Senin, 19 Maret 2012

Ibu Kota RI baru,Suatu Wacana.Bag.I





Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan: Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan, Menuju Indonesia yang Tertata
Posted by admin on 29 September 2010
Oleh: Team Visi Indonesia 2033

Secara keseluruhan, usulan pemindahan Ibu Kota oleh Tim Visi Indonesia 2033 sejak tahun 2008 lebih didasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia di masa depan, seperti halnya Presiden Soekarno merencanakan pemindahan Ibu Kota tahun 1957. Melihat perkembangan tiga puluh tahun terakhir, termasuk rendahnya kualitas kebijakan dan implementasi kebijakan strategis dalam pengelolaan pembangunan nasional, usulan yang kami kemukakan sejak tahun 2008 ini berangkat dari pertimbangan yang kompleks dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab (underlying causesdan faktor-faktor penggerak secara utuh.
Extended News

Oleh: Tim Visi Indonesia 2033

Usulan agenda pemindahan ibu kota ke Kalimantan -sebagai bagian dari isi Visi Indonesia 2033- bukanlah ide reaktif yang semata-mata berangkat dari kemacetan dan kepadatan kota Jakarta. Masalah kemacetan kronis, ancaman banjir, dan sebagainya, di Jakarta, hanyalah sisi kecil dari landasan usulan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sisi kecil itu saja sudah amat penting, karena ia harus dilihat sebagai penanda bahwa persoalan sebenarnya di Kota Jakarta sudah terlampau berat karena tidak adanya kebijakan visioner yang menjadi acuan dalam tiga puluh tahun terakhir. Dengan kata lain, usulan agenda pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini adalah usulan kongkrit untuk membalik paradigma pembangunan yang terbukti saat ini mewarisi setumpuk masalah. Dengan menekankan prinsip-prinsip “terbesar, terpusat, tertinggi, tercepat, dan sebagai� dalam perlombaan mengejar pertumbuhan, paradigma lama ini telah mewariskan sejumlah masalah besar di tingkat Kota Jakarta maupun nasional. Salah satu warisan buruk yang ditinggalkan oleh paradigma tadi adalah terjadinya kongesti arus lalu lintas kedatangan dan keberangkatan alat transportasi udara dan laut, di bandara dan pelabuhan, dan kemacetan kronis di jalan-jalan Jakarta dan sekitarnya saat ini.

Secara keseluruhan, usulan pemindahan Ibu Kota oleh Tim Visi Indonesia 2033 sejak tahun 2008 lebih didasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia di masa depan, seperti halnya Presiden Soekarno merencanakan pemindahan Ibu Kota tahun 1957. Melihat perkembangan tiga puluh tahun terakhir, termasuk rendahnya kualitas kebijakan dan implementasi kebijakan strategis dalam pengelolaan pembangunan nasional, usulan yang kami kemukakan sejak tahun 2008 ini berangkat dari pertimbangan yang kompleks dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab (underlying causes) dan faktor-faktor penggerak (key drivers) secara utuh. Berdasarkan kompleksitas pertimbangan di balik usulan ini pula, kami dapat menegaskan usulan wilayah untuk lokasi Ibu Kota baru NKRI itu yang paling tepat adalah di wilayah Kalimantan, tetapi tidak di lokasi yang sudah tumbuh menjadi sebuah kota yang ramai.

Alasan Mendasar Perlunya Pemindahan Ibu Kota

Tujuan utama memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan adalah agar setiap pemerintahan di masa mendatang bisa melangkah konsisten dan terhindar dari berbagai langkah paradoks dalam mencapai cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan. Di satu sisi, pemindahan kota pusat pemerintahan Indonesia dan pusat kegiatan lembaga-lembaga negara ke salah satu lokasi di Kalimantan akan melahirkan episentrum baru yang mendekati sebagian besar kawasan tertinggal dan kawasan pinggiran yang selama ini tidak pernah efektif dibangkitkan lewat proyek-proyek pembangunan, seperti transmigrasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia dan sebagainya. Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memudahkan pemerintah menata kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa yang terus-menerus menjadi tujuan para migran baru dari desa-desa di Jawa dan dari berbagai daerah di luar Jawa, serta menghindari ketegangan yang makin tinggi akibat menurunnya daya dukung alam di Jawa dihadapkan dengan makin bertambahnya penduduk di Jawa yang saat ini sudah mencapai 59 persen dari total penduduk nasional.

Muara dari dua sisi tadi akan berujung pada tujuan puncak dari pengelolaan negara bangsa Indonesia di masa depan, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, dan lahirnya wajah Indonesia yang bisa dibanggakan. Dengan kata lain, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan adalah sebuah aksi strategis diantara beberapa aksi strategis yang diperlukan untuk mewujudkan paradigma baru pembangunan yang selama ini hanya hadir sebagai wacana yang menggantung, karena ia memiliki perkiraan efek yang jelas.

Ancaman terhadap Jakarta sebagai Ibukota RI

Ibu kota juga harus diselamatkan dari ancaman akibat salah kelola Kota Jakarta yang semakin parah. Kesalahan pengelolaan ini termasuk ketidakmampuan pemerintah di masa lalu mengantisipasi dampak ancaman alam yang semakin meningkat. Perubahan iklim yang ditandai kenaikan permukaan air laut, ternayata diiringi pula oleh bertambahnya penurunan muka tanah akibat pembangunan kota yang eksploitatif terhadap tanah dan sumberdaya air. Pesatnya pertambahan bangunan-bangunan gedung pusat bisnis dan perkantoran telah diikuti oleh penyedotan air tanah secara besar-besar. Akibatnya, banjir semakin menjadi ancaman serius bagi sebagian wilayah Kota Jakarta, meskipun Proyek Banjir Kanal Timur telah dioperasikan.

Kelemahan manajemen Kota Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya di Jawa, tampak pula dalam mengantisipasi urbanisasi yang cepat seiring dengan berkembangnya gejala kesenjangan dan segregasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, berbagai jenis infrastruktur permukiman dan transportasi di Jakarta sangat jauh dari memadai, yang ditandai dengan kemacetan yang sangat parah dan buruknya pelayanan transportasi publik, permukiman kumuh dan ilegal yang semakin bertumbuh, sistem drainase dan sanitasi yang buruk, pasokan energi dan listrik yang tidak stabil, dan sebagainya. Sebagai contoh, di bidang transportasi, untuk mengatasi kemacetan, rencana MRT baru mulai dibangun 2012 dan bisa mulai digunakan tahun 2016. Itupun sebatas ruas Lebak Bulus-Bundaran HI dan tanpa jaminan subway tidak akan terkena banjir dan gempa. Fenomena alam dan mismanajemen kota Jakarta ini semakin berakumulasi dan memberi ancaman yang serius. Bukan hanya sudah mengganggu kinerja Pemerintahan NKRI yang ditandai dengan ragam masalah perkotaan yang setiap hari dihadapi seluruh pejabat dan pegawai negeri, namun sudah mengancam pula masa depan Jakarta sebagai ibukota NKRI yang juga berfungsi sebagai kawasan instalasi strategis negara. Ancaman terhadap Jakarta ini memberikan ketidakpastian akan masa depan Jakarta tiga, lima hingga sepuluh tahun ke depan, apakah masih dapat menjalankan perannya sebagai ibukota NKRI? Tidak ada satu pihak pun yang mampu menjamin. Dari perspektif ini, pemindahan ibukota NKRI ke suatu lokasi harus direncanakan dengan baik dalam mengemban peran baru sebagai ibukota NKRI untuk jangka waktu yang lama.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar