Senin, 19 Maret 2012

Ibu Kota RI Baru,Suatu Wacana.Bag.III(akhir)






Menuju kelahiran sebuah Kota Global

Kita harus jujur mengakui bahwa kita adalah salah satu dari sedikit negara besar yang tidak memiliki kota kelas dunia. Hal ini sekaligus menjadi salah satu alasan penting perlunya pemindahan ibu kota ke lokasi yang relatif kosong, dengan tujuan agar Ibu Kota yang baru ini nanti harus disertai dengan misi agar Indonesia juga memiliki sebuah kota yang berkualitas kota global. Kota global adalah kota yang memilki tata ruang, morfologi, pola transportasi dan pola pemukiman yang efisien dan memiliki ruang yang cukup untuk kepentingan publik, seperti jalur pejalan kaki, pengendara sepeda, hutan kota, taman kota, pantai publik dan sebagainya, yang tidak mungkin bisa kita dapatkan lagi di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk pola pemukiman dan perumahan, kota global mutlak didominasi oleh hunian vertikal dengan lingkungan tertata yang hemat lahan dan berlokasi tidak jauh dari kegiatan warga kota di siang hari. Di kota yang betul-betul dirancang khusus ini pula, pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang “memaksa� warga inti kota untuk memulai nilai-nilai hidup baru dalam bermukim dan bertempat tinggal, karena penghuni kota ini sebagian besar adalah 400 ribu pegawai pemerintah pusat.

Model pembangunan Kota Lestari

Permasalahan lingkungan dan beban urbanisasi yang berat membuat Jakarta kewalahan mewujudkan dirinya sebagai kota yang berkelanjutan. Pemindahan Ibukota NKRI yang diiringi oleh pengembangan kota baru sebagai fungsi ibukota merupakan peluang membangun salah satu model Kota Lestari. Membangun Kota Lestari tentunya tidak dapat diserahkan semata kepada sektor swasta yang berorientasi keuntungan. Kota Lestari mengandung misi-misi permukiman berkelanjutan yang hanya dapat dijalankan dengan kepemimpinan sektor publik yang kuat dan didukung sektor swasta dan masyarakat secara sinergis.

Sebagai model Kota Lestari di tanah air, ibukota baru adalah simbol Indonesia Baru dengan segala kebaikan pembangunan kota dan penataan permukimannya. Ibukota baru direncanakan menampung kepadatan penduduk yang terencana hingga berjumlah lebih kurang 1 juta penduduk saja. Ibukota baru sebagai model kota lestari adalah ajang diterapkannya berbagai pendekatan pengembangan permukiman dan kota yang belum berhasil diwujudkan hingga kini, seperti:

1] Penataan ibukota pusat pemerintahan atau civic center yang terpadu dengan fungsi-fungsi permukiman, pusat pendidikan, pusat penelitian, kawasan industri jasa, dan rekreasi serta didukung sistem transportasi, prasarana permukiman dan fasilitas-fasilitas kota yang memadai (Revisi UU 29/2007 tentang Ibu Kota Negara);

2] Manajemen kota yang kuat dan mampu mengendalikan pemanfaatan ruang-ruang kota dan wilayahnya secara efektif (Implementasi UU Penataan Ruang 26/2007);

3] Pengembangan sistem transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep TOD (Transit Oriented Development);

4] Pengembangan integrated urban infrastructure management;

5] Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Implementasi UU 4/1992 dan PP 80/1999);

6] Pembangunan kota terpadu dengan penyediaan perumahan yang layak bagi seluruh warganya, melalui pengembangan permukiman campuran multistrata yang bebas dari eksklusivisme lingkungan permukiman;

7] Pengembangan permukiman berbasis komunitas (community housing);

8] Penerapan konsep green building, sustainable landscape dan juga sustainable settlements;

9] Pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan (capacity building and institutional development) pengelolaan Ibukota NKRI.

Upaya reformasi tata kelola pembangunan

Strategi pembangunan kota-kota sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di tanah air yang sudah dirumuskan sejak lama tidak kunjung terwujud karena lemahnya kemampuan pemerintah untuk menggerakkan investasi swasta di luar Jawa. Pemindahan ibukota NKRI dapat dipandang sebagai peluang bagi pemerintah untuk membangun sektor publik yang kuat untuk menggerakkan investasi di luar Jawa secara efektif.

Pelepasan fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan merupakan upaya yang paling memungkinkan dibanding melepas fungsi-fungsi lain seperti pusat keuangan, pusat bisnis, pusat jasa dan perdagangan, pusat pendidikan, dan sebagainya. Pemindahan Ibukota NKRI sebagai sebuah prakarsa sektor publik yang dipimpin oleh pemerintah pusat harus dipandang sebagai instrumen paling strategis untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membangun pola spasial investasi swasta sekaligus mengendalikan arah pertumbuhan wilayah dan kota-kota.

Manfaat ekonomi Ibu Kota baru

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan, meskipun akan memakan biaya sekitar Rp Rp 50 hingga Rp 100 triliun, tidak dikeluarkan sekaligus. Pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan rata-rata Rp 5—10 triliun pertahun. Biaya tersebut merupakan investasi bangsa yang akan menghasilan keuntungan berlipat-lipat dalam jangka panjang, untuk masa depan NKRI sepanjang usianya. Ibu Kota yang baru akan menambah daya tarik Indonesia di mata dunia internasional, dan daya tarik itu akan mendatangkan nilai devisa bagi negara melalui aliran masuk investasi maupun wisatawan. Sejauh kita bisa mendorong persebaran kedatangan pemodal dan wisatawan asing itu ke berbagai wilayah di Indonesia, peningkatan devisa itu tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pengeluaran Rp 100 triliun untuk waktu sepuluh tahun, atau kurang dari 1% nilai APBN, jelas jauh lebih rendah dibandingkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta yang sekarang mencapai di atas Rp 20 triliun per tahun, dan degradasi lingkungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Apabila kerugian akibat kemacetan tersebut digabungkan lagi dengan kerugian akibat banjir, kemerosotan daya dukung lingkungan, kemerosotan kualitas hubungan sosial, dan sebagainya dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, investasi memindahkan ibu kota menjadi jauh lebih besar lagi manfaatnya.

Dari total investasi untuk infrastruktur dan sarana yang dibangun di Ibu Kota baru ini tentu sebagian akan berfungsi juga sebagai penjual jasa-jasa pemerintahan kepada publik. Infrastruktur dan sarana itu misalnya adalah jaringan listrik, instalasi air bersih, bandara, pelabuhan dan beberapa lainnya. Artinya, untuk jenis infrastruktur dan sarana tertentu, dalam jangka panjang investasi yang dikeluarkan bisa dikembalikan dari pembayaran yang dikenakan kepada pengguna jasa.

Karakteristik Kalimantan

Usulan pemindahan ibu kota ke Kalimantan harus diletakkan dalam agenda membangun multigrowth pole nasional yang selanjutnya diiringi oleh agenda membangun multigrowth pole perwilayah. Ibu kota yang baru -karena posisi dan lokasinya- akan berada dalam jaringan kota-kota nasional yang sehat, seimbang, saling memperkuat dan membentuk tatanan kewilayahan yang harmonis. Dengan bentuk jaringan baru kota-kota nasional, dalam jangka panjang akan tercipta efisiensi ekonomi nasional karena tiap jenis industri berada relatif di dekat sumber bahan energi dan bahan baku yang dibutuhkan. Kota-kota besar serta kota-kota industri di Jawa juga terhindar dari kongesti bongkar muat pelabuhan laut, kongesti traffic penerbangan, dan kemacetan lalu lintas di jalan raya.

Usulan pemindahan ke Kalimantan juga telah mempertimbangkan manfaat agregat dibanding pemindahan ke lokasi lain. Pertama, Kalimantan, tepatnya Kalimantan bagian selatan, adalah kawasan tengah Indonesia, yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni oleh 59% penduduk nasional tidak terlalu tinggi. Kedua, Kalimantan adalah sumber utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Ketiga, sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjang, sejauh program pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknologi pengolahan air digunakan sebagaimana mestinya. Keempat, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua. Kelima, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Keenam, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia.

Dengan prosi jumlah penduduk yang hanya 5,6% persen dari total penduduk nasional, Kalimantan memberi kontribusi sebesar 9,3% terhadap PDB nasional. Sementara daerah lain, porsi sumbangannya terhadap PDB nasional hampir sama atau kurang dari porsi prosentase jumlah penduduknya terhadap nasional. Tetapi, yang lebih menyedihkan adalah, porsi investasi di Kalimantan terhadap total investasi nasional yang hanya 0,6%. Hal ini amat kontras dengan porsi investasi yang tertanam di Jawa yang besarnya mencapai 72,3% dari total investasi secara nasional. Ini jelas mengisyaratkan bahwa Kalimantan adalah daerah yang terancam tidak berkembang secara ekonomi karena sebagian besar pendapatan yang dihasilkan di daerah ini dibawa ke Jawa.

Alternatif pemindahan ibukota ke Jonggol atau Sentul -seperti yang selama ini banyak dimunculkan- hanyalah ide menggeser ibukota semata dan tidak didasari agenda pemerataan pembangunan wilayah dan kota-kota. Untuk mengurangi laju migrasi penduduk dari daerah lain ke Jabodetabek, ide ini justru mengandung kontradiksi dengan tujuan manajemen kependudukan selama ini, karena ia akan terus merangsang orang untuk datang dari berbagai daerah dan memberikan tekanan pada Jakarta untuk semakin membesar menuju megaurban yang berkembang secara menjalar (urban sprawl) dan berserakan (scattered). Di luar hal tersebut, ide pemindahan Ibu Kota ke Sentul atau Jonggol tidak menjawab persoalan-persoalan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan.

Jakarta, 22 Agustus 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar