, naik tahtalah Haji Ade Muhammad Said Paku Negara (1915-1920) didampingi Mangkubumi Gusti Muhammad Thahir III Surya Negara selaku penguasa Kerajaan Sanggau.

Panembahan Gusti Muhammad Ali semasa hidupnya dikaruniai sembilan orang putra dan lima putri. Masing-masing Gusti Muhammad Thahir III Surya Negara, Gusti Ahmad Pangeran Adipati Surya Negara, Gusti Abdurrahman, Gusti Burhan, Gusti Muhammad Arief, Gusti Zainal Abidin, Gusti Syamsuddin, Gusti Abdul Murad, Gusti Terahib, Utin Isah, utin Hadijah, Utin Mas Uray, Utin Maryam dan Utin Maimun. Setelah Panembahan Ali II mangkat, diangkatlah Haji Muhammad said Paku Negara sebagai raja.

Ia menduduki tahta tahun 1915-1920 didampingi Mnagkubumi Gusti Muhammad Thahir III Surya Negara putra dari Haji Pangeran Muhammad Ali II. Selanjutnya Gusti Thahir III putra Pangeran Haji Gusti Muhammad Ali II Surya Negara, menduduki tahta sejak 1920 hingga wafat tahun 1941.

Pembaharuan atau reformasi di dalam tubuh kerajaan mulai dilakukan Panembahan Thahir III. Berbagai fasilitas pendidikan dan sarana fisik lainnya yang membuka hubungan Sanggau dengan daerah lain dilakukan secara gencar. Salah satunya, isolasi perhubungan darat mulai terbuka lebar sehingga hubungan dari dan ke Sanggau, Landak Ngabang dan Sintang mudah ditempuh. Sebelumnya, masih menghandalkan sarana transfortasi sungai dengan menempuh Sungai Sekayam dan Sungai Kapuas.

Di samping itu, di dalam tata laksana pemerintahan juga dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana pada masa itu didirikan Lembaga Mahkamah Syariah atau Raad Agama di dalam Kerajaan Sanggau. Lembaga ini dipimpin oleh Pangeran Temenggung Surya Agama Haji Muhammad Yusuf dan Pangeran Penghulu Surya Agama Ade Ahmadin Badawi.

Dalam masa itu diatur pula mengenai peribadatan kaum Nasrani berada di bawah wewnang Departemen van Onderwijs En Eredient, sedangkan urusan Agama Islam diatur oleh kerajaan dan Lembaga Mahkamah Syariah demikian pula menyangkut hukum adat. Dalam tahun 1941 Panembahan Thahir III mangkat.

 Maka dinobatkanlah Ade Muhammad Arif putra dari Panembahan Haji Muhammad Said Paku Negara sebagai Raja Sanggau. Olehnya, pusat pemerintahan dialihkan ke Sungai Aur Kampung Beringin. Dalam tahun 1944, beserta kerabat keluarganya yang lain, Panembahan Arif menjadi korban kekejaman balatentara pendudukan militer Jepang.

Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan tahta, maka kemudian diangkatlah Gusti Muhammad Umar (1944) untuk memangku sementara tahta kerajaan. Dalam tahun 1945, ia digantikan Gusti Muhammad Ali Akbar yang menjabat hingga 1946. Seterusnya. yang menduduki tahta terakhir Kerajaan Sanggau hingga dihapuskannya sistem pemerintahan Swapraja Sanggau dalam tahun 1959 adalah Panembahan Gusti Muhammad Thaufiq putra dari Gusti Thahir III. Gusti Thaufiq yang menjabat antara tahun 1946-1959, terakhir sebagal kepala Swapraja Sanggau hingga dibentuknya Kabupaten Sanggau dalam tahun 1960.

Sultan Muhammad,dan Peristiwa Mandor




Sultan Muhammad, ayahanda Sultan Hamid.II

Putra Almarhum Sultan Muhammad,yaitu : Sultan Hamid.II,ketika meresmikan tugu peringatan korban pembantaian Jepang di Kalimantan Barat


Peristiwa Pembantaian Jepang,dikenal dengan peristiwa "Mandor"

Seperti inilah,21 ribu jiwa yang tewas akibat keganasan Jepang

Seorang serdadu yang menenteng kepala korbanya

Penyiksaan dan kekejaman Jepang

Bayi pun tak luput dari "Genocide'" Jepang


Syarif Muhammad Alqadrie, lahir di Pontianak 8 Januari 1872. Putera tertua Sultan Syarif Yusuf Alqadrie dan Syarifah Zahra Alqadrie ini dilantik sebagai Sultan Pontianak Keenam pada  6 Agustus 1895 ketika ia masih berumur 23 tahun.

 Sultan Syarif Muhammad Al Qadri beristri 10 orang dan dikaruniai 13 putra. Adapun istri sultan adalah Syarifah Telaha Al Qadri tidak dikaruniai anak, Syarifah Zubaidah Al Qadri tidak dikaruniai anak, Hajjah Syarifah Aminah (dari Brunei) dikaruniai 4 orang anak yaitu Syarifah Maimunah gelar Ratu Kusumayudha, Syarif Abdul Muthalib gelar Pangeran Muda, Syarif Usman gelar Pangeran Muda dan Syarifah Chadijah gelar Ratu Perbuwijaya.

Istrinya Syarifah Zubaidah Al Qadri gelar Maharatu Besar Permaisuri dikaruniai dua anak, yaitu Syarifah Fatimah gelar Ratu Anum Bendahara dan Syarifah Maryam gelar Ratu Laksamana Sri Negara,

 dari istrinya Syecha Jamillah Syarwani (ibunya dari Turki) dikaruniai 6 anak yaitu Syarif Hamid Al Qadri dikenal dengan Max Al Qadrie (kelaknya sebagai Hamid II), Syarif Mahmud gelar Pangeran Agung Srimaharaja, Syarifah Salmah gelar Fahmud, Syarifah Rahmah, Syarif Hasyim dan Syarif Abdurrachman.

 Dari istrinya Syarifah Maryam Assagaf Ratu Seberang tidak dikaruniai anak, Encik Entin dikaruniai seorang anak Tengku Mahmud Al Qadri, Encik Timah tidak dikaruniai anak, Daeng Kadariyah tidak dikaruniai anak, dan Daeng Selma tidak dikaruniai anak.

Enam belas tahun kekuasaannya, 23 Juni 1911, Belanda memaksakan perjanjian baru kepada Muhammad yang dilaksanakan 26 Maret 1912. Perjanjian ini tidak lain menghancurkan martabat atau marwah (dignity) kesultanan dan rakyat Pontianak, karena para anggota kesultanan dianggap sebagai pegawai rendahan pemerintah Hindia Belanda. Apapun bentuknya, penjajahan adalah penghancuran martabat dan hak-hak asasi manusia. Meskipun kekuasaannya secara de jure berkurang dan harga diri kesultanan semakin direndahkan Belanda, namun kewibawaan dan pengaruh Sultan Muhammad tetap diakui di hati rakyat.

 Hal ini antara lain disebabkan pergerakan nasional dan moderenisasi di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik, seperti pendirian yayasan perguruan/pendidikan, kesehatan, kebudayaa dan kesenian, serta organisasi social dan politik, dilaksanakan oleh sultan sendiri, kerabat kesultanan, tokoh masyarakat, yayasan/organisasi Islam, misi Katolik, zending Protestan, dan sebagainya.

 Kesemua ini telah mendukung peran dan otoritas sultan yang menyebabkan antara lain masa kekuasaan Sultan Muhammad  merupakan masa pemerintahan terpanjang, 49 tahun, dibanding dengan masa pemerintahan enam sultan lainnya di kesultanan ini.

Sultan Syarif Muhammad, yang memerintah dalam dua zaman, Belanda dan Jepang, telah mendorong terjadinya banyak perubahan di Pontianak. Dalam bidang sosial, ia pertama kali berpakaian kebesaran Eropah sebagai pakaian resmi disamping pakaian Melayu dan mendorong berkembangnya pendidikan dan kesehatan.

 Di bidang ekonomi, ia melaksanakan perdagangan dengan dalam dan luar negeri seperti dengan Kerajaan Riau, Palembang, Batavia, Banten, Demak, Banjarmasin, Singapura, Johor, Malaka, Hongkong, dan India. Ia juga mendorong masuknya modal swasta Eropah dan Cina. Khususnya di sektor pertanian dan industri, Sultan Muhammd mendorong petani Melayu, Bugis, Banjar dan Cina mengembangkan perkebunan karet, kelapa dan kopra serta industri minyak kelapa untuk diekspor ke luar negeri. Dalam bidang politik, ia memfasilitasi berdiri dan berkembangnya organisasi politik yang dilakukan baik oleh kerabat kesultanan maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat lainya.Peranannya dan kegiatan masyarakat dalam kegiatan di bidang terakhir ini menyebabkan Sultan Muhammad dicurigai dan dibenci oleh dua pemerintahan Belanda dan Jepang.

Pada April 1942, Sultan Syarif Muhammad Al Qadri mengundang para kepala swapraja di Istana Kadriyah Pontianak. Mereka berkumpul dan membahas situasi daerah yang semakin tidak menentu. Selanjutnya dirumuskan bahwa ketakutan, penderitaan dan kemelaratan dialami penduduk dapat diatasi jika pihak Jepang dapat diusir dari daerah Kalimantan Barat.

Penangkapan skala besar terjadi pada 24 Januari 1944 di Keraton Kadriah, Sultan Muhammad, kerabat kerajaan dan keluarga ditangkap oleh pasukan Kempeitai Jepang.

 Sultan Muhammad yang pada ketika itu baru saja selesai makan sehabis salat tahajud, diberitahu tentang apa yang sedang terjadi. “Tidak apa-apa, Jepang sedang mencari orang-orangnya,” ucap Sultan dengan tenangnya.

 Mungkin sesungguhnya kalimat itu masih akan berlanjut, tetapi keburu muncul tentara Jepang yang langsung menangkapnya. Semula Sultan akan diperlakukan juga seperti korban-korban lainnya. Tapi Sultan menolak dan dengan berwibawa berkata tidak akan lari.

Dengan senyum mengembang di wajahnya, Sultan berjalan dengan lancar menuju para serdadu yang telah menunggu di muka Istana. Dengan pakaian biasa serta sarung dan tasbih bergantung di lengannya, terucap salam dari mulut Sultan.

 Sesekali tangannya memberi isyarat sebagai respon dari ucapan salam yang dilontarkannya. Bahkan Sultan memutar-mutar tasbih di jari telunjuknya terus mengucap kalimat takbir, kalimat yang terlontar dari mulut  Sultan yang juga seorang ulama tersebut.

Peristiwa penangkapan Sultan Syarif Muhammad Al Qadri serta seluruh anak laki-lakinya juga seluruh menantunya—kecuali Syarif Hamid dan Syarif Ibrahim Al Qadri—dan keluarga kerajaan baik di dalam maupun di luar kompleks keraton berlangsung sampai pukul 03.00 subuh.

 Keesokan harinya pada 25 Januari 1944 telah berkembang berita penangkapan sultan dan keluarganya, peristiwa penangkapan sultan serta pembesar kerajaan telah menggemparkan penduduk Pontianak, namun tak seorangpun berani bertanya karena takut ancaman kekejaman militer Kempeitai Jepang.

 Korban pembunuhan yang dilakukan militer Jepang terhadap sultan dan keluarganya di lingkungan Keraton Kadriah, para tokoh masyarakat, ulama dan cendekiawan menjadi perjalanan sejarah kelam bagi penduduk Pontianak.

 Korban pembunuhan dalam lingkungan Keraton Kadriah Pontianak sedikitnya sebesar 31 jiwa. Peristiwa tersebut sangat menyulitkan guna mencari calon pengganti sultan, karena baik para putra maupun keluarga terdekat ikut ditawan dan dibunuh.

Dua tahun kemudian tempat dimana jenazah Sultan Muhammad dikuburkan baru dapat ditemukan, dengan petunjuk dari seorang penggali kuburannya bernama Mat Kapang, yang selamat dari pembantaian Jepang. Saat digali kembali, jasad Sultan yang shalih itu masih utuh seperti orang yang baru saja meninggal dunia. Bahkan, menurut kesaksian para penggali, pakaian dan tasbihnya pun masih tampak bagus. Jasad Sultan Syarif Muhammad Alkadrie kemudian dimakamkan kembali di makam para sultan Pontianak di Batulayang.