Senin, 19 Maret 2012

Ibu Kota Ri Baru,Suatu Wacana.Bag.II





Ketidaklayakan peran dan tanggung jawab Jakarta sebagai Ibukota NKRI

Melihat kondisi saat ini dan kecenderungan ke depan, meskipun dilakukan penataan besar-besaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan semakin tidak mampu menjalankan peran dan memikul tangung jawab mengelola Kota Jakarta sebagai ibukota NKRI sebagaimana diatur dalam UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan (pasal 5). Hal ini bermakna bahwa Jakarta sebagai ibukota NKRI bukan hanya berarti memiliki hak dan kewenangan khusus saja tetapi juga kewajiban dan tanggung jawab.

Karena kekhususannya tadi, maka terdapat kewajiban Pemprov DKI kepada Presiden RI (pasal 26 ayat 7). Urusan-urusan yang harus dipertanggungjawabkan penyelenggaraannya ke Presiden RI itu meliputi bidang: a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; b. pengendalian penduduk dan permukiman; c. transportasi; d. industri dan perdagangan; dan e. pariwisata. Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Kini, ketika Jakarta terbukti tidak mampu lagi mengendalikan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup yang ditandai dengan pelanggaran demi pelanggaran peruntukan ruang, tidak mampu mengendalikan penduduk dan permukiman yang ditandai dengan ketidakmampuan menyediakan hunian yang layak bagi warga Jakarta, terutama golongan berpendapatan rendah dan miskin dan berbagai keperluannya, serta gagal dalam menata transportasi umum yang layak dan terjangkau dan mampu menghindari kemacetan, ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta ini tentu harus dievaluasi secara mendalam dan menyeluruh. Untuk selanjutnya, perlu dikaji dan direncanakan kota pengganti yang dibangun secara visioner untuk mampu mengemban peran dan tanggungjawab sebagai ibukota NKRI hingga ratusan tahun ke depan.

Upaya meringankan penataan Jakarta

Mengeluarkan fungsi ibukota akan memudahkan penataan Kota Jakarta dengan banyak fungsi yang masih tersisa tadi agar menjadi kota lestari, berbasiskan penanggulangan bencana dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Jakarta lebih mudah keluar dari berbagai atribut yang bernilai negatif, seperti salah satu dari tiga kota yang paling terpolusi dan paling macet di dunia, sebagai kota yang paling boros dalam mengkonsumsi BBM, dan berbagai sebutan negatif lainnya yang berpotensi melekat pada Kota Jakarta.

Daya suplai prasana dan sarana kebutuhan umum tidak akan bisa mengimbangi tekanan permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi. Sehingga, selain pemerintah wajib menambah prasarana jalan umum dan sarana transportasi massal, tekanan permintaan ini harus dikendalikan dengan mengurangi laju migrasi penduduk ke Jakarta dan sekitarnya.

Kebijakan strategis pemerataan pembangunan

Agenda pemindahan ibukota tentunya bukan semata didasarkan pada pertimbangan ancaman terhadap dan ketidaklayakan Jakarta, melainkan didasarkan pada visi ke depan tentang tata kelola pembangunan kawasan dan antarkawasan secara nasional. Oleh karena tujuan pemindahan Ibu Kota itu bukan bersifat tunggal, maka ia harus berisi beberapa rencana tindakan strategis di bidang ekonomi, pembangunan kawasan, pemerintahan, politik, hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang kesemuanya bergerak saling mendukung, bukan merupakan masing-masing dinamika yang terpisah. Pemindahan Ibu Kota adalah juga strategi untuk meredakan ketegangan-ketegangan dalam proses membangun yang selama ini mengalirkan energi secara tidak adil dan merata serta menimbulkan banyak paradoks dalam langkah-langkah yang diklaim untuk memperbaiki taraf hidup warga negara, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya. Perlu kiranya disadari, dengan episentrum yang mahakuat di Jakarta saat ini, ditambah porsi 80% industri yang berlokasi di Jawa, maka program transmigrasi penduduk keluar Jawa, percepatan pembangunan daerah tertinggal di luar Jawa, pengembangan pendidikan di luar Jawa, dan sebagainya, tidak akan bisa efektif dan optimal karena kuatnya daya tarik dari episentrum Kota Jakarta dan Pulau Jawa untuk menarik kembali berbagai sumber daya yang ada di luar Jawa, termasuk yang dialokasikan lewat berbagai kebijakan tadi.

Untuk tujuan pengentasan kemiskinan, dalam jangka menengah dan jangka panjang, hal ini dapat memecahkan dua karakteristik masalah kemiskinan sekaligus, yaitu karakteristik kemiskinan di Jawa dan luar Jawa. Kemiskinan di Jawa memiliki karakteristik kemiskinan Asia, yang disebabkan penduduk yang terlampau banyak dan padat. Sementara itu, kemiskinan di Indonesia bagian tengah dan timur berkarakter kemiskinan Afrika yaitu kemiskinan karena minimnya infrastruktur dan ditandai dengan penduduk yang jarang. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia bagian tengah dan timur dapat menciptakan stimulasi untuk mengatasi persoalan ini dengan menciptakan keseimbangan baru secara bertahap.

Agenda pemindahan ibu kota itu tentu saja harus diiringi oleh beberapa tindakan strategis pendukung lainnya di bidang ekonomi, pembangunan kawasan, pemerintahan, politik hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang kesemuanya bergerak saling mendukung, bukan gerakan yang masing-masing otonom. Pemindahan ibu kota adalah jalan untuk meredakan ketegangan-ketegangan dalam proses membangun yang selama ini mengalirkan energi secara tidak adil dan menimbulkan banyak paradoks dalam langkah-langkah yang diklaim untuk memperbaiki taraf hidup warga negara, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan sebagainya.

Agenda pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah agenda kunci untuk menata Indonesia, sejauh ia diiringi dengan agenda-agenda strategis lainnya, yang di dalamnya termasuk agenda menata Kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah jalan untuk menata perekonomian nasional agar betul-betul bisa meraih pertumbuhan yang berkualitas, karena memperbesar peluang untuk memanfaatkan sumber daya alam, daya dukung lingkungan, dan manusia secara efisien.

Dalam konteks upaya nation building, pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga akan menghasilkan tonggak nasionalisme baru Indonesia, karena penempatan Ibu Kota di titik tengah nusantara itu bisa menjadi simbol kebersamaan antara berbagai bagian Indonesia, simbol untuk berbagi, yang akan mendorong semua warga negara merasa lebih memiliki Indonesia. Kalimantan di sekitar bagian selatan agak ke timur, adalah titik tengah nusantara diantara rentang Sabang-Merauke dan rentang Miangas dan Pulau Rote.

Strategi pembangunan wilayah dan ketahanan pangan

Indonesia sangat memerlukan pembangunan growth pole lain di luar Pulau Jawa guna menetralisisasi potensi gaya sentrifugal Jawa yang membuat ekonomi jangka panjang tidak efisien dan makin tidak berkualitas. Saat ini, 80 persen industri nasional berlokasi di Jawa. Sementara, sebagian besar bahan penghasil energi listrik dan energi panas bagi industri-industri tersebut didatangkan dari luar Pulau Jawa.

Pada saat yang sama, konsentrasi industri di Jawa itu juga terus menyusutkan lahan-lahan pertanian di Jawa yang merupakan lahan pertanian paling subur di Indonesia. Pihak Badan Pusat Statistik melaporkan (tanggal 1 Juli 2010) bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian di Jawa seluas 27 juta hektar. Dari kondisi ini saja, telah terjadi sejumlah langkah-langkah paradoks dalam pembangunan yang dicanangkan, seperti membangun ketahanan pangan, pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan hemat energi, pembangunan yang merata dan berkeadilan dan sebagainya.

Menuju kebangkitan kembali Indonesia sebagai Negara Maritim

Industri maritim adalah industri yang padat tenaga kerja dan ramah lingkungan, terutama jika dibanding dengan usaha pertambangan. Karena karakter positifnya itu, industri maritim harus menjadi komponen penting dari agenda pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pembangunan berkelanjutan.

Pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan akan memberikan energi untuk memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara maritim dan mendukung misi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta pembangunan berkelanjutan. Dengan 2/3 luas wilayah yang terdiri dari lautan, selama ini pembangunan ekonomi di Indonesia justru berbasis daratan. Implikasinya, potensi ekonomi kemaritiman menjadi lenyap. Perekonomian maritim dalam wujud industri perkapalan, pengolahan ikan, pariwisata laut, energi air, transportasi air, dan lain-lain tidak berkembang. Problem ekonomi biaya tinggi di Indonesia selama ini antara lain disebabkan tingginya ongkos logistik yang bersumber dari inefisiensi transportasi laut (kapal). Demikian pula, masih belum maksimalnya ekspor Indonesia karena sangat tergantung dari komoditas darat (perkebunan dan lain-lain). Seluruh problem itu akan dapat diurai jika perekonomian kita bergerak menuju pemanfaatan potensi maritim. Penempatan ibu kota di Kalimantan bagian selatan agak ke timur sangat tepat sebagai episentrum pengembangan ekonomi maritim nasional yang akan menggerakkan potensi ekonomi maritim di kawasan timur maupun barat Indonesia.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar