Rabu, 06 Juni 2012

Sumbu Perdamaian Tumbang Anoi,Dayak saudara Melayu,


Sumbu Perdamaian Tumbang Anoi
| I Made Asdhiana | Rabu, 6 April 2011 | 09:01 WIB
Share:
KOMPAS/YUNIADHI AGUNGAnak-anak bermain di depan rumah betang Damang Batu di Tumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kamis (10/3). Pada tahun 1894, Tumbang Anoi menjadi tempat pertemuan para pemimpin suku Dayak.


Oleh: Agustinus Handoko dan Bayu Dwi Radius

Tumbang Anoi adalah tempat bersejarah perjalanan masyarakat Dayak. Tumbang Anoi menjadi tempat rapat akbar untuk mengakhiri tradisi ”mengayau” pada tahun 1894. Kini, setelah satu abad berlalu, Tumbang Anoi tetap menjadi sumbu perdamaian bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.

Mengayau atau memenggal kepala musuh dalam perang antarsuku dahulu kala adalah salah satu kebiasaan sejumlah subsuku Dayak di daratan Kalimantan (kini terbagi menjadi wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei) yang sangat ditakuti. Kadangkala, mengayau tidak hanya dilakukan dalam peperangan, tetapi juga ketika merampok, mencuri, atau menduduki wilayah subsuku lain.

Sebelum disepakati untuk dihentikan, mengayau makin membudaya karena semakin banyak kepala musuh yang dipenggal (dibuktikan dengan banyaknya tengkorak musuh di rumahnya), seorang lelaki semakin disegani. Bahkan, perselisihan antarsuku terus berlanjut karena masing-masing suku membalas dendam. Perselisihan berkepanjangan itu membuat Residen Belanda di Kalimantan Tenggara yang kini meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan merasa tidak aman.

Dalam bukunya, Pakat Dayak, KMA M Usop menuturkan, Brus, Residen Belanda Wilayah Kalimantan Tenggara, pada Juni 1893 mengundang semua kepala suku yang terlibat sengketa ke Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, untuk membicarakan upaya perdamaian.

Dalam pertemuan itu disepakati, harus digelar pertemuan lanjutan yang melibatkan seluruh suku Dayak di Borneo untuk membahas berbagai persoalan yang menjadi akar perselisihan. Namun, menggelar pertemuan lanjutan itu bukan pekerjaan mudah. Ketika itu, akses antarwilayah masih mengandalkan sungai.

Satu-satunya kepala suku yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan akbar itu adalah Damang Batu, salah satu kepala suku Dayak Ot Danum di Tumbang Anoi. Sepulang dari Kuala Kapuas, Damang Batu yang ketika itu berumur 73 tahun langsung memulai pekerjaan besarnya menyiapkan tempat dan logistik.

Selama lima bulan hingga akhir 1893, Damang Batu tak pernah menetap di desanya. Ia terus berkeliling ke desa lain untuk mengumpulkan makan an. Ada cerita lain yang menyebutkan, Damang Batu juga menyiapkan 100 kerbau miliknya untuk makan an para undangan. Ia juga meminta masyarakat di Tumbang Anoi dan sekitarnya membangun pondok bagi tamu undangan rapat.

Damang Batu jugalah yang menyebarkan undangan rapat secara berantai kepada kepala suku-kepala suku di daratan Kalimantan.

Sebanyak 152 suku diundang ke Tumbang Anoi. Dalam rapat yang digelar selama dua bulan sejak 22 Mei hingga 24 Juli 1894 itu, sekitar 1.000 orang hadir. Mereka dari suku-suku Dayak dan sejumlah pejabat kolonial Belanda wilayah Borneo. Usop juga mencatat, sedikitnya 50 kerbau, 50 sapi, dan 50 babi, serta bahan makan an lain seperti beras dan ubi kayu disediakan untuk konsumsi mereka yang hadir ketika itu.

Selain mengakhiri tradisi pengayauan, rapat akbar itu juga menyepakati beberapa keputusan penting, di antaranya menghentikan perbudakan dan menjalankan hukum adat Dayak.

Dalam catatan sejarah yang ditulis Usop, rapat di Tumbang Anoi itu juga membahas sekitar 300 perkara. Sebanyak 233 perkara dapat diselesaikan, 24 perkara ditolak karena kedaluwarsa atau sudah lebih dari 30 tahun, dan 57 ditolak karena kekurangan bukti.

Kahayan

Tumbang Anoi adalah salah satu pusat permukiman penduduk Dayak Kadorih, salah satu subsuku Dayak Ot Danum di hulu Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah. Tumbang Anoi kini masuk wilayah administratif Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang dihuni 418 warga dari 116 keluarga. Untuk mengenang kegigihan mengumpulkan dan menyelenggarakan rapat akbar yang sangat sulit dilakukan saat itu, nama Damang Batu dijadikan nama kecamatan.

Tumbang Anoi berjarak sekitar 300 kilometer arah utara Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, tempat itu masih harus ditempuh dengan perjalanan darat selama tujuh jam, dilanjutkan dengan menggunakan perahu motor menyusuri Sungai Kahayan ke arah hulu selama dua jam dari Tumbang Marikoi, ibu kota Kecamatan Damang Batu.

Waktu tempuh yang amat lama itu dipengaruhi kondisi jalan yang tidak bagus. Sebagian besar jalan belum diaspal dan hanya berupa jalan tanah. Ketika musim hujan, beberapa titik tidak dapat dilalui kendaraan berpenggerak dua roda.

Bekas tempat rapat akbar Tumbang Anoi tahun 1894 kini tinggal puing, berupa tiang-tiang rumah betang atau rumah panjang khas Dayak. Replika rumah betang dibangun tak jauh dari puing-puing rumah betang yang lama.

Malu

Kendati tempat rapat akbar itu tinggal menyisakan puing, semangat Damang Batu masih tetap membekas dan terus diperjuangkan oleh masyarakat Tumbang Anoi. Di daerah itu berkembang budaya malu melakukan kekerasan untuk menghormati Damang Batu yang kerangkanya disimpan di dalam sandung atau semacam rumah panggung kecil di depan rumah betang Tumbang Anoi.

Atmosfir itu terasa, misalnya, begitu kami menginjakkan kaki di Tumbang Anoi. Masyarakat menyapa ramah orang luar yang berkunjung.

Ngoa Huka Batuputera (42), salah satu keturunan Damang Batu dari generasi ketiga, menuturkan, pengorbanan Damang Batu untuk menyatukan seluruh suku Dayak di Borneo sangat membanggakan. ”Rasa bangga itu kami pelihara dengan menghormati semangatnya menjaga perdamaian. Tak hanya tradisi mengayau yang kami akhiri dan kami jaga agar sekarang tidak terulang, kami juga mengupayakan kondisi masyarakat yang tenteram tanpa kekerasan,” kata Ngoa.

Sekretaris Desa Tumbang Anoi Dagon Kapari menuturkan, di desanya nyaris tak pernah ada konflik masyarakat. Nilai-nilai perdamaian Tumbang Anoi diterapkan masyarakatnya dengan kuat. ”Rasanya malu kalau ada perselisihan. Ketika terjadi kerusuhan Sampit tahun 2001, tak ada warga Tumbang Anoi yang ikut-ikutan,” katanya.

Dagon mengakui, kerusuhan Sampit menjadi salah satu noktah dalam lembar sejarah perdamaian masyarakat Dayak yang diupayakan Damang Batu. ”Kami sangat menyesalkan adanya kerusuhan itu. Semua di luar kehendak kami,” kata Dagon.

Tradisi pakanan sahur lewu atau ungkapan syukur atas keselamatan selama satu tahun masih tetap dipertahankan masyarakat Tumbang Anoi. Ini adalah tradisi tahunan setiap Desember untuk memupuk rasa persaudaraan sesama masyarakat Tumbang Anoi yang kini telah beragam keyakinannya.

Dulu, masyarakat Tumbang Anoi menganut keyakinan Kaharingan. Kini, keyakinan yang dianut beragam, antara lain Kaharingan, Kristen, dan Islam. Masyarakat yang berbeda keyakinan saling menghormati dan memahami, misalnya, apa yang boleh atau tidak boleh dihidangkan bagi penganut lainnya.

Kalimantan Sebagai Paru Paru Dunia,





Rabu, 18 Januari 2012 - 11:30 WIB

Perpres No. 3/2012: 
45% Luas Kalimantan Untuk Paru-Paru Dunia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 5 Januari 2012 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan. Dalam Perpres ini, pemerintah menegaskan bahwa untuk kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikt 45% dari luas Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Selebihnya penataan Tata Ruang Pulau Kalimantan itu untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk tenaga listrik; pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi; pusat perkebunan kelapa sawit, karet dan hasil hutan secara berkelanjutan; kawasan beranda negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Malaysia; pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air; kawasan ekowisata berbasis hutan tropis dan wisata budaya Kalimantan; jaringan transportasi antarmoda; dan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.

Terkait dengan rencana menyediakan 45% luas Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia itu, Perpres No. 3 Tahun 2012 mengatur tentang kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, yang meliputi: 

a. Pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan; 

b. Pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi;

c. pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.

Dalam Perpres itu juga disebutkan, bahwa guna pengembangan energi bau dan terbarukan, serta pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik, pemerintah akan mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin (PLTMG), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB).

Selain itu, di kawasan Pulau Kalimantan itu pemerintah akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Sementara untuk mempertahankan eksistensi 4 (empat) pulau kecil terluat yang meliputi Pulau Sebatik, Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit sebagai titik garis pangkal kepulauan Indonesia, Perpres tersbeut menegaskan, bahwa pemerintah akan membangun mercusuar dan infrastruktur penanda pulau-pulau itu.

Pemerintah juga akan mengembangkan prasarana dan sarana tranportasi penyeberangan untuk meningkatkan akses dari dan ke Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit, mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di pulau-pulau itu, serta mengembangkan PLTB dan PLTS.

Adapun untuk mewujudkan kawasan ekowisata berbasis hutan tropis basah dan wisata budaya, pemerintah akan mengembangkan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan orang utan, bekantan, meranti, anggrek, serta satwa dan tumbuhan endemik kawasan lainnya, dan mengembangkan kawasan wisata berbasis budaya Kalimantan.

Perpres No. 3 Tahun 2012 itu juga mengatur tentang penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) industri hilir pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan Tarakan, dan pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi di Muara Teweh, Tanjung Redeb, Sangata, Nunukan, Tanjung Selor, Malinau dan Tanah Grogot.

Mengenai strategi operasional perwujudan sistem jaringan transportasi nasional, Perpres No. /2012 itu menyebutkan bahwa pemerintah akan mengembangkan jaringan jalan strategis untuk meningkatkan aksestabilitas di kawasan perbatasan negara yang berbatasan dengan Malaysia, mengembankan jaringan jalan nasional yang menghubungkan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan dengan pelabuhan dan bandar udara, mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan, dan mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan transportasi sungai.

“Pengambangan jaringan jalan strategis nasional yang berbatasan dengan Malaysia dilakukan pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan yang menghubungkan Temajuk – Aruk – Jagoibabang – Entikong – Jasa – Nanga Badau – Putussibau – Long Pahangai – Long Nawang – Malinau – dan Long Midang,” bunyi Pasal 19 ayat 3 Perpres No. 3/2012.

Adapun jalan bebas hambatan yang akan dibangun di Pulau Kalimantan meliputi: Banjarmasing – Liang Anggang; Simpang Penajam – Balikpapan; Balikpapan – Samarinda; Samarindang – Tenggarong; Sei Pinyuh – Pontianak; Pontianak – Tayan; Liang Anggang – Pelaihari; Singkawang – Mempawah; Mempawah – Sei Pinyuh; Kuala Kapuas – Banjarmasin; Marabahan – Banjarmasing; Liang Anggang – Martapura; Pelaihari – Pagatan; Pagatan – Batulicin; Batulicin – Tanah Grogot (Kuaro); Tanah Grogot – Penajam; Samarinda – Bontang; dan Bonang – Sangata.

(pusdatin, es)