Kamis, 15 November 2012

Nasionalisme yang terkinikan,





Indonesia adalah bentangan gugusan kepulauan,dari Sabang sampai  Merauke.Negeri ini dibentuk dengan niat mengubah kehidupan bangsa menjadi lebih baik,setelah merdeka dan berdaulat.Para pendiri negara ini berasal dari berbagai suku,golongan,kelompok dan kepentingan,bertekad bulat untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka,berdaulat,adil dan makmur,bagi seluruh penghuninya,   dari Sabang sampai Merauke.

 setelah hampir tujuh puluh tahun merdeka,pasang surut situasi,kita masih melihat kemiskinan di mana - mana,kesenjangan ekonomi di sana-sini,keadilan yang belum menyentuh lapisan bawah,dan korupsi yang masih merajalela.

kiranya perlu penyadaran,bahwa bangsa dan negara ini adalah milik bersama,milik seluruh manusia yanag hidup dan lahir di negeri ini,dari sabang sampai Merauke.Sebagai pewaris sah dari peradaban yang dibentuk dengan cucuran keringat,air mata dan darah nenek moyang kami.Mereka yang telah mengorbankan nyawa ,demi tegaknya negara Proklamasi ini.Oleh karena itu,

Bahwa semua apa yang terkandung diatas dan didalam tanah,di darat dan dilautanya,adalah sebesar - besarnya untuk kemakmuran semua manusia yang ada di negeri ini.Bukan untuk golongan tertentu,suku tertentu,masyarakat tertentu,ataupun teritorial tertentu.

Jika kita merasa sebagai bangsa yang sama,masyarakat yang sama,negara yang sama,maka Nasionalisme kita lebih tepat rasanya ditempatkan di "Kesadaran tentang pemilik Negeri ini,bukan Retorika basi dan slogan absurd yang jauh dari apa yang diharapkan"

sebagai masyarakat Indonesia,Pewaris sah negeri ini,pemilik negeri ini,mari kita katakan kepada mereka,siapa saja yang menganggap negeri ini bagai warisan keluarganya,sehingga memperkaya diri dengan membabi buta,menghalalkan segala cara,merusak alam dan lingkungan kita,mengorbankan adat dan budaya,semena-mena,zalim,merampas keadilan,mementingkan suku,golongan,dan kelompoknya,serta membuat kebijakan yang tidak mengedepankan kepentingan rakyat banyak,tidak berpihak kepada 200 juta penduduk Indonesia,atau menjual kekayaan negeri ini kepada pihak asing,padahal kita mampu mengolahnya,jika saja kita mendidik tenaga terlatih di bidangnya,serta mereka yang memberikan konsesi mineral,tambang,minyak,batubara, gas bumi,dan lainya,katakan kepada mereka,:

Bahwa : "Kamilah yang memilih kalian,bukan kalian yang memilih kami,kamilah yang memberi mandat kepada kalian untuk jadi pelayan kami,bukan kemudian kalian yang memerintah kami,dan kami yang berbalik menjadi pelayan kalian,kami angkat dan turunkan kalian,bahkan sekiranya tanpa kalianpun,kami akan tetap ada,tetap eksis,tetap hidup,karena pada dasarnya,kalianlah yang membutuhkan rakyat,bukan rakyat yang butuh kalian!"Kami adalah Rakyat indonesia,Bangsa indonesia,dan masyarakat Indonesia yang berjumlah 200 juta.Kami adalah pemilik negeri ini.Pewaris negeri ini.

Nasionalism adalah rasa persatuan,persamaan nasib,persamaan keduduan dimata hukum,Persamaan dalam hal memperoleh pendidikan, persamaan derajat,Persamaan dalam menikmati kehidupan yang layak,persamaan perlakuan,dan persamaan hak diperlakukan sebagai manusia merdeka,duduk sama rendah,berdiri sama tinggi dinegeri yang" gemah ripah loh jinawi "ini,katanya? 

.Jika kami yang harus jalan kaki,sementara kalian  naik mobil mewah dari keringat kami,adilkah ini?
Jika kami yang harus mati,karena tak mampu membayar ongkos rumah sakit,anak kami tak bisa sekolah dengan layak,kami hidup dipinggir kali,di lapak-lapak yang kumuh,di gubuk yang gentengnya bocor,dibawah jembatan layang,dipinggir rel kereta api,dan makan dari sisa buangan pesta kalian,setengah mati untuk mencari sesuap nasi,buat anak dan istri kami,adilkah ini?

kalian kami pilih untuk memakmurkan kami,bukan memakmurkan keluarga dan kroni kalian.!

Bukan hanya sekedar slogan " NKRI Harga mati !",tapi bagaimana NKRI tetap DI HATI,NKRI  satu hati,NKRI  bijak lestari,NKRI perhatikan kami,NKRI   mengasihi kami.NKRI melindungi kami,NKRI  membela kami,NKRI mau berbagi,NKRI tidak menzalimi, NKRI tegas dan berdiri dihadapan Hegemony asing,penjajah ekonomi,perampas sumber daya kami,merampok kekayaan alam kami,membodohi kami,mengadu domba kami,dan membiarkan kami dalam ketertinggalan,keterasingan dan kebodohan,

inilah Nasionalisme sejati!

Rabu, 14 November 2012

Wafatnya Ratu Mas Mahkota,Didi Van delden


Didi Van Delden
Istri dari Sultan Hamid.II
Bergelar
RATU MAS MAHKOTA



Sultana Maharatu Mas Makhota Pontianak *



Pada tanggal 19 Juni 2010, wanita Belanda terakhir, yang pernah menjadi ratu salah satu dari 300 kerajaan di Indonesia meninggal pada usia  95.tahun di Negeri Belanda.

Ia adalah Sultana Maharatu Mas Makhota Pontianak, istri dari Sultan Syarif  Hamid ibni almarhum Sultan  Syarif Muhammad Alkadrie,lebih dikenal dengan sebutan Sultan  Hamid II, yang memerintah 1945-1950 di Istana Kadriah,kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat.

Ia ( Ratu Mas Mahkota) dilahirkan pada tahun 1915/ bulan 05/tanggal 01 dalam lingkungan perkebunan keluarganya.ditubuhnya mengalir  darah bangsawan , karena nenek moyang nya adalah ada tuang (raja) dari Sidenreng di-Sulawesi selatan: bernama La Wawo (memerintah 1831-1837).

Pada akhir tahun 1930- ia menikah dengan pangeran muda Pangeran Syarif Hamid Alkadrie,yang kemudian menjadi sultan Pontianak.

Dia melahirkan 2 anak, dan hanya tinggal seorang putra, Max Yusuf Alkadrie,yang  masih hidup.

Setelah Jepang membunuh banyak bangsawan pada tahun 1944  Kalimantan Barat, ia menjadi terkejut dan pada tahun 1945  pada tahun berikutnya Ia dilantik sebagai  Ratu Pontianak, ketika suaminya terpilih sebagai
Sultan Pontianak baru pada  23-10-1945.

Dalam masa sulit setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia , dan Belanda memberikan kemerdekaan penuh untuk Indonesia, sultan mengirim  keluarganya ke Belanda untuk alasan keamanan dan mereka tidak pernah kembali lagi ke Indonesia.

Selama masa yang sulit bagi suaminya (Sultan Hamid.II,  dituduh makar dan setelah pembebasannya ,kembali tahun 1960- Suaminya di kirim  ke penjara untuk apa yang disebut pemberontakan), Didi selalu mendukung suaminya, dan  tidak pernah lupa Pontianak. Banyak hal yang dia lakukan dengan bantuan dari investor Belanda.Hingga sampai waktunya,Suaminya meninggal 30-3-1978 dan mereka selalu menyimpan perasaan rindu dan  respek yang tinggi terhadap satu sama lain.

Sampai usia yang sangat tua ,dia selalu ingin sekedar berkunjung ke  Indonesia dan inilah yang membuktikan dirinya sebagai  istri terhormat dan intelektual yang tinggi, yang selalu memiliki kesabaran pada temperamen Asia suaminya,Ia  dihargai dengan patung di taman istana sultan.

Pada bulan april 2010 anaknya Pangeran Syarif Max Yusuf Alkadrie pergi ke Pontianak setelah 32 tahun, untuk bertemu dengan  keluarganya, membicarakan masalah keluarga dan juga untuk memenuhi sejarawan Indonesia Mr Henny Mahendra dari Jakarta, yang sedang melakukan penelitian untuk menunjukkan kebenaran,  tuduhan, bahwa Sultan Hamid II telah mengkhianati revolusi Indonesia adalah tidak benar.

Terlahir sebagai Dina (Didi) van Delden di Surabaya, Ia telah menemukan kedamaian sekarang, Jika orang lain sekarang akhirnya bekerja untuk membersihkan nama suaminya,adalah hal yang sangat menggembirakanya dan begitu disukainya.

Dina Didi Van delden , menutup mata dengan Sangat damai pada 19 Juni 2010 Ratu berkebangsaan  Belanda dari Pontianak ini meninggal di kota leluhurnya , Den Haag,Negeri belanda.

Dia adalah salah satu wanita Belanda, yang  bertemu dengan Pangeran Muda Indonesia dan menikah dengannya, sehingga kemudian menjadi ratu dalam sebuah monarki Indonesia.
Bukan hanya karena status suaminya, tetapi juga karena karakternya, dia mungkin salah satu ratu paling terkenal berkebangsaan  Belanda di Indonesia.

Semoga Beliau  beristirahat dalam damai dan kita semua akan selalu mengingatnya takkan pernah dilupakan bahwa ada seorang wanita Belanda berhati mulia,yang pernah menjadi bagian dari Kesultanan Kadriah.
Selamat jalan Ibunda Maha Ratu Mas mahkota,

(Di translate dari Blog Max Hamid Alkadrie,Putra Beliau,dalam bahasa Belanda)


Festivi
D.P. Tick ​​gRMK

* Gambar sended dari Max Alkadrie

Rabu, 07 November 2012

Prabowo Subianto,Catatan Pinggir



*** Catatan Mengenai Hari Pahlawan dan 
       Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Penjajahan Asing ***

Sahabatku sekalian yang saya hormati dan saya cintai dimanapun engkau berada. 

Sebentar lagi kita akan memperingati hari pahlawan. 67 tahun yang lalu, pada tanggal 10 November dan kurang lebih 10 hari sesudahnya berkobar suatu pertempuran dahsyat di Surabaya, Jawa Timur - suatu kota yang sekarang kita kenal sebagai kota pahlawan.

Sahabatku, kalau kita membaca mengenai sejarah hari-hari tersebut, kita dapat larut dalam suatu kekaguman dan kebanggaan bahwa pada awal berdirinya negara kita, pada saat Republik Indonesia belum memiliki apa apa, rakyat Indonesia terutama arek-arek Suroboyo memilih untuk tidak tunduk kepada ancaman dan ultimatum bangsa asing.

Pada saat itu, tentara Inggris mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Kalau dalam waktu yang ditentukan oleh Inggris (satu kali dua puluh empat jam) para pemuda Surabaya tidak meletakkan senjata dan meninggalkan Surabaya, maka tentara Inggris akan menggempur Surabaya dengan tembakan dari kapal perang dan pesawat udara.

Kita bisa bayangkan, ultimatum ini diberikan oleh tentara yang baru memenangkan perang dunia kedua. Namun kakek-kakek kita, pada usia mereka yang sangat muda, tidak gentar bahkan tidak bergeming. Mereka menolak ultimatum yang congkak dan arogan tersebut. Mereka menjawab dengan teriakan “Allahuakbar” dan pekikan “merdeka atau mati”. Mereka memilih melawan penjajah asing daripada tunduk, daripada menyerah, daripada berlutut di hadapan kekuatan congkak dan arogan.

Kita sungguh pantas untuk kagum dan hormat kepada generasi tersebut. Kepada mereka, arek-arek Suroboyo. Kita yang selalu diejek oleh bangsa-bangsa asing sebagai bangsa yang lemah, bangsa yang bodoh, bangsa yang malas, ternyata pernah tidak tunduk kepada ancaman, kepada intimidasi, kepada kekuatan asing.

Pada tanggal 10 November dan hari hari berikutnya, tentara Inggris menggempur Surabaya. Akibatnya, puluhan ribu orang kita gugur dan tewas. Tetapi arek-arek Suroboyo, para pejuang kita tidak menyerah. Walaupun banyak yang jatuh berguguran, walaupun mayat bertebaran di jalan-jalan dan di kali-kali Surabaya, pejuang-pejuang kita, pemuda-pemuda kita, didukung oleh seluruh rakyat Surabaya, tidak menyerah, tidak tunduk, tidak berlutut.

Sahabatku, kadang kadang dengan berlalunya tahun demi tahun, kita cendung lupa dengan jasa-jasa para pendahulu kita. Kadang-kadang, kita lupa dengan sejarah kita sendiri, ragu dengan jati diri kita sendiri.

Apa memang benar, kita bangsa yang lemah? Apa memang benar, kita bangsa yang kalah? Apa memang benar, kita bangsa yang malas, yang tidak mampu menghadapi bangsa lain?

Mungkin kita akan tercengang, mungkin kita akan kaget melihat betapa gagahnya para pendahulu kita. Bahwa dalam sejarah Indonesia, sepanjang ratusan tahun, selalu muncul pemimpin-pemimpin tangguh, pendekar pendekar pembela rakyat dan keadilan, tokoh-tokoh pejuang yang berani melawan penjajahan dan dominasi bangsa lain.

Bangsa yang kuat, dan bangsa yang besar, adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya sendiri. Saya mengajak sahabat sekalian, terutama adik-adik yang masih muda, untuk belajar dan sadar akan sejarah bangsa Indonesia. Bahwa dalam sejarah nusantara, pernah ada peradaban peradaban yang besar. Pernah ada Sriwijaya, Mataram, Majapahit, dan sekian lagi kerajaan yang tangguh dan tersohor. Begitu banyak pendekar bangsa yang telah menunjukkan keberaniannya, ketangguhannya sepanjang sejarah. Rata rata mereka adalah tokoh tokoh yang berani, jujur, tanpa pamrih dalam membela keadilan dan kebenaran.

Sahabatku, di alam dan suasana negara kita saat ini, kita patut bersyukur dengan apa yang sudah kita capai sebagai bangsa. Janganlah kita tidak mensyukuri pemberian Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa kepada bangsa dan negara kita. Saya juga mengajak sahabat sekalian, marilah kita juga menghormati pendahulu-pendahulu kita, pemimpin-pemimpin kita, yang dengan penuh kelebihan dan kekurangan, yang telah berhasil menjaga keutuhan NKRI sampai saat ini.

Semua pemimpin kita, semua Presiden kita, sampai saat ini adalah manusia-manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi kita yakini mereka memiliki hasrat untuk senantiasa menjaga keutuhan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia.

Sahabatku, kita kadang kadang terlalu menaruh harapan kepada satu, dua atau tiga orang. Dan kalau ada hal-hal yang kurang baik, kita condong selalu menyalahkan satu, dua, tiga orang tersebut. Padahal kita harus menyadari, keberhasilan suatu bangsa membutuhkan peran serta banyak elemen, banyak komponen, dan banyak pribadi-pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab.

Saya selalu ingat adagium yang berbunyi, "kalau orang baik diam semua, yang berkuasa adalah orang orang yang tidak baik".

Sahabatku, kalau dulu penjajahan datang dengan fisik secara brutal, kondisi sekarang mungkin lebih sulit. Penjajahan sering tidak terlihat. Tidak membawa tentara, tidak membawa kapal perang - walau di ujungnya ancaman itu selalu ada. Intimidasi, penekanan, dominasi, dan penguasaan bentuknya mungkin lain sekarang. Para penjajah menyogok pejabat-pejabat kita, mempengaruhi para intelektual kita, mengadu domba suku-suku kita dan agama-agama kita ala politik divide et impera.

Ini semua masih terus berlaku. Mereka yang tidak mau belajar sejarah akan dihukum oleh sejarah, dengan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pendahulunya. Kita harus ingat akan hal tersebut. 

Karena itu saya prihatin kalau mendengar orang-orang pintar sekarang, meremehkan kata-kata seperti nasionalisme. Sungguh menyedihkan kalau ada tokoh masyarakat yang mengatakan nasionalisme itu tidak perlu lagi di jaman sekarang. Ada juga orang-orang pintar, bahkan saya pernah dengar seorang doktor mengatakan bahwa sekarang perbatasan sudah tidak berlaku. Saya geleng-geleng kepala, alangkah naifnya doktor tersebut. Kenapa Ia begitu mudah terbuai oleh ajaran-ajaran, dan pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang saat ini sedang mendominasi dunia.

Kita akui, bahwa ada peradaban-peradaban yang sekarang mendominasi dunia. Kita juga perlu belajar dari mereka. Mereka juga banyak keberhasilan . Kita dalam hati memang kagum kepada keberhasilan mereka. Kita ingin negara kita dan rakyat kita meniru, menyusul serta mengejar pencapaian-pencapaian mereka.

Tetapi hendaknya janganlah kita terlalu naif, sifat manusia (human nature) tidak jauh berbeda. Maka itu selalulah kita rajin belajar sejarah. Teknologi boleh berubah, ilmu sains terus berkembang, kerumitan peradaban terus bertambah, tetapi sifat manusia, human nature, tidak berubah. Hasrat satu kaum untuk mendominasi kaum lain, hasrat satu bangsa untuk ingin menekan bangsa lain, tidak atau belum hilang. Sifat keserakahan, sifat ingin berkuasa dan menjajah orang lain dan bangsa lain masih tetap bertahan di dunia kita. Kadang-kadang caranya lebih santun, dibungkus dengan bahasa dan teknik yang lebih halus. Tetapi diujungnya kepentingan diri dan kepentingan bangsanya akan selalu menjadi motivasi utama dalam menjalankan hubungan dengan bangsa atau pihak lain.

Karena itu saya merasa sungguh aneh, bangsa bangsa lain boleh patriotik, boleh nasionalis, boleh mengutamakan kepentingan nasional mereka. Kalau bangsa Indonesia, kok tidak boleh?

Saya juga merasa sedih, di saat bangsa bangsa lain begitu gencar membangun peradaban mereka dengan memperbaiki teknologi mereka, industri mereka, pendidikan mereka, prasarana infrastruktur mereka, kita masih saja ribut dengan hal hal yang tidak mendasar. Pertikaian kecil dengan cepat menjalar menjadi perkelahian antara suku. Kalau sudah terjadi, saat ada korban yang meninggal, baru kita saling mencari kesalahan. Banyak kalangan orang pintar selalu mencela dan mencari kelemahan aparat pemerintah dan aparat keamanan. Sebaliknya banyak pribadi dalam pemerintahan dan institusi keamanan sering tidak sungguh sungguh mementingkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat dalam menjalankan kebijakan publik.

Sahabatku, sekarang kita mulai terasa betapa pentingnya ada pemerintahan yang bersih. Dengan pemerintahan yang tidak bersih, tidak efisien, kebocoran kekayaan negara terlalu besar. Dengan kebocoran yang terlalu besar, akhirnya jasa-jasa yang paling dasar, yang dibutuhkan oleh suatu negara moderen tidak bisa tersedia. Kebutuhan air bersih saja untuk rakyat banyak tidak bisa disediakan oleh pemerintah di banyak tempat di Republik kita.

Apakah kita heran kalau terjadi pertikaian dan kerusuhan antara suku dan antara desa, bisa cepat menjalar menjadi kerusuhan yang menghilangkan banyak nyawa? Karena terus terang saja sering aparat pemerintahan tidak dapat menunjukkan kehadirannya di banyak tempat di Indonesia. Reaksi pemerintah sering terlambat karena memang sistim yang dibangun oleh suasana demokrasi liberal ala menyontek dari barat telah menambah ketidakefisienan dan tidak efektifnya pemerintahan kita.

Sahabatku, sudah bertahun tahun saya mengatakan bahwa di Indonesia ini terdapat paradoks, terhadap kondisi janggal. Sudah sejak delapan tahun saya ungkapkan keadaan yang saya namakan “paradoks Indonesia”, bangsa yang kata tetapi rakyatnya miskin. Menurut pendapat saya, kemiskinan ini tidak perlu terjadi apabila para pemimpin yang menguasai pemerintahan melakukan kebijakan kebijakan yang berdasarkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat serta didasarkan atas akal sehat.

Sebagai contoh: baru saja dalam harian Kompas hari Jumat tanggal 2 November 2012, halaman 34, kita kembali diingatkan bahwa bangsa kita mengalami kerugian besar dari lapangan gas di Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat. Di lapangan tersebut, gas kita yang dikelola oleh perusahaan asing, dipatok oleh mereka dengan harga US$ 3,35. Sedangkan gas yang sama, yang dari lapangan gas Bontang, yang pabriknya dikelola oleh Pertamina, bisa dijual dengan harga US$ 20 per mmbtu.

Menurut hitungan pakar energi saudara Kurtubi, kerugian yang dialami oleh negara kita akibat pengelolaan SDA oleh asing sangat besar, sampai ribuan triliun rupiah. Kalau kita pelajari masalah kebijakan di bidang energi, kita kadang merasa sedih, mengapa ada suatu pemerintah yang tidak berani berpihak kepada bangsanya sendiri. Kita dapat bayangkan seandainya lapangan Tangguh dikuasai oleh PT Pertamina, perusahaan kita sendiri, betapa banyak keuntungan yang dapat dinikmati oleh putra dan putri Indonesia.

Contoh lain, saya baru saja berbicara dengan seorang pejabat Pemda yang baru saja dipilih oleh rakyat. Ia bercerita kepada saya, bahwa hampir semua anggaran proyek dari APBD di daerahnya bocor antara 40 sampai 50 persen. Ia berkeyakinan bahwa hal ini terjadi di semua Pemda di seluruh Indonesia, bahkan di APBN kita.

Kalau rata rata setiap APBD pemerintahan kabupaten dan kota adalah Rp. 1 triliun, berarti APBD seluruh kabupaten dan kota berkisar di angka Rp. 500 triliun. Kalau kita bisa hemat dan menutup kebocoran 20 persen saja, maka kita bisa memiliki uang tunai Rp. 100 triliun. Kemudian kalau kita bisa menghemat APBN kita 20 persen saja, berarti kita bisa menghemat sekitar Rp. 300 triliun. Dari penghematan kebocoran saja kita bisa menghemat Rp. 400 triliun setiap tahun.

Saya juga sudah membaca laporan Bank Dunia baru mengenai laporan penerimaan pajak berbagai negara, sebagai perbandingan dari produk domestik bruto suatu negara (nilai semua jasa dan produk yang dihasilkan oleh suatu negara).

Saat ini, penerimaan pajak negara kita adalah 11 persen dari PDB kita yang Rp. 7.427 triliun, atau kurang lebih Rp. 873 triliun. Sebagai perbandingan, penerimaan pajak Singapura adalah 22 persen dari PDB mereka. Thailand 16 persen dari PDB. Zambia, sebuah negara di Afrika, penerimaan pajaknya adalah 16 persen dari PDB mereka. 

Bayangkan saudara-saudaraku, berarti kinerja pemerintahan kita kalah dengan kinerjanya Zambia. Seandainya kita bisa memperbaiki kinerja kita agar sama dengan Zambia, maka penerimaan kita bisa bertambah Rp. 500 triliun tanpa investasi baru. Bayangkan kalau kita bisa mengurangi kebocoran kita, kita bisa menambahkan Rp. 900 triliun setiap tahun ke kas negara kita.

Artinya, setiap tahun bisa memiliki tambahan Rp. 900 triliun untuk menambah puluhan juta hektar lahan baru, eksplorasi minyak dan gas di bawah laut yang belum tersentuh, bangun sekolah, rumah sakit, yang baik. Kita bisa, dalam satu generasi, menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Hakim, jaksa, PNS, bisa kita tingkatkan taraf hidupnya agar mereka tidak perlu korupsi. Angkatan bersenjata kita bisa jadi moderen dan mampu menjaga kedaulatan dan wibawa negara kita. Kita bisa membuat tidak ada seorang pun dari suku manapun yang merasa tertinggal.

Kita bisa menjadi negara besar. Kuncinya ada di pemerintahan yang bersih, pemimpin-pemimpin yang bersih. Inilah perjuangan kita.

Saya ingatkan kembali, kalau orang orang baik diam, kita akan selalu ditindas oleh bangsa lain. Kalau saudara-saudara sekalian tidak mau terlibat di politik, saudara membiarkan elit oligarki yang selalu berbohong, yang bertutur kata manis namun hatinya menipu rakyat.

Sahabatku, inilah masalah bangsa kita saat ini. Menurut saya inilah makna dari renungan kita menjelang 10 November 2012, hari pahlawan kita.

Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah jasad para pemuda, para pejuang, para rakyat Indonesia di seluruh nusantara hanya akan menjadi tulang tidak berarti, atau menjadi inspirasi bagi gerakan kita kedepan.

Jangan sampai, sahabatku yang bergabung di forum ini tidak tahu perjuangan i Gusti Ngurah Rai, Ignasius Slamet Riyadi, Wolter Mongindisi, bung Tomo, Pak Dirman. Jangan sampai nama Diponegoro, nama Gajah Mada, nama Untung Suropati, tinggal menjadi nama jalan dan nama taman di kota kota Indonesia.

Sahabatku, marilah kita sejenak berpikir tentang hal ini. Terima kasih anda sudah terus bersama saya di forum ini. Saya merasa sangat dihormati. Sekarang sudah mendekati 1,4 juta para sahabat saya di forum ini. Semoga komunikasi kita bermanfaat bagi bangsa dan rakyat yang kita cintai.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Shanti Shanti Om. Selamat berjuang. Semoga Tuhan yang Maha Besar menyertai kita semua.

Bojong Koneng, 5 November 2012

Sahabatmu,

Prabowo Subianto

Sabtu, 03 November 2012

Pontianak (Kilas Balik Sejarah)


Pontianak (Kilas Balik Sejarah)


oleh Negeri Pontianak pada 11 Agustus 2012 pukul 15:00 ·

Pontianak adalah negeri panas. Ia bermula dari peluru meriam yang ditembakkan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie pada 1771 Masehi. Peluru yang jatuh di antara tiga ruas persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak itu kemudian menjadi batas teritorial Pontianak. Dan Syarif kemudian menjadi pendiri sekaligus sultan pertama Kesultanan Pontianak yang berada di tepi barat Pulau Borneo atau Kalimantan.

Sejak berabad-abad silam, ada dua entitas bumiputra yang hidup berdampingan, beradab, dan harmonik di Borneo Barat. Mereka adalah Melayu dan Dayak, yang kemudian ditambah dengan Tionghoa (Cina) yang jauh hari sudah dianggap sebagai saudara tua.

Keberagaman yang ada ini tumbuh dan berkembang di alas identitas Pontianak sebagai negeri Melayu – yang merupakan kesultanan Melayu termuda pada zamannya di Kepulauan Melayu (the Malay Archipelago). Di bawah Kesultanan Pontianak, kemajuan pemerintahan dalam berbagai aspek berkembang dalam rezim masing-masing sultan. Pontianak berkembang menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, dan peradaban di Borneo Barat. Dalam berbagai naskah sejarah, perjalanan panjang negara berbentuk kesultanan ini menunjukkan suatu peradaban yang di dalamnya termasuk peradaban intelektualitas, gagasan modernisasi, strategi perdagangan, pemerintahan, dan politik.

Di kemudian hari, banyak negara atau entitas lain yang mengadopsi gagasan-gagasan intelektual Pontianak. Indonesia, misalnya, yang mengadopsi kerangka pondasi pengadilan agamanya dari Mahkamah Syariah Kesultanan Pontianak (Sultan, Pahlawan dan Hakim, 2011, Henri Chambert-Loir).

Gagasan-gagasan semacam itu adalah bagian dari khazanah besar kebudayaan-sejarah Pontianak yang dapat terus digali berdasarkan data. Ia tak boleh dilupakan, seiring pernyataan ‘takkan melayu hilang di bumi’. Modernisasi di Pontianak sejatinya tak datang begitu saja, tetapi rangkaian dari apa yang sudah diperbuat oleh para pendahulu. Tujuh generasi sultan di Kesultanan Pontianak adalah cermin dari pemerintahan dan kedaulatan yang membangun peradaban.

Dalam periode yang panjang, bentuk Negara Pontianak adalah kesultanan dengan sistem pemerintahan aristokrasi absolut Islam. Ini menegaskan identitas bahwa Pontianak adalah negeri Islam. Sebab, pancang pertama bangunan yang dialaskan di bandar negeri adalah tiang fondasi masjid.

Hari ini masjid itu bernama Jami’ Sultan Syarif Abdurrahman. Itulah bangunan pertama di Pontianak. Letak masjid ini berdekatan dengan Istana Qadriyah, yang tak jauh dari simpang Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di sebelah utara negeri Pontianak, terdapat Tugu Khatulistiwa yang berada tepat di garis lintang nol derajat bumi, yang juga berdekatan dengan makam para wali dan atau sultan-sultan Pontianak.


Syarif Abdurrahman Al-Qadrie adalah anak dari seorang pendakwah asal negeri Tarim di Hadramaut-Yaman Selatan yang bernama Habib Husein Al-Qadrie. Habib Husein Al-Qadrie dan ketiga kawannya menyebar dakwah Islam di Kepulauan Melayu. Konon, dia adalah keturunan dari ahlul bait, yaitu darah terdekat dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW.

Hal tersebut dapat dilihat dari zuriyat (silsilah) yang terbukti, mulai dari pasangan Khalifah Ali bin Abu Thalib dan Fatimah (putri Nabi Muhammad) yang memiliki anak bernama Hasan dan Husein, dan kemudian turun ke Ali Zainal Abidin, anak dari Husein bin Ali bin Abu Thalib. Garis keturunan ini berlanjut hingga ke Habib Husein Al-Qadrie, Syarif Abdurrahman Al-Qadrie, dan para keturunannya. Merekalah yang dikenal sebagai para wali.

Sejak Syarif Abdurrahman Al-Qadrie menemukan tanah khatulistiwa pada 1771 M, dia menjadikan tanah itu sebagai tempat pemukiman. Pada 1778 M, gelarnya sebagai Sultan ditabalkan di hadapan beberapa penguasa negeri di Kepulauan Melayu ini. Sultan Raja Haji, penguasa Kesultanan Riau-Lingga, misalnya, pun turut hadir. Begitu juga pemimpin dari sejumlah kerajaan, termasuk Matan, Sukadana, Kubu, Simpang, Landak, Mempawah, Sambas, Banjar, dan lainnya.

Pada masa itu, negara Kerajaan Belanda, melalui Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Dagang Kerajaan Belanda untuk Hindia Timur, mencoba bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Borneo Barat. Pada Juli 1779 M, perusahaan dagang itu mengirim Komisaris VOC, Willem Adriaan Palm, ke Pontianak untuk mendirikan perwakilan dagang dan bekerjasama dengan Kesultanan Pontianak dalam hal dagang, pemerintahan, modernisasi bangsa, dan konfederasi negara/kerajaan dengan negara Kerajaan Belanda.

Palm kemudian digantikan oleh Wolter Markus Stuart yang bertindak sebagai Resident van Borneo’s Wester Afdeling I (1779-1784 M) dengan kedudukan di Pontianak. Semula, Sultan Syarif Abdurrahman menolak tawaran kerjasama dengan negeri asing dari Eropa itu. Namun setelah utusan itu datang untuk kedua kalinya, Syarif menerima Belanda sebagai rekan persemakmuran dengan tangan terbuka.

Pada 1 Muharam 1223 H, atau 1808 M, Sultan Syarif Abdurrahman wafat. Dia dimakamkan di Batu Layang, Pontianak. Selanjutnya, Syarif Kasim Al-Qadrie (1808-1819) naik tahta menjadi Sultan Qadriyah Pontianak II menggantikan ayahnya. Di bawah kekuasaan Sultan Syarif Kasim, Kesultanan Pontianak semakin mempererat kerjasama dengan Kerajaan Belanda dan kemudian Kerajaan Inggris sejak 1811 M.

Setelah Sultan Syarif Kasim wafat pada 25 Februari 1819, Syarif Usman Al-Qadrie (1819-1855) naik tahta sebagai Sultan Pontianak III. Pada masa kekuasaan Sultan Syarif Usman, banyak kebijakan bermanfaat yang dikeluarkan olehnya, termasuk dengan meneruskan proyek pembangunan Masjid Jami’ pada 1821 M dan Istana Qadriyah pada 1855 M. Pada April 1855, Sultan Syarif Usman meletakkan jabatannya sebagai sultan Pontianak dan kemudian wafat pada 1860 M.

Anak tertua Sultan Syarif Usman, Syarif Hamid Al-Qadrie (1855 M-1872 M), kemudian dinobatkan sebagai Sultan Pontianak IV pada 12 April 1855. Dan ketika Sultan Syarif Hamid wafat pada 1872 M, putra tertuanya, Syarif Yusuf Al-Qadrie (1872 M-1895 M) naik tahta sebagai Sultan Qadriyah Pontianak V beberapa bulan setelah ayahandanya wafat. Sultan Syarif Yusuf dikenal sebagai satu-satunya sultan yang paling sedikit mencampuri urusan pemerintahan. Dia lebih kuat berpegangan dan berurusan pada aturan agama, sekaligus merangkap sebagai penyebar agama Islam. Ia adalah ulama besar yang dimiliki Pontianak, yang diketahui sempat menulis kitab suci Al-Qur’an dengan tangannya sendiri.

Zaman pemerintahan Sultan Syarif Yusuf berakhir pada 15 Maret 1895. Dia digantikan oleh putranya, Syarif Muhammad Al-Qadrie (1895 M-1944 M) yang dinobatkan sebagai Sultan Pontianak VI pada 6 Agustus 1895. Pada masa ini, hubungan kerjasama Kesultanan Pontianak dengan Belanda semakin erat dan kuat. Masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad merupakan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Kesultanan Pontianak.

Sultan Syarif Muhammad sangat berperan dalam mendorong terjadinya perubahan (modernisasi) di Pontianak. Dalam bidang sosial dan kebudayaan, dia adalah orang yang pertama kali berpakaian kebesaran Eropa di samping pakaian Melayu, Telok Belange, sebagai pakaian resmi. Dia juga orang yang menyokong majunya bidang pendidikan serta kesehatan.

Di sektor ekonomi, selain dengan negara Kerajaan Belanda, Sultan Syarif Muhammad juga menjalin perdagangan dengan banyak negara atau komunitas lain. Sebut saja Riau, Palembang, Batavia, Banten, Demak, Banjarmasin, Singapura, Johor, Malaka, Hongkong, serta India. Selain itu, dia juga mendorong masuknya modal swasta Eropa dan Cina, serta mendukung bangsa Melayu dan Cina mengembangkan perkebunan karet, kelapa, dan kopra serta industri minyak kelapa di Pontianak. Sementara dalam aspek politik, sultan memfasilitasi berdiri dan berkembangnya organisasi-organisasi politik, baik yang dilakukan oleh kerabat kesultanan maupun tokoh-tokoh masyarakat.

Di zaman pemerintahannya, Sultan Syarif Muhammad banyak berkunjung ke berbagai negeri. Pada Januari 1937, dia diundang ke negara Kerajaan Belanda dalam rangka pernikahan Ratu Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau dengan Bernhard zur Lippe Biesterfeld. Ratu Juliana adalah anak dari ratu Wilhelmina (ratu Kerajaan Belanda). Sultan Pontianak hadir bersama-sama dengan para sultan dari Kepulauan Melayu, seperti sultan Kutai, sultan Langkat, sultan Deli, sultan Ternate, dan sultan lainnya.

Era kekuasaan Sultan Syarif Muhammad redup seketika seiring kedatangan Jepang ke Pontianak pada 1942. Hadirnya bala tentara fasis Jepang, yang menjadi rekan dari fasis Jerman dalam hasratnya menguasai Asia dan Eropa, menjadi petaka bagi Kesultanan Pontianak yang dekat dengan Belanda dan Inggris.

Pada 24 Januari 1944, karena dianggap memberontak dan bersekutu dengan Belanda, Jepang menghancurkan Kesultanan Pontianak. Tak hanya melakukan penangkapan-penangkapan, Jepang juga melakukan penyiksaan dan pembunuhan massal terhadap ribuan orang Pontianak. Pada 28 Juni 1944, Jepang menghabisi Sultan Syarif Muhammad beserta keluarga dan kerabat kesultanan, pemuka adat, cerdik pandai (ilmuwan), dan tokoh masyarakat Pontianak, pun para sultan lain dan masyarakat lain di Kalimantan Barat. Tragedi berdarah ini kemudian dikenal dengan sebutan ‘Peristiwa Mandor’.

Jenazah Sultan Syarif Muhammad baru ditemukan pada 1946 oleh putranya yang bernama Syarif Hamid Al-Qadrie. Syarif Hamid bisa selamat dari genosida itu karena tidak sedang berada di Pontianak. Saat itu dia menjadi tawanan perang Jepang di Batavia sejak 1942 dan bebas pada 1945. Kelak, Hamid merupakan sultan terakhir dari dinasti Kesultanan Pontianak.

Berakhirnya kekuasaan Sultan Syarif Muhammad karena Peristiwa Mandor itu menciptakan kekosongan pada pemerintahan Pontianak. Dalam kewajibannya sebagai putra mahkota, pun atas permintaan rakyat, Hamid kembali ke Pontianak dan ditabalkan menjadi sultan Pontianak VII (1945-1978) pada 29 Oktober 1945. Dia bergelar Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie, atau lebih dikenal dengan nama Sultan Hamid II.

Di bawah Sultan Hamid II ini pulalah Pontianak, dan Kalimantan Barat, bergabung dengan negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Pada negara baru itu, politisi ulung di Kepulauan Melayu ini juga dikenal sebagai presiden Negara Kalimantan Barat (Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat) pada 1947-1950. Tak hanya itu, Hamid juga yang merancang lambang negara baru tersebut berupa gambar elang rajawali garuda pancasila. Selain sebagai Ketua Perhimpunan Musyawarah Federal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg, BFO) pada 1949, yang berisikan sebagian dari negara-negara di Kepulauan Melayu, dia juga menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio di Kabinet Republik Indonesia Serikat.



Penobatan Sultan Syarif Abubakar Alkadrie


]






Penobatan Sultan Syarif Abubakar Alkadrie

oleh Pontianak City pada 22 Oktober 2012 pukul 20:49 ·
Seperempat abad adalah rentang waktu yang panjang. Selama itulah tahta Kesultanan Pontianak di Kalimantan Barat, tak ada yang memegang. Namun belum lama berselang, pihak Istana Kadriah Kesultanan Pontianak mengangkat sultan kesembilan, yakni Sultan Syarif Abubakar Alkadrie. Penguasa baru ini bergelar Pangeran Mas Perdana Agung.

Upacara penobatan berlangsung di Istana Kadriah yang terletak di Kampung Dalam, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, atau satu kilometer dari pusat Kota Pontianak. Selain keluarga dan kerabat Kesultanan Pontianak, penobatan Sultan Syarif Abubakar Alkadrie dihadiri pula oleh sejumlah utusan dari berbagai keraton di antara. Mereka mengenakan pakaian kebesaran istana masing masing.

Semenjak wafatnya Sultan Syarif Hamid II Alkadrie, 25 tahun lampau, Kesultanan Pontianak tak memiliki sultan. Ini lantaran anak kandung Sultan Hamid II, Syarif Yusuf Alkadrie sebagai putra mahkota menetap di Belanda. Para ahli waris Kesultanan Pontianak dari Dinasti Alkadrie akhirnya menyepakati mengangkat salah seorang kerabat mereka bernama Syarif Abubakar Alkadrie. Jauh sebelumnya, tepatnya 29 Januari 2001, Syarifah Khadijah Alkadrie bergelar Ratu Perbu Wijaya mengukuhkan Kerabat Muda Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Kerabat Muda ini bertujuan menjaga segala tradisi dan nilai budaya yang positif dari leluhur mereka, termasuk menghidupkan atau melestarikannya.

Berpegang acuan tersebut, maka prosesi pelantikan Syarif Abubakar Alkadrie sebagai sultan kesembilan diawali dengan permintaan restu dari kerabat istana tertua, Syarifah Khadijah Alkadrie yang berusia 100 tahun. Sang Ratu kemudian menyerahkan sebilah keris pusaka kepada Sultan yang baru. Habis itu, Sultan Syarif Abubakar Alkadrie melakukan kirab dari depan pintu Kota Keraton dengan diiringi musik tanjidor serta payung kuning kebesaran menuju Istana Kadriah.

Setibanya di dalam Istana Kadriah yang dibangun pada tahun 1771 tersebut, Sultan Pontianak IX ini dilantik oleh Ketua Persatuan Keraton Nusantara Kanjeng Pangeran Haryo Kusumodiningrat dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Seluruh tamu yang hadir juga mendapat jamuan makan ala Melayu tempo dulu, yaitu makan saprahan--makan sambil duduk bersila di lantai dengan hidangan yang disusun memanjang dan saling berhadapan.

Awal mula Kesultanan Pontianak memang tak terlepas dari sejarah Kota Pontianak. Pada tanggal 24 Rajab 1181 Hijriah yang bertepatan pada 23 Oktober 1771, rombongan Syarif Abdurrahman Alkadrie membuka hutan di persimpangan tiga sungai, Sungai Landak, Kapuas Kecil, dan Kapuas. Alkadrie kemudian mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal dan tempat tersebut diberi nama Pontianak karena dulunya banyak kuntilanak yang gentayangan. Selanjutnya, berkat kepemimpinan Alkadrie, Kota Pontianak berkembang menjadi kota perdagangan dan pelabuhan.

Tahun 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman Alkadrie dinobatkan sebagai Sultan Pontianak Pertama. Dia memerintah hingga tahun 1808. Berikutnya, Syarif Kasim Alkadrie (1808-1819), Syarif Osman Alkadrie (1819-1855), Syarif Hamid Alkadrie (1855-1872), Syarif Yusuf Alkadrie (1872-1895), Syarif Muhammad Alkadrie (1895-1944), Syarif Thaha Alkadrie (1944-1945), dan Syarif Hamid II Alkadrie (1945-1950).

sumber : http://news.liputan6.com/read/70366/setelah-seperempat-abad-pontianak-memiliki-sultan-baru



KOTA PONTIANAK SEDJAK TEMPO DOELOE 


Catatan Dokumenter Syafaruddin Usman MHD [Din Osman]

oleh Pontianak City pada 27 Juli 2012 pukul 12:33 ·

PONTIANAK, SEJARAH 240 TAHUN

Kota Pontianak sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Barat mempunyai keunikan dengan kota lainnya di Indonesia, karena letaknya di garis Khatulistiwa dan tidak banyak kota yang memiliki pemandangan sungai. Pemandangan perahu besar dan kecil yang lalu lalang menyusuri Sungai Kapuas di malam hari membuat suasana di tepi sungai terasa lengang dan keindahan lampu yang menghiasi kota menimbulkan kesan meriah bagi Pontianak yang dibelah oleh Sungai Kapuas sebagai salah satu sungai terbesar di Kalimantan. 

Kedatangan Habib Husin Alkadrie—berlanjut pada Syarif Abdurrahman—melalui proses komunikasi dan interaksi yang intens dengan Matan dan Mempawah Lama telah membuka lembaran sejarah baru Pontianak. Kerajaan—lebih tepatnya Kesultanan—Pontianak didirikan Syarif Abdurrahman Alkadrie, 23 Oktober 1771.

 Bersama keluarga dan pengikutnya, menebas hutan dan membangun pemukiman di tepi pertemuan Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Peristiwa pembukaan pemukiman itu pula yang hingga kini diabadikan sebagai hari jadi Kota Pontianak. Di lokasi itu berdiri sekarang Istana Qadariah.

Dari tahun ke tahun, daerah baru itu berubah jadi kawasan perdagangan. Enam tahun kemudian, Abdurrahman memproklamasikan berdirinya kerajaan Islam bernama Kesultanan Pontianak. 

Kerajaan Pontianak tumbuh dan berkembang melalui hubungan perkawinan, perang diplomasi sampai pada pelayaran dan perniagaan. Dari jaringan komunikasi itu timbullah proses integrasi di antara daerah-daerah dan unsur-unsur sosialnya dan menimbulkan aliran besar kultural yang membawa ideologi, sistem kepercayaan, sistem politik dan berbagai unsur kebudayaan lainnya. Kemudian supremasi politik dapat mencakup dalam kekuasaan dan sebaliknya penguasaan perdagangan dapat memperkuat kedudukan politik.

 Kedatangan bangsa Inggris—EIC—untuk menguasai belahan utara Pulau Borneo (Kalimantan) yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Melayu, menjadikan VOC aktif melakukan ekspansi halus melalui kontrak dengan Kerajaan Pontianak guna memperkuat kekuasaan politiknya. Hubungan sosial multietnik antara suku Dayak sebagai penduduk asli di pedalaman dengan masyarakat Cina dan Melayu di Kerajaan Pontianak, seringkali mengalami pergesekan. 

Dengan adanya berbagai suku bangsa membawa akibat-akibat sosial yang sangat penting.

Perkenalan antar suku bangsa, terutama yang dilakukan para pendatang, memberi kemungkinan terbukanya komunikasi dalam pertukaran pengalamannya akan menjurus pada kesadaran tentang kesatuan dari suku bangsa seluruh tanah air. 

Para pedagang mendirikan perkampungan setelah mendapat izin dari sultan, sehingga banyak didirikan kampung yang berorientasi pada daerah atau negara dari pendatang tersebut berasal. Penduduk Pontianak secara tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa sejak lama melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan dan mampu mengembangkan diri dalam memajukan kegiatan perdagangan sehingga Pontianak tumbuh sebagai kota dagang.

 Berakhirnya masa kolonial bersamaan dengan munculnya pergerakan kebangsaan—kebangkitan nasional—hingga masa pendudukan militer Jepang, pembentukan Daerah Istimewa Kalimantan Barat, masa Demokrasi Liberal dilanjutkan Demokrasi Terpimpin (baca: Orde Lama), Orde Baru sampai Era Reformasi, dengan sendirinya turut mempengaruhi kebijakan politik dalam susunan tata pemerintahan Kota Pontianak.

DARI KOTA TRADISIONAL KE KOTA KOLONIAL
* KOTA TRADISIONAL 
Pontianak pada hakikatnya merupakan delta di muara Sungai Kapuas pesisir barat Pulau Borneo. Secara historis dan yuridis termasuk wilayah Kerajaan Landak yang sejak awal abad XVIII merupakan vazal Kesultanan Banten. Status vazal jatuh setelah perjanjian yang diadakan di Banten 26 Maret 1778.

 Perjanjian tersebut membuat Pontianak yang diakui Landak sebagai bagian dari wilayah kerajaannya secara otomatis juga menjadi vazal Kesultanan Banten yang telah diserahkan kepada VOC [Rahman, 2000: 88; Purwana et.al. 2004: 16—17]. PJ Veth [Veth, 1854: 12—13] menyatakan wilayah Kesultanan Pontianak terbentang ke selatan sampai Punggur, ke utara sampai Sungai Pinyuh perbatasan dengan Kerajaan Mempawah, ke timur hingga Mandor wilayah perbatasan Kerajaan Landak di sebelah timurnya berbatasan dengan Tayan, Meliau dan Sungai Rangkang.

Komposisi besar penduduk yang mendiami Pontianak hingga 1811 sekitar seribu orang Bugis, tiga ribu orang Melayu, seratus orang Arab dan ribuan orang Cina [Burn dalam Heidhues, 2008: 61]. Penduduk pertama mendiami wilayah Pontianak rombongan keluarga dan pengikut Abdurrahman. Sebelumnya, Pontianak merupakan daerah tidak berpenduduk.

Penduduk masa itu menyatakan bahwa yang mendiami daerah tersebut sebelumnya hanyalah jin dan hantu [Veth, 1854: 12—14] sebagai gambaran tidak ada manusia menghuninya. Namun keberadaan beberapa kelompok penyamun tidak dapat dipungkiri telah mendiami Pontianak lebih dahulu sejak lama.

 Mereka hanya menjadikan tepian Sungai Kapuas sebagai tempat persembunyian untuk menghadang para pedagang yang lewat [Listiana, 2009: 16].

Penduduk yang kemudian bermukim di Pontianak adalah orang Dayak. Sejak 1771 hingga awal abad XIX mereka datang bergelombang. 

Sultan mengizinkan mereka bermukim di luar istana di daerah Sungai Ambawang. Urbanisasi orang Dayak ke Pontianak selanjutnya kecil. Orang Dayak merupakan kelompok pertama yang datang selain rombongan Abdurrahman.

 Pembukaan Pontianak 1771 oleh rombongan Abdurrahman mendapat bantuan dari tujuh orang Dayak. Oleh karena itu, selain memberi sejumlah hadiah, Abdurrahman memberi kebun seluas lima depa [satu depa adalah ukuran sepanjang kedua belah tangan mendepang dari ujung jari tengah hingga ujung jari tengah tangan kanan, kira-kira sepanjang empat hasta atau enam kaki] kepada mereka.

 Pembukaan lahan untuk orang Dayak itu diikuti oleh kedatangan rombongan orang Dayak secara bergelombang. Rombongan pertama sejumlah dua puluh keluarga kemudian mendiami wilayah Kampung Durian. Rombongan kedua sebanyak empat puluh keluarga dipimpin Macan Sumit kemudian mendiami Kampung Cabang Kiri, sekitar Kampung Durian.

 Rombongan ketiga sebanyak enam puluh keluarga dipimpin Temenggung Maja masuk ke Simpang Kanan. Rombongan terakhir sekitar 1830 sebanyak enam puluh keluarga dipimpin Mangku Kipang kemudian mendiami Kampung Pasak [Lontaan, 1975: 235—237]. Filsafat hidup mereka yang menganggap bertani adalah pekerjaan mulia membuat orang Dayak tetap pada pekerjaan mereka.

 Mata pencaharian mereka memaksa mereka untuk tetap tinggal di pedalaman, karena bertani dengan sistem ladang berpindah tidak mungkin terus berlangsung di Pontianak. Maka dari itulah, jumlah angka urbanisasi mereka rendah [Listiana, 2009: 17].

Kelompok lain yang datang menjadi penduduk Pontianak adalah pengadu nasib dari Cina. Lo Fong Pak dan pengikutnya datang 1772. Sebenarnya hanya persinggahan dalam perjalanan menuju pertambangan emas Mandor, sempat mendirikan permukiman Siantan, transit post, meneruskan perjalanan ke Mandor.

 Toponim Siantan berarti Marga Tan di mana dalam bahasa Cina sian berarti marga, sehingga dapat disimpulkan bahwa penamaan Kampung Sintan berdasarkan marga kelompok etnis Cina pertama yang membuka permukiman di kampung tersebut [Karmila dalam Listiana, 2009: 17].

 Setelah pembukaannya abad XVIII, Pontianak berkembang menjadi tempat berdagang. Perahu-perahu dari Landak, Sangau dan negeri di hulu Sungai Kapuas yang dahulu membawa rotan, lilin dan beras ke Mempawah dan Sukadana kini menjual muatan dan mendapatkan barang kebutuhannya di Pontianak setelah Abdurrahman mengalihkan jalur perdagangan ke Sukadana dengan membangun benteng di Pulau Jambu dan menundukkan Mempawah bekerjasama dengan VOC [Heidhues, 1998].

 Usaha tersebut mulai dijalankan VOC pada 1787 dengan mengirim Mayor Ambral dan Kapten Silvester ke Mempawah. Kedatangan yang diterima Panembahan Jamiril dengan agenda pembicaraan antara pemimpin kedua belah pihak ternyata tak terwujud.

 Alih-alih terjalin relasi, wakil VOC yang disertai pasukan malah menyerang Mempawah hingga mendesak panembahan ke Sungga Karangan. Terdesaknya panembahan ke Sungga menyebabkan ibukota Mempawah mengalami kekosongan kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan VOC diikuti Pontianak dengan mengangkat Kasim sebagai raja di Mempawah.

Para saudagar tidak hanya berdagang tetapi juga bermukim. Sebagian besar orang Bugis, Melayu dan Cina dari Mempawah dan Sambas. Ada juga Jawa dan Bali. Kabar tentang Pontianak semakin tersiar , pendatang luar termasuk orang Eropa tertarik datang dan berdagang di Pontianak [Veth, 1854: 255—256, 262]. 

Kemudian, berdasar atas perjanjian 5 Juli 1779, orang-orang Eropa, Cina, Melayu, Bugis, Jawa dan Bali yang menetap di Pontianak langsung berada di bawah kekuasaan VOC. Pontianak dianggap tempat strategis baik dari segi perekonomian untuk berdagang maupun segi pertahanan untuk membangun kekuasaan.

 Selama lebih kurang delapan hari sejak tiba 23 Oktober 1771, bertepatan 1185 Hijriyah, Abdurrahman dan rombongannya melakukan pembersihan lahan semula berupa hutan [Rahman, 2000: 8—9].

Abdurrahman dan pengikutnya mendirikan sejumlah pondok kecil sebagai tempat tinggal sementara. Pun mendirikan langgar, kemudian menjadi masjid, di tanah pertemuan Sungai Landak dan Sungai Kapuas Kecil, pada sebuah tanah berpasir [beting].

 Disebelah timurnya, pusat pemerintahan berupa istana diperkuat pertahanan untuk melawan penyerangan pun didirikan. Penyempurnaan istana dilakukan sepulang Abdurrahman dari meluaskan pengaruhnya ke Sanggau 1779—1780, dengan memagari istana menggunakan pagar kayu belian bekas benteng Keraton Sanggau yang diambil pasukan Abdurrahman pada penyerangan kedua sekitar 1779.

 Penyerangan ini tidak benar-benar berhasil karena raja serta pasukannya berhasil melarikan diri. Selain itu, pihak kerajaan dan rakyat Sanggau pun tidak pernah menyatakan tunduk. Namun demikian, Abdurrahman cukup puas karena menurutnya pagar tersebut merupakan tanda penaklukkan [Veth, 1854: 267—268].

 Berkembangnya kegiatan perdagangan, seluruh kompleks kesultanan dibenahi selama 1792—1808 [Rahman, 2000: 8—9]. Dinding batu dibangun mengelilingi istana. Hanya istana sultan Pontianak yang melakukan pembangunan seperti itu di Kalimantan [Veth, 1854 dalam Listiana, 2009: 19].

Setelah pembenahan, sejak 1808 struktur kota sultan tampak berdirinya istana kesultanan merupakan pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal sultan dan keluarga, masjid serta permukiman kerabat raja.

 Struktur kota merupakan hasil pembentukan keadaan geografis dan ekonomi, serta konteks keagamaan dan sosial, menunjukkan bentuk kota dengan basis perdagangan dan pertahanan. Di luar pagar istana terdapat permukiman orang-orang Arab, permukiman orang-orang Bugis, Tambelan, Serasan dan Banjar komponen dari pengikutnya. Terdapat pula kampung prajurit, Kampung Siak, dibangun 1779 setelah penyerangan kedua Pontianak ke Sanggau, dibangun orang-orang Siak pasukan Raja Musa dan Raja Isa keturunan Kerajaan Siak di Sumatera Timur.

 Namun permukiman ini tidak bertahan lama karena mereka kembali ke Selangor ataupun ke Siak [Veth, 1854: 267—268]. Adapun permukiman saudagar Bugis dan Melayu awalnya tersebar di timur Pontianak utara Sungai Landak, daratan di antara Sungai Landak dan Sungai Kapuas, maupun selatan Sungai Kapuas. Permukiman ini mulai terbentuk semasa pemerintahan Abdurrahman 1771 hingga 1808. 

Abdurrahman sangat terbuka dan sangat melindungi para pendatang. Para pemukim diberi kebebasan datang dan pergi, namun diwajibkan bertempur jika Pontianak dalam keadaan genting. Proses kota terus berlanjut masa Sultan Kasim. Putera sulung Abdurrahman ini melanjutkan pembangunan dengan basis perdagangan.

 Sultan cerdik ini meningkatkan aktifitas perdagangan dan pelayaran bersama Inggris penguasa Nusantara saat itu, terutama menyangkut perairan Karimata.

Para pendatang di Borneo Barat mengalir melalui Pontianak, mereka adalah pedagang Arab dari Muskat, Tiongkok, Siam dan Inggris. Sebagian besar para pekerja Cina berminat bekerja di pertambangan. 

Mereka membentuk permukiman baru yang awalnya tempat transit menuju Mandor. Permukiman Kampung Baru berdiri pada 1810 di Pontianak bagian utara [De Groot dalam Heidhues, 2008: 56]. Lokasi bermukim Cina ditunjuk oleh sultan agar pengawasan lebih mudah dilakukan.

 Dalam perkembangannya, Pontianak Utara berkembang sebagai wilayah kegiatan Cina turun temurun. Disimpulkan, kedua sultan pertamalah yang melakukan peletakan dasar kota tradisional dengan merancang struktur kota dan mendatangkan para migran dan melibatkan mereka membangun Pontianak menjadi kota.

TANAH SERIBU
Kedatangan VOC ke Pontianak disambut baik pihak kesultanan akibat sikap VOC secara tidak langsung membenarkan atau tidak menghiraukan tindakan Abdurrahman menduduki tanah yang sebenarnya termasuk wilayah Kerajaan Landak sejak awal abad XVII, di mana Landak kemudian menjadi vazal Kerajaan Banten sejak akhir abad XVIII, menjadi taklukan VOC.

 Campur tangan VOC dengan mengutus Nicholas de Kloek terjadi ketika Landak mengeluhkan sikap Abdurrahman yang mengancam eksistensi Landak. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan perjanjian apa pun akibat kesalahpahaman Kloek dengan sultan. 

Walaupun demikian, Kloek kemudian ke Batulayang mendirikan benteng untuk mengamati lalu lintas kapal masuk dan keluar muara Sungai Kapuas. Peletakkan benteng ini upaya pertama memeroleh hegemoni perdagangan dengan menanamkan kekuasaannya bertahap di kemudian hari. 

Ini kemudian dikeluhkan Abdurrahman secara tersurat melalui pengaduannya kepada pimpinan tertinggi VOC di Batavia [Usman MHD, 2010: 44—45].

Utusan VOC kali kedua diwakili Asisten Residen Rembang, Willem Adriaan Palm. 

Pembicaraan dengan sultan menghasilkan kontrak Acte van Investiture [Perjanjian Peneguhan Kekuasaan], 5 Juli 1779.

 Berdasarkan kontrak, VOC mendapatkan sebidang tanah 1000 pal kemudian disebut Duizend Viekanten Paal atau Tanah Seribu [Rahman, 2009: 97—106].

Istilah paal berasal dari bahasa Latin, yaitu palas yang berarti bentuk panjang. Ukuran pal digunakan rezim pemerintah kolonial Belanda sebagai tonggak penanda titik ruas jalan atau luas bidang lahan. Dalam laporan seorang pejabat kolonial, CW Wormser, yang pernah bertugas di Magelang 1914, tersurat informasi bahwa sepuluh pal setara 15 kilometer, atau satu pal sama dengan 1500 meter sesuai ketetapan pemerintah waktu itu. Namun, konversi pal berbeda-beda, di Jawa 1 pal setara 1507 meter, di Sumatera 1852 meter. Perbedaan ukuran itu diduga terkait permainan jual beli tanah seiring berbiaknya perkebunan besar di kedua wilayah tersebut [Listiana, 2009: 23].

Langkah awal dilakukan VOC pada era tersebut membuat parit-parit sekelilingnya dilengkapi jembatan kayu [geretak] setiap sudutnya sebagai batas wilayah pembangunan tahap pertama. Geretak atau gertak merupakan sebutan lokal untuk jembatan kayu yang biasanya berbunyigemeretak saat diinjak. 

Jembatan tersebut berbentuk melengkung setengah elips agar bisa dilalui oleh sampan-sampan di bawahnya. Sebelah utara dibangun parit sejajar aliran Sungai Kapuas Kecil dengan ujung barat ditandai jembatan kayu dikenal dengan Geretak Satu berada di sebuah Tek Long, suatu kesatuan pemburu binatang babi [SK Oetoesan Borneo, 1928]. 

Sebelah barat dibangun Parit Sungai Jawi, penamaan Jawi diambil dari nama jenis pohon sejenis bakau yang tumbuh di pertemuan antara kuala Sungai Jawi dengan Sungai Kapuas Kecil, dengan Geretak Dua di sudut barat dayanya.

 Sebelah timur dibatasi Parit Besar dengan Geretak Empat di sudut timur lautnya. Sebelah selatan dibangun parit di sisi Palmenlaan [jalan pohon-pohon palem, kini Jalan Merdeka] dengan Geretak Tiga di sudut tenggara dan batas selatan pembangunan tahap pertama Tembok Baru jalan pohon palem tersebut [Topographisch Bureau, 1889; Ministerie van Kolonien, 1895, dalam Listiana, 2009: 25].

 Penyebutan tembok pada Tembok Baru dalam istilah lokal berarti jalan yang masih berupa urukan tanah sedangkan penamaan baru diduga karena pada pembangunan tahap pertama jalan tersebut adalah bagian jalan yang paling akhir dibangun. Selain batas pembangunan awal, pembangunan parit atau kanal [gracht] merupakan pelebaran anak sungai, upaya pertahanan keamanan kota, sarana transportasi, pencegah banjir.

Setelah mendapatkan sebidang tanah, VOC membangun kantor dagang [factorij] sebagai tempat mengadakan aktivitas perdagangan dan kantor perwakilan secara sporadis [Burn, 1811, dalam Heidhues, 2008: 35]. Pembangunan kantor perwakilan dagang berlangsung sejak 1779 hingga 1784 masa Residen Borneo Wester Afdeeling pertama Wolter Markus Stuart. Sesuai isi perjanjian dan untuk melindungi kantor dagangnya, VOC membangun benteng kecil dilengkapi enam meriam dengan satu orang perwira dan 25 orang serdadu.

 Selain itu, menjaga lalu lintas perdagangan sepanjang Sungai Kapuas ditempatkan sekunar, semacam kapal perang, lengkap dengan 60 orang personalnya. Residen memiliki satu orang juru tulis, satu orang pegawai dan satu orang dokter. Selain itu, pembangunan tempat kegiatan dan permukiman orang Belanda khususnya pegawai militer didirikan dekat benteng pertahanan [Veth, 1854: 15].

Pembangunan yang dilakukan VOC tidaklah lama karena sejak 1790 direksi memutuskan menutup kantor-kantor dagang VOC di Pontianak maupun di seluruh Borneo bagian barat. Keputusan berlaku sejak 8 Oktober 1791 disebabkan kas VOC defisit karena banyaknya praktik penyelundupan didukung diam-diam pihak kesultanan serta korupsi merajalela di kalangan pegawai VOC. 

Sejak kantor sagang VOC ditutup, Pontianak menjadi pusat perdagangan orang-orang Inggris, Portugis dari Malaka, Arab dari Muskat dan Mekah, serta sejumlah besar perahu dagang dari berbagai daerah Borneo, Bali, Lombok, Sumbawa dan Jawa.

Tahun-tahun berikutnya perdagangan Pontianak mengalami kemerosotan akibat perkembangan Pulau Pinang, perang terus menerus Inggris dan Belanda, larangan impor mata uang perak dari Jawa, dan merebaknya pembajakan laut di pantai barat Borneo [Veth, 1854: 571].

Kemunduran berangsur-angsur pulih masa pemerintahan Kasim sejak terjalinnya hubungan dengan pemerintah Inggris dalam penjagaan keamanan perairan Karimata dan pantai barat Borneo. Pada 1811 Pontianak telah menjadi kota perdagangan di pantai barat dan pintu gerbang pendatang terutama dari Cina.

 Namun sebelum Inggris menerapkan kebijakan pembangunan kota, pengambilalihan Inggris atas Hindia sejak 1811 mulai dikembalikan ke Belanda 1816. Perang antara Inggris dengan Prancis 1811—1816 mengakibatkan wilayah jajahan Belanda di Hindia diduduki Inggris. Selepas kekuasaan Inggris di Nusantara, Kasim kembali menghubungi Belanda di Batavia mengundang mereka datang ke Pontianak.

 Setelah Juni 1816, kekuasaan Belanda di Jawa dipulihkan kembali, utusan-utusan dari sultan sudah tiba di Batavia dengan permohonan memperbaharui hubungan-hubungan seperti dulu, dan meminta mengirim pegawai-pegawai ke Borneo. Permohonan mereka diterima dengan baik, tetapi tugas dan kepentingan-kepentingan lain membuat komisaris-komisaris jenderal yang bertugas mengurus penyerahan tersebut baru memenuhi permohonan pada 1818 [Veth, 1854: 358].

 Mengenai permohonan sultan, beberapa penulis menduga hal itu merupakan bentuk permintaan bantuan untuk menghadapi kekuatan baru di Borneo Barat, yakni kongsi-kongsi Cina. Pemerintah Belanda yang mewarisi semua aset dan usaha VOC ke Pontianak 21 Juli 1818. Melalui Komisioner van Boeckholtz, Belanda mendirikan kantor permanen, termasuk markas pertahanan Juli 1818 di Tanah Seribu [Burn dalam Heidhues, 2008: 35, 67].

Setelah Boeckholtz, Batavia mengirim Nahuys sebagai pengganti awal 1819, langkah awal memperkuat kedudukan, Nahyus mengadakan perjanjian 28 Januari 1819.

 Salah satu isi dari perjanjian yang menyangkut pembangunan fisik kota termuat dalam artikel 24 yang berisi: “... Ditetapkan juga bahwa dari pendapatan-pendapatan kerajaan dibangun satu kubu yang cocok, dengan cukup ruangan untuk menempatkan kedudukan Belanda ...” Sejak itu pemerintah Hindia Belanda menjalankan praktik kolonial baru di Pontianak. Dasar perjanjian 28 Januari, pemerintah kolonial mendirikan bangunan pertahanan baru tahun yang sama, diprakarsai Kapten Zimmerman didorong isu adanya penyerangan orang-orang Bugis terhadap garnisun militer menyangkut pergantian raja setelah Kasim. Proses pembangunan benteng tersebut sangat sulit hampir tidak bisa terwujud karena daerahnya berair dan selalu kena banjir [Veth, 1856 bab IV].


Selain bangunan kegiatan kaum kolonial, hingga 1819 berdiri permukiman Cina di Tanah Seribu. Permukiman ini setidaknya telah terbentuk pada 1811 [Heidhues, 2008: 61]. Permukiman yang kemudian menjadi Pasar Cina sejak awal digunakan sebagai tempat berdagang hasil bumi dan barang-barang kelontong produksi Cina dan Eropa.


 Latar belakang pendirian permukiman juga difungsikan sebagai pasar adalah munculnya permintaan kebutuhan dari orang-orang Eropa para pegawai pemerintah kolonial yang tinggal di Tanah Seribu. Terlihat bahwa kurun 1779 hingga 1819 Pontianak baru menjalani tahap konsolidasi antara bentuk tradisional dan kolonial. Secara fisik, hingga 1819 Pontianak menjalani tahap peletakan dasar kota yang mengarah pada dua wajah, yakni wajah tradisional dan wajah kolonial.


PERKEMBANGAN PENDUDUK
Kedatangan pemerintah Hindia Belanda mengawali era baru bagi Pontianak. Kontrak baru 28 Januari 1819 menempatkan sultan di bawah perlindungan Gubernemen Hindia Belanda. Artikel IV kontrak ini, sultan tidak lagi memiliki kedaulatan penuh atas daerah-daerahnya kecuali wilayah di mana kerajaan berpusat. 

Dengan begitu Kesultanan Pontianak memiliki status baru, Zelfbesturend Landschap Pontianak. Status Zelfbesturend Landschap Pontianak, semacam status pemerintahan otonom, membuat Pontianak berada dalam pengawasan pemerintah Belanda dan sejak itu sultan ditempatkan hanya sebagai pegawai pemerintah kolonial [Fadillah, 2006: 261, van Diessen, 2006: 356]. Rezim pemerintah kolonial setahap demi setahap memperkuat sistem kolonialnya seiring perkembangan penduduk dan masyarakat.

Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang pesat sebagai pusat urban. Saat Singapura diberlakukan sebagai pelabuhan bebas internasional 1819, Pontianak menjadi poros terdepan Hindia Belanda dalam menarik sebagian perdagangan luar negeri. 

Pada 1834 pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Pontianak dan Sambas sebagai pelabuhan bebas, oleh karena itu kapal niaga asing bebas untuk masuk walaupun dengan peraturan pelayaran dan perdagangan yang ketat dan tarif pajak ekspor impor yang tinggi [Dick, 1998: 406—407]. Pontianak lebih berkembang daripada Sambas, karena Kesultanan Samba jatuh hingga pusat perdagangannya mengalami pergeseran akibat peperangan [Soedarto, 1984: 19].

 Walaupun baru menjadi pelabuhan internasional 1834 namun sejak 1819 kapal-kapal dari berbagai daerah dan negara telah datang ke Pontianak sebagai ekses terbukanya Singapura, berasal dari daerah-daerah di pantai Borneo, Jawa, Madura, Belitung, Makassar, Palembang, Bali, Malaka, Siam, Pulau Pinang, Cina dan Inggris [Algemeen Verslag, 1824 dalam Listiana, 2009: 30].

 Hingga pertengahan abad XIX pedagang lain singgah ke Pontianak berasal dari Eropa, Singapura, Brunei, Banjarmasin, Riau, Tambelan dan Natuna. Hingga awal abad XX pedagang dari pantai timur Sumatera, Serawak dan Australia juga datang ke Pontianak [Hoofdkantoor van Scheepvaart, 1909—1913].

Tidak hanya berdagang, di antara mereka menetap dan bermukim menjadi penduduk. CL Hartman [Algemeen Verslag, 1824] melaporkan orang Eropa 10 orang, Arab 900 orang, Melayu [termasuk pendatang dari Lingga, Riau, Trengganu, Kamboja, Minangkabau, Palembang dan orang-orang Dayak yang masuk Islam] 8408 orang, Bugis 1814 dan Cina 11391 orang. Total keseluruhan adalah 22.523 orang. 

Pada laporan tersebut juga telah tercatat kedatangan orang Jawa yang sebagian besar merupakan golongan rendahan yang datang mencari peruntungan menjadi buruh tani kemudian membuka lahan pertanian sendiri dan golongan terpandang yang datang dalam jumlah kecil untuk berdagang. 

Khusus orang Eropa di Pontianak, sampai1832 [Veth, 1854: 13, 22] terdapat 118 orang, terdiri atas lima belas warga sipil dan 103 orang prajurit militer. Pada 1838 Asisten Residen Pontianak melaporkan [Algemeen Verslag, 1838] penduduk Pontianak 4722. Rinciannya 22 orang Eropa, 200 Arab, 1500 Bugis, 1000 Melayu dan 2000 Cina. Pada 1839, keseluruhan penduduk Pontianak 6023 dengan rincian 33 Eropa, 490 Arab, 1500 Melayu, 2000 Bugis dan 2000 Cina. Pada 1843 dilaporkan berjumlah 9001 orang terdiri atas 31 orang Eropa, 350 Arab, 3570 Melayu, 1950 Bugis, 2800 Cina dan 330 pribumi lainnya [Algemeen Verslag, 1839 dan 1843]. Pada 1880 dilaporkan penduduk Pontianak berjumlah 8609 terdiri 19 orang Eropa, 5570 Melayu dan Bugis, 2333 Cina, 337 Timur Asing dan 350 Dayak [Algemeen Verslag der Residentie Wester Afdeeling van Borneo, 1880].

 Penurunan jumlah penduduk kemungkinan disebabkan mewabahnya penyakit cacar di Pontianak. Total jumlah sekitar 17.000 yang tinggal di daerah pemerintah Hindia Belanda maupun kesultanan pada 1 Januari 1901 penduduk Pontianak 186 orang Eropa, 5485 Cina, 314 Arab, 187 Timur Asing, terutama Keling, India dan Tamil, sekitar 11.000 pribumi seperti Jawa, Melayu dan Bugis [Enthoven, 1903: 824]. 

Pada 1905, penduduk Pontianak tumbuh menjadi 20.984 orang. Secara rinci terdiri atas 13278 pribumi, 7085 Cina, 223 Eropa, 212 Arab dan 186 Timur Asing lainnya.

EMBRIO KOTA KOLONIAL
Perjanjian 28 Januari 1819 bagi rezim pemerintah kolonial Belanda menjadi dasar menata sebuah wilayah mewujudkan tujuannya. Pada tahun itu pula mengawali proses penataan kota yang berjalan dalam beberapa tahapan. 

Kota yang ditata adalah wilayah ibukota Afdeeling Pontianak menvakup area Tanah Seribu daerah pemerintahan kolonial. Status kenegaraan tersebut didapatkan sejak pembentukan Afdeeling Pontianak 1839 dengan pimpinan asisten residen, kekuasaan rezim pemerintahan semakin kuat. Pada 1839 berdasarkan susunan ketatanegaraan Hindia Belanda, daerah kekuasaan Hindia Belanda di Kalimantan menjadi tiga bagian, Afdeeling Pantai Selatan dan Timur, Afdeeling Sambas dan Afdeeling Pontianak. Dua afdeeling terakhir kemudian bersatu dan dikenal dengan Borneo Wester Afdeeling.

 Afdeeling Pontianak membawahi 26 negeri, antara lain Pontianak, Mempawah, Landak, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, Sukadana, dan Kubu. Afdeeling Pontianak berpusat di Afdeelingshoofdplaats Pontianak dengan asisten residen sebagai pemimpin pemerintahan [Kartodirdjo, 1973: 148—209]. Sejak 1919 saat pemberlakuan status ibukota Pontianak sebagai geweest, wilayah Afdeeling Pontianak mencakup onderafdeeling Pontianak, Landak, Sanggau dan Sekadau [Ave, 1983: ii].

Proses awal penataan kota, keberadaan benteng Belanda di bagian selatan Sungai Kapuas dalam wilayah Tanah Seribu [Heidhues, 2008: 63]. Benteng ini merupakan bangunan pertahanan pertama yang didirikan di Tanah Seribu sejak kedatangannya di Pontianak. Sebelumnya telah dibangun dua kompleks benteng di luar area Tanah Seribu, di Batulayang dan dekat Pulau Panjang pulau di muka muara Sungai Kapuas.

 Benteng dibuat satu garis diagonal dengan istana kesultanan memudahkan pengawasan. Di sekelilingnya terdapat alat-alat perlindungan dan perumahan garnisun militer yang saat itu belum memadai [Veth, 1854: 15]. Pendirian ini mengundang perbedaan pendapat Letnan Kolonel Meynhardt yang ingin merenovasi dan memperkecil benteng VOC yang telah ada dengan Kolonel de Stuers yang menginginkan suatu kekuatan pertahanan yang baru. 

Akhirnya, benteng baru dibangun karena merebaknya isu penyerangan masyarakat Bugis setelah kematian Sultan Kasim 1819 karena kontroversi pengangkatan sultan berikutnya. Prakarsa Kapten Zimmerman benteng didirikan dalam keadaan darurat. Benteng ini berdiri di sisi selatan Sungai Kapuas Kecil dapat memantau arus lalu lintas dari arah pantai maupun arah hulu yang masuk melalui muara sungai. Dengan posisi tersebut, Belanda tidak lagi menempatkan pos penjagaan untuk memantau jalan utama [main road] masuk dan keluar Kota Pontianak.

Sebelah timur benteng terdapat Kampung Cina yang dibentuk sejak masa VOC [Heidhues, 2008: 63, Bureau der Directoraat van Militair Commissie, 1826]. Pendiri permukiman adalah orang-orang Cina yang didatangkan VOC. Mereka pedagang perantara sebelumnya bekerja untuk VOC di Jawa, mereka terkait pemenuhan kebutuhan para pegawai kompeni dan kemudian anggota militer serta pegawai pemerintah Hindia Belanda.

 Perkembangan selanjutnya Kampung Cina berfungsi sebagai pasar dan pemukimnya tidak hanya Cina melainkan Melayu dalam jumlah kecil [Veth, 1854: 16, Algemeen Verslag, 1824]. Pemukiman Cina berupa perumahan sistem pintu, berupa deretan ruko di setiap rumah merupakan warung atau toko, sehingga Kampung Cina merupakan permukiman sekaligus pasar [winkel wijken] [Veth, 1854: 16].
 Sebelum permukiman Cina ini didirikan, mereka melakukan ritual memohon agar kehidupan di tempat yang baru berjalan baik dan dijauhkan dari segala keburukan. Disimpulkan hingga 1830 terbentuk embrio kota kolonial di wilayah Tanah Seribu, ditunjukkan keberadaan komponen kota kolonial seperti pusat pemerintahan dan garnisun serta fasilitas publik lainnya area perdagangan. Kehidupan masyarakat di Tanah Seribu tidak lepas dari aktivitas masyarakat sekitar di bagian lain wilayah Pontianak. Pelayaran dan perdagangan memberi pengaruh pada perkembangan Pontianak secara keseluruhan. Pengaruh nyata pada fisik kota adalah munculnya kampung-kampung para pendatang yang berorientasi pada nama daerah atau negara asal.

Permukiman Melayu dan permukiman petani Cina sebelah timur Kampung Cina. Laporan CL Hartman diketahui permukiman Melayu adalah Kampung Kamboja, Kampung Mandawe [Mendawai] dan Nibong Seribu [Nibung Seribu]. Kampung Kamboja adalah permukiman Melayu cukup padat, pada 1824 total penduduknya 1239 orang.

 Kampung Mandawe [Mendawai] dimukim orang Melayu merupakan permukiman kecil pada 1824 penduduknya berjumlah 136 orang. Kampung ini diduga didirikan pendatang dari Kalimantan Tengah sesuai nama salah satu sungai di sana. Nibong Seribu permukiman orang Cina cukup besar, hingga 1824 penduduknya mencapai 508 orang [Algemeen Verslag, 1824]. Kampung petani Cina ini memiliki area ladang padi cukup luas pada 1886 [Topographisch Bureau, 1889].

Daerah pertemuan Sungai Kapuas dengan Sungai Landak keberadaan kompleks istana sultan, dijumpai delta yang diatasnya berdiri masjid yang dibangun lebih tinggi dari rumah-rumah penduduk sekitarnya. Melewati celah berupa aliran anak sungai sempit, sebelah timur masjid, berdiri istana sederhana berbeda dari istana raja lain di Borneo. Istana ini dikelilingi pagar kayu belian dilapisi pagar dari tembok semen.

 Itu sesuatu yang luar biasa karena penggunaan bata dan kapur di pantai barat Borneo hampir tidak dikenal. Sebelah timur istana sultan suatu permukiman yang masih berada dalam area istana sultan merupakan permukiman orang Melayu atau Bugis yang memiliki kedekatan dengan sultan dan mendapatkan tanah hadiah atas pengabdiannya terhadap sultan. Laporan umum Asisten Residen Pontianak 1824 disimpulkan permukiman tersebut adalah Kampung Tumbelan [Tambelan] didirikan orang Melayu Pulau Tambelan yang dibawa Abdurrahman selama perjalanan dari Mempawah ke Banjarmasin dan Passir sebelum mendirikan Pontianak [Algemeen Verslag, 1824].

 Selain orang Tambelan, Abdurrahman juga bekerjasama dan kemudian membawa orang-orang dari Sampit, Banjar dan Bugis ke dalam rombongannya selama mencari peruntungan di Banjarmasin dan Passir.

Arah timur dari Kampung Tambelan tiga pabrik gula. Dua dari tiga tempat penggilingan gula tersebut diusahakan orang-orang Cina menggunakan alat pemeras silinder dari kayu. Salah satu kilang ini dimiliki Komisaris JB de Linge Ruhle, sedangkan satu kilang gula yang lain milik perdana menteri [mangkubumi] Kesultanan Pontianak. Kilang berhenti berproduksi pertengahan abad XIX.

 Pabrik gula di Pontianak tergolong besar hasil pengolahannya diekspor ke Singapura. Utara persimpangan Sungai Landak dengan Sungai Kapuas kecil permukiman orang Bugis yang cukup besar. Penduduknya tidak kurang dari 1814 orang pada 1824 [Heidhues, 2008: 63]. Selain Kampung Bugis, bagian utara Pontianak terdapat Kampung Baru dan Siantan di sebelah baratnya serta Simpang Landak sebelah timurnya. Kampung Baru berdiri sejak 1810 awalnya permukiman orang Cina dalam perkembangannya orang Melayu ikut bermukim walaupun dalam jumlah kecil.

 Nama Kampung Baru masih termuat dalam laporan Asisten Residen hingga 1824 namun tidak tertera dalam peta 1926 dan tahun-tahun berikutnya. Nama Kampung Baru menjadi Kampung Siantan semasa perang kongsi kedua 1850—1854. Fakta lain laporan asisten residen bahwa Kampung Baru dan Kampung Siantan merupakan kampung yang berbeda.

Akhir abad XIX, permukiman sekitar wilayah ibukota semakin bertambah. Permukiman baru didirikan di tanah milik kesultanan, karena itu penempatannya ditentukan oleh sultan, disesuaikan status sosial ekonomi, kekuasaan dalam pemerintahan, kelompok etnis, serta keahlian dan mata pencaharian yang diusahakannya. Permukiman baru di Pontianak bagian timur bertambah, selain Kampung Tambelan, berdiri pula Kampung Serasan, Kampung Banjar, Kampung Kapur dan Kampung Tanjung [Topograpisch Bureau, 1889].

 Para pendatang yang bermata pencaharian pedagang ditempatkan di bagian timur sisi selatan Sungai Kapuas Kecil. Selain Kampung Kamboja dan Mendawai, berdiri pula Kampung Tambi, Kampung Arab, Kampung Melayu, Kampung Kuantan, Kampung Syekh Ahmad dan Kampung Bangsir [Bansir].

Permukiman untuk orang Bugis yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan pembuat perahu, yang kemudian juga mengembangkan perkebunan kelapa, ditempatkan di Sungai Kakap dan Sungai Itik. Kedua sungai tersebut berbatasan dengan laut yang menunjang mata pencaharian mereka [Veth, 1854: 12]. Permukiman penduduk berupa kampung-kampung kecil, tidak teratur, sebagian sangat padat dan sebagian lagi berjauhan karena bangunan rumahnya luas dan diselingi kebun-kebun kecil. Permukiman untuk orang Cina yang bermata pencaharian sebagai nelayan, tukang kayu, dan pembuat perahu ditetpkan di Kampung Siantan sisi utara Sungai Kapuas Kecil.

 Namun kemudian, Kampung Siantan menjadi tempat bermukim bagi orang-orang Cina yang datang ke Pontianak, walaupun mereka bermata pencaharian sebagai petani [Veth, 1854: 12]. Penetapan sultan didasarkan pada migrasi sekelompok orang Cina berjumlah seratus orang di bawah pimpinan Lo Fong Pak pada 1772. Kelompok ini berasal dari Kanton [Noyan] dan mendarat di Kampung Siantan sisi utara Sungai Kapuas [Pontianak Utara].

 Walaupun kelompok ini kemudian pindah ke daerah Mandor [dalam Kerajaan Landak], namun pemimpinnya masih memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menjadi panutan bagi pemukim Cina di Pontianak [Hasanuddin, 2000: 32]. Oleh karena itu, hampir semua orang Cina di Pontianak bermukim di Kampung Siantan.

Permukiman di tanah Kesultanan Pontianak berkembang membentuk pola memanjang [ribbon], dikarenakan Pontianak sebagai daerah aliran sungai memiliki wilayah daratan yang dialiri anak sungai yang tidak teratur dan bercabang.

 Fungsi penting anak-anak sungai untuk keperluan hidup sehari-hari serta sebagai sarana utama transportasi dan komunikasi, menyebabkan perkembangan permukiman secara organis. Berakhirnya Perang Jawa [Perang Diponegoro] pada 1830 pemerintah Hindia Belanda berkonsentrasi melanjutkan praktik kolonialnya. Daerah-daerah luar Jawa mulai menjadi perhatian dalam memperluas dan memperkuat dominasi kolonial, tampak dari pembangunan infrastruktur kolonial di Tanah Seribu, perkembangan kota dalam kurun waktu 1830 hingga 1919.

Usaha pertama dipersiapkan menjalankan pemerintahan kolonial adalah membangun kompleks perkantoran pemerintah dan kompleks kantor militer.

 Sejak 1829 satu persatu perumahan pegawai pemerintah dibangun. Bangunan pertama yang ditempati adalah rumah residen, walaupun selesai paling awal namun kemudian diperbaiki kembali pada 1839 hingga 1843 [Algemeen Verslag, 1829; Algemeen Verslag, 1843]. Di muka rumah residen dibangun lapangan Larive Paark [Taman Larive] yang penamaannya mengambil nama seorang pejabat pemerintah Belanda, LG Larive, kini lapangan tersebut disebut Alun-alun kapuas depan Markas Kodam XII/Tanjungpura [BOW en Ladschaap Opname Dienst, 1934].

 Di samping kiri rumah residen dibangun kantor residen di dalamnya terdapat ruang pengadilan. Sebelah barat berdiri rumah sakit khusus para pegawai pemerintah dan orang Eropa dibangun 1823 berikut rumah dokternya [Veth I, 1854: 15—16; Algemeen Verslag, 1856]. Samping kiri terdapat rumah tahanan dan penjara dalam satu atap bangunan. Seberang penjara dibangun gudang barang, sebelah barat terdapat gudang penyimpnanan batu bara, Boom [pelabuhan kecil] milik seorang Laothay [pemimpin orang Cina] dan sebuah gudang garam berdampingan dengan Pasar Cina [Algemeen Verslag, 1856].

 Menyusul kemudian dibangun rumah kontrolir, rumah kolektor [penjual lotere pemerintah], rumah juru tulis, kantor biro umum, dua bangunan perusahaan swasta, gudang penyimpanan garam [Algemeen Verslag, 1829], rumah pejabat pemerintahan, kantor militer dan rumah para pegawai [Algemeen Verslag, 1837].

Bertahap pembangunan di area ibukota dilakukan. Hingga pertengahan abad XIX daerah yang dibangun hanya meliputi daerah sepanjang sungai berupa permukiman penduduk. Hingga 1850-an [Listiana, 2009: 43] kecuali sekitar ibukota Pontianak, daerah lain masih tetap seperti saat Abdurrahman datang dari Mempawah, daerah tidak berpenduduk, berawa-rawa, berlumpur dan ditutupi hutan belukar. 

Sementara permukiman terbentuk di sepanjang jalan lalu lintas sungai [Veth I, 1854: 13]. Benteng mulai dibangun 2 Januari 1830 diresmikan 23 Maret 1833 di sekitar wilayah perkantoran yang telah selesai dibangun terlebih dahulu. Kompleks itu diberi nama Marianne Oord, nama yang diambil dari nama putri Raja Willem I. Pembangunan tersebut pembaharuan atas benteng VOC yang dianggap percobaan dan tidak memiliki konstruksi baik di atas tanah gambut yang labil [Algemeen Verslag, 1829; Veth I, 1854: 15].

 Benteng yang diperbaiki dinamai du Bus, nama gubernur jenderal Hindia Belanda saat itu. Setelah benteng du Bus selesai dibangun, benteng di Pulau Panjang dirobohkan pada 1841 karena fungsinya tidak lagi efektif dan digantikan benteng du Bus [Algemeen Verslag, 1840. benteng du Bus terbuat dari tanah dikelilingi parit berpagar dilengkapi oleh barak militer. 

Berdasarkan keputusan 23 Maret 1833, barak-barak tersebut ditempati oleh empat orang perwira dan seratus tiga bintara dan serdadu. Benteng juga memiliki empat penjara khusus bagi para pembangkang pemerintah Hindia Belanda [Veth, 1854: 15].

Lingkungan militer dilengkapi berbagai fasilitas. Pertengahan abad XIX pegawai militer disediakan tempat pemandian khusus dan kantin. Lapangan latihan menembak militer Belanda [schijfschiet terrein] dibangun di ujung tenggara Tanah Seribu [Topographisch Bureau, 1889, Ministerie van Kolonien, 1895, Topograpische Inrichting, 1898].

 Sarana lain adalah penjara bagi para pelaku kriminalitas di batas selatan Tanah Seribu di Gertak Dua di Gevangenis Weg [Jalan Penjara, kini Jalan KH Wahid Hasyim, bangunannya telah dirombak sekarang menjadi RS Santo Antonius]. Penjara tersebut pengganti penjara lama yang dirasa terlalu kecil. Ada pula gedung pengadilan baru dibangun di sebelah selatan kompleks kantor residen [Algemeen Verslag, 1856]. Lingkungan pemerintahan mulai ditata.

 Kantor residensi berdiri sekitar 1833 sebagai pusat rezim pemerintahan kolonial Hindia Belanda [Veth, 1854: 15—16]. Sebagai pelengkap kegiatan pemerintahan dibangun gedung Dinas Pekerjaan Umum, kantor Dinas Kelautan pada akhir abad XIX dan Javaseche Bank pada 1905 [Topographische Inrichting, 1898].

 Infrastruktur dan fasilitas pendukung perdagangan dikembangkan pemerintah. Sepanjang sisi selatan Sungai Kapuas Kecil menjadi kawasan pengembangan kegiatan perniagaan karena lokasi tersebut sangat strategis. Diurut dari timur ke barat, hingga 1888 telah terbangun pasar, kantor dan gudang perusahaan ekspor impor, kantor kepala pelabuhan, kantor maskapai pelayaran KPM [Koninklijk Paketvaart Maatschappij], kantor bea cukai dan pelabuhan. Pembangunan kawasan pelabuhan awab abad XX telah menggeser keberadaan boom milik lothay ke sebelah timur Pasar Cina.

 Boom milik lothay kemudian dikenal dengan Pelabuhan Seng Hie karena dibangun oleh Theng Seng Hie merupakan lothay masa itu [Listiana, 2009: 46].

Area pasar adalah perkembangan Kampung Cina sejak awal pendiriannya difungsikan sebagai tempat berdagang. Hingga pertengahan abad XIX masih menyebutnya Kampung Cina, namun seiring masuknya pendatang berbagai etnis membuat Pasar Cina berfungsi sebagai pusat perniagaan.

 Perluasan wilayah pasar ke sebelah barat [hulu] dan timur [hilir], timur disebut Pasar Oeloe [Pasar Hulu] sedangkan barat disebut Pasar Ilir [Pasar Hilir] [Ministerie van Kolonien, 1895]. Berkembangnya Kampung Cina didorong motif ekonomi pemerintah Hindia Belanda.

 Kampung Cina dibutuhkan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan selama periode antara kedatangan pelayaran. Kampung Cina dibutuhkan sebagai daya tarik kapal-kapal datang ke pelabuhan, diperdagangkan hasil hutan dan hasil tambang dari pedalaman [Listiana, 2006: 38—39]. 

Sebelah barat pasar terdapat kantor dan gudang perusahaan besar yang berada di kawasan ini, NV Borneo Sumatra Handal Maatschappij berdiri sejak 1901 [Uljee, 1925: 91], berdampingan pabrik pengolahan minyak kelapa [stoom oliefabriek] Maatschappij v/h Hemmes & Co berdiri sejak 1888 dan pabrik pengolahan kayu [stoom houtzagerij] [Topograpische Inrichting, 1898 cf Uljee, 1925: 91].

Ke arah baratkantor KPM [Koninklijk Paketvaart Maatschappij] berdiri sejak 1894, menyelenggarakan transportasi sungai antara Pontianak dengan daerah-daerah hinterland sejak 1894 [Departement van Gouvernement Bedrijven in Nederlansch Indie, 1913: 51 cf BOW en Landschap Opname Dienst, 1934]. Ujung barat Tanah Seribu berdiri pelabuhan [kini Pelabuhan Dwikora Jalan Pak Kasih] sejak awal abad XIX dan kantor bea cukai.

 Kegiatan pelayaran dan perdagangan dari Jawa, Madura, pantai Borneo, Belitung, Makassar, Palembang, Malaka, Siam [Thailand], Pulau Pinang, Cina dan Bali [Algemeen Verslag, 1824]. Rute pelayaran Hindia Belanda telah melayani pelayaran secara rutin sejak 1860 bekerjasama dengan penyelenggara perusahaan pelayarankapal api Cores de Vries yang kemudian digantikan NISM [Nederlandsch Indische Stomboot Maatschappij] 1868 dan oleh KPM sejak 1894 [Poelinggomang, 2002: 113—126].

 Permukiman mulai tumbuh di akhir abad XIX hingga 1888 di area ini hanya terdiri atas Kampung Cina dan Kampung Bali di ujung timur laut, permukiman sekitar kompleks kantor ujung barat laut, Kampung Darat sebelah selatan, permukiman di Tembok Baharoe [Tembok Baru] di ujung barat daya. Selain lima kampung yang berada di dalam batas wilayah ibukota, terdapat Kampung Sungai Jawi yang terbentuk di sebelah barat daya [Topographisch Bureau, 1889] dan Kampung Sekip di sebelah tenggara [Topographische Inrichting, 1898], keduanya menjadi bagian area pemekaran wilayah ke sebelah selatan pada abad XX.

Kampung Cina dan Kampung Bali adalah permukiman para pedagang, khusus Kampung Cina, pemerintah meletakkannya persis di sepanjang Sungai Kapuas agar bongkar muat barang dapat dilakukan efektif dan efisien. Ironisnya, lingkungannya tidak terpelihara baik. Hingga pertengahan abad XIX jalan di antara ruko-ruko sempit dan kotor. Namun dengan sifat rajin dan ulet para pemukimnya, kampung ini mengalami perkembangan dan perbaikan [Veth, 1854: 16; MvO Oberman, 1938: 19].

 Kampung Bali diletakkan lebih dalam di selatan Kampung Cina [Pasar Cina] hanya dibatasi Chinesche Voorstraat [kini Jalan Tanjungpura] [Topograpische Inrichting, 1898]. Pendiriannya didirikan para pendatang Bali ke Pontianak sejak 1820 [Algemeen Verslag, 1824].

Permukiman sekitar kantor terdiri atas rumah pegawai sipil di dekat benteng juga perumahan perwira di luar benteng. Jalan di daerah orang Eropa sangat kecil dan tidak dapat digunakan untuk kendaraan. Jalan-jalan tersebut berupa pecahan batu dikeraskan dan mendapat perawatan baik. Walaupun baik, lingkungan permukiman belum cukup sehat, setiap musim air pasang kota dan rumah-rumah tergenang sedalam 2 kaki.

 Jumlah warga sipil Eropa nyaris tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun [Veth 1854: 15—16, Algemeen Verslag, 1838-1843]. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di kampung-kampung Eropa yang beragama Kristen dan di Kampung Cina yang menjadi umat Kristiani, oleh Prefek Pastor Pacificus Bos, berdasarkan saran Asisten Residen, dibangun gereja di antara Pasar Cina, kantor pemerintahan dan kantor militer di Jalan de Steurs [kini Jalan Patimura]. Gereja selesai Desember 1909 dirancang seorang arsitek militer van Noort, bernama Gereja Katedral Santo Yoseph Pontianak merupakan gereja Katolik pertama di Pontianak [Chang, 2009: 15—16].

 Kampung Darat merupakan pemukiman pendatang Jawa. Migran yang datang berkelompok sejak Belanda mulai membangun Tanah Seribu sekitar 1829—1830, setelah ditinggalkan selama Hindia Belanda dikuasai Inggris [Algemeen Verslag, 1829]. Mereka hidup berkebun kelapa dan karet diselingi menanam kopi, keladi, ketela, jagung dan palawija. Kedatangan demi kedatangan bergulir termotivasi keberhasilan suatu kelompok sehingga terbentuk daerah koloni orang Jawa berupa kampung akhir abad XIX [Topograpisch Bureau, 1889, cf Topograpisch Inrichting, 1898].

Permukiman sekitar Tembok Baru didiami orang Melayu di sebelah selatan Kampung Darat. Warganya juga bertani sebagian besar menanam sagu [Topograpisch Inrichting, 1898]. Pola permukiman tidak lagi mengikuti aliran sungai pola memanjang [ribbon] melainkan melebar mengikuti jarngan jalan yang dibangun pemerintah Hindia Belanda membentuk pola menyebar [star shaped]. Pengelompokan dan posisinya berdasarkan etnis, mata pencaharian dan status sosial masyarakat. 

Selain infrastruktur militer, pemerintahan, permukiman dan perniagaan, juga telah berdiri fasilitas publik lain, sekolah. Sekolah yang dibuka 1840 dibangun zending bagi gadis Cina kapasitas terbatas untuk 20 hingga 30 orang [Veth 1856: Bab IX].

Menyusul sekolah orang-orang Eropa [Europesche School] dan sekolah prib umi [Inlandsche School] akhir abad XIX di area permukiman pegawai pemerintah Belanda, juga Holland Chinesche School awal abad XX [Chang, 2009: 14]. Pemerintah juga membangun pusat pengamatan astronomi [Astronomische Station] di dekat benteng [[Topograpisch Bureau, 1889, cf Topograpisch Inrichting, 1898, Ministerie van Kolonien, 1895].

Pembangunan ibukota diikuti pembangunan jalan raya untuk mendukung kegiatan pemerintah kolonial. Jalan raya utama dibangun mengelilingi ibukota, di samping parit pembatas, memanjang sejalur aliran Sungai Kapuas. Bagian paling barat terdapat Fabrieks Weg [kini Jalan Pak Kasih] melalui Kampung Mariana, pabrik minyak dan pengolahan kayu, hingga pelabuhan.

 Berlanjut ke arah timur terdapat Larive Paark [kini Jalan Rahadi Osman] melalui kompleks kantor residensi, rumah residen serta perumahan pejabatpemerintahan dan militer, hingga rumah Direktur Firma Geo Wehreij [kini bangunan BNI 46], Residents Weg [Jalan Residen, kini Jalan Tanjungpura berbatasan dengan Jalan Sudirman sebelah barat dan Jalan Ir H Juanda sebelah timur] berdiri di sepanjang muka tangsi militer Belanda.

 Berlanjut terus ke timur dengan nama Voorstraat juga disebut Chinesche Voorstraat [kini Jalan Tanjungpura] hingga kompleks pelabuhan Theng Seng Hie [kini kompleks Sekolah Gembala Baik]. Ketiga jalan raya utama ini menghubungkan kantor pemerintahan dan sarana publik lainnya khususnya kawasan perdagangan.

Batas barat ibukota dibangun jalan raya Sungai Djawi Weg [kini Jalan Hasanuddin]. 

Penamaan jalan sesuai nama parit yang dilintasi. Jalan ini dimulai dari Gertak Satu hingga Gertak Dua [BOW en Landschap Opname Dienst, 1934]. Batas selatan dibangun jalan Palmen Laan [BOW en Landschap Opname Dienst, 1934], Jalan Pohon Palem, sepanjang jalan tumbuh pohon palem. Kini Palmen Laan meliputi Jalan Merdeka dan Jalan HOS Tjokroaminoto.

 Batas timur dibangun Parit Besar Weg, sepanjang aliran Parit Besar [BOW en Landschap Opname Dienst, 1934]. Kini jalan tersebut meliputi Jalan Diponegoro hingga Jalan Indragiri di kawasan Pasar Parit Besar. Garis tengah bidang ibukota dibuat jalan membujur utara ke selatan bernama Hospital Weg [kini Jalan Sudirman] dan Landraad Weg [kini Jalan Jenderal Urip Sumohardjo].

 Hospital Weg berari Jalan Rumah Sakit, melintasi area kantor pemerintahan dan militer, perumahan para pejabatnya, serta rumah sakit militer. Landraad Weg, Jalan Pengadilan, melintasi area kantor militer dan kantor pengadilan.

Keempat jalan tersebut merupakan jalan utama di ibukota. Selain jalan raya, pemerintah mengembangkan jalan setapak dengan lampu minyak sebagai alat penerang di sisi-sisi atau persimpangan jalan. Sejak 1916, lampu minyak tanah sepanjang jalan diganti minyak gasoline [MvO James, 1921; Halilintar, 7 Januari 1928: 1].

 Pembukaan jalan darat dan pembangunan jalan raya banyak dilakukan masa Kontrolir Caron 1916, mendorong berkembang alat transportasi darat memudahkan dan mempercepat perjalanan. 

Jalan menuju daerah pedalaman mulai dirintis sejak 1916 saat Vogel sebagai residen. Jalan darat mulai dibuka menuju Sambas, Singkawang, Bengkayang, Ngabang, Sanggau, dan Sintang [Halilintar, 31 Desember 1927: 1; MvO Oberman, 1938: 20]. 

Pembangunan jalan darat terbatas di wilayah Tanah Seribu. Sungai menjadi jalan utama [main road] disebabkan aliran sungai bercabang-cabang menyebar , wilayah daratan belum banyak dibuka. Sungai menjadi satu-satunya akses digunakan. 

Fungsi parit sebagai penghubung antar kampung dan sarana transaksi perdagangan [pedagang keliling menjajakan dagangannya melalui parit menggunakan sampan] menjadi jalan utama. Parit-parit tersebut diberi barau [berm] sebagai dinding sisi kanan-kirinya menjaga terjadinya longsor [Purwana, 2004: 121—123].



[Baca selengkapnya buku KOTA PONTIANAK SEDJAK TEMPO DOELOE: ALBUM DAN DOKUMEN MASA LAMPAU, oleh Syafaruddin Usman MHD]