Senin, 26 Maret 2012

Sultan Hamid.II,dalam dilema hukum






Sultan Hamid II, Meneroka Akar Perkara Makar
Posted by Anshari Dimyati Bernala Monday, March 26th, 2012

Anshari Dimyati.

Setelah diakui keberadaannya oleh dunia internasional, transisi berdirinya Indonesia kemudian menuai konflik pemikiran di dalam tubuhnya. Konflik pemikiran tersebut lahir dari adanya ketidaksepahaman antara konsep “Negara Persatuan” dan konsep “Negara Kesatuan”. Urgensi pemikiran-pemikiran tersebut diprakarsai oleh “founding fathers” Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Sultan Hamid II, Ide Anak Agung Gde Agung, M. Yamin, Tengku Mansoer, dan tokoh lainnya pada masa itu.

Perbedaan pemikiran konseptual ini berlanjut dalam cara-cara politik. Dan akhirnya ada yang menang dan ada yang kalah. Kelompok yang memegang tampuk kekuasaan, alias si pemenang, kemudian dengan gampang mengeluarkan kebijakan politik maupun kebijakan hukum terhadap lawan politik yang tidak sepaham.

Pada 1949 hingga 1960-an, Indonesia mengalami masanya yang berat kala memasuki proses menapaki identitas bangsa. Terjadi pergolakan politik di setiap sudut yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Sebagai contoh, dapat penulis sebutkan “pemberontakan” yang dilakukan oleh kaum oposisi terhadap kaum yang memerintah saat itu, seperti Westerling di Pasundan, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Pasundan, Daud Bereuh di Aceh, Andi Azis, Kahar Muzakar, RMS (Republik Maluku Selatan), dan banyak lainnya. Apa-apa yang terjadi ini bukannya tak berjejak. Ini adalah konflik ideologi untuk penguasaan sebuah basis yang menggairahkan, yaitu masyarakat dan negara.

Yang terjadi setelah kemenangan demi kemenangan itu adalah pembuatan sekian retorika kehidupan, pun pengukiran sejarah. Akan tetapi, ada yang tak dapat ditepis, yakni fakta bahwa sebagian hukum di Indonesia merupakan hukum kolonial Belanda, negeri yang dalam narasi Indonesia diposisikan sebagai musuh. Hukum terakhir itu dielaborasikan begitu saja dengan pemikiran-pemikiran dari Barat tanpa mengedepankan budaya-budaya yang ada, yang berbeda satu sama lain. Di satu sisi, hukum tak tumbuh dan timbul dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan di sisi lain, jelas tercantum pada Sila 3 Pancasila, yakni “Persatuan Indonesia” (Federalisme), dan bukan “Kesatuan Indonesia” (Unitarisme).

Untuk menghapus lawan-lawan politiknya, negara memiliki senjata ampuh yang sudah ia dapatkan dari barat. Senjata itu adalah perangkat aturan bernama “Makar”. Di Eropa, perangkat anti revolusi ini sudah lama digunakan. Di Nederland (Belanda), pada 1920, diperkenalkan undang-undang bernama Anti Revolutie Wet (Undang-Undang Anti Revolusi). Isi dari undang-undang ini kemudian dimasukkan ke dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch (KUHP Belanda). Perangkat anti revolusi ini serta merta diadopsi oleh Indonesia, negara yang muncul dari puing-puing negara taklukan atau yang bekerjasama dengan Belanda di Kepulauan Melayu, untuk selanjutnya dikodifikasi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Untuk mengetahui sejauh mana keberadaan sejarah penetapan kebijakan hukum dan politik di Indonesia, salah satu kasus pada 1950-an agaknya patut untuk didedah ulang. Kasus tersebut terjadi pada satu tokoh yang dilupakan ataupun terlupakan oleh negara: Sultan Hamid II. Tokoh penting Pontianak, Kalimantan Barat (West Borneo), dan Indonesia ini merupakan salah satu dari sekian banyak politisi yang mendapat pukulan dari lawan politiknya yang telah berhasil memegang tampuk kekuasaan di Indonesia. Ia dituduh sebagai pelaku utama atau konseptor dari apa yang disebut pergerakan pemberontakan Westerling di Bandung pada awal 1950.

Dalam konsep bernegara, Sultan Hamid II adalah seorang “Federalis 100%”. Dan sikap inilah yang kemudian membuatnya berkonflik dengan kaum Unitaris, para penganut paham negara Kesatuan yang menginginkan adanya dominasi atau sentralisasi. Alhasil, Sultan Hamid II di penjara sepuluh tahun atas tuduhan makar yang tidak terbukti tersebut. Sedangkan di sisi lain, tindakan makar yang dituduhkan kepadanya sangat kontradiktif dengan apa yang telah dia perjuangkan untuk Indonesia.

Kehidupan Sultan Hamid II memiliki dinamika yang berliku dan kontroversial pada kiprahnya di dunia politik dan kenegaraan, pun demikian dengan leluhurnya yang telah mengalaskan Negeri betuah Khatulistiwa Pontianak.

Ihwal Sultan Hamid II
Allahyarham Tuanku Sri Paduka Y. M. Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie, atau biasa disebut dengan nama Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 (1945 – 1978) Kesultanan Qadriyah Pontianak. Dia adalah keturunan dari pendiri Negeri Pontianak bernama Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie. Sultan Hamid II dilahirkan di Pontianak pada 12 Juli 1913, bertepatan dengan 7 Sya’ban 1331 H, dari kedua orangtuanya, yaitu Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie (ayah) – Sultan ke-6 dan Syecha Jamilah Syarwani (ibu).

Sejak kecil hingga dewasa, Hamid memperoleh pendidikan modern di berbagai tempat. Dia mulai belajar dari Sekolah Rendah Pertama di Europeesche Lagere School (ELS) di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Kemudian Hamid meneruskan studi lanjutan Sekolah Menengah pada Hogeere Burger School (HBS) di Bandung dan HBS V di Malang. Setelah tamat sekolah, pada 1932 Hamid melanjutkan pendidikannya pada tingkat Perguruan Tinggi di Technische Hooge School (THS), Fakultas: de Faculteit van Technische Wetenschap, Jurusan: de afdeeling der Weg en Waterbouw, di Bandung, sebagai Angkatan Pertama. THS kemudian berubah menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB).

Namun, pendidikan di THS hanya dijalani oleh Hamid selama satu tahun. Dia lebih tertarik untuk masuk ke Akademi Militer di Belanda. Pada 1933, Hamid berhasil lulus untuk mengikuti pendidikan di Koninklijke Militaire Academie (KMA) di Breda, Belanda, yang dia tempuh sejak 1933 sampai 1938. Pada 1938, Hamid dilantik sebagai Perwira pada Koninklijke Nederlandsche Indische Leger (KNIL) atau dapat disebut Kesatuan Tentara Hindia Belanda, dengan pangkat Letnan Dua. Dalam karir Militer, Hamid ditugaskan di Malang, Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat lainnya.

Pada 31 Mei 1938, Hamid melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bekas temannya di Malang. Marie van Delden, demikian namanya, anak dari Kapten van Delden. Marie adalah seorang wanita Belanda kelahiran Surabaya, pada 5 Januari 1915. Marie van Delden, yang juga biasa disebut Dina van Delden, kemudian diberikan gelar Ratu Mas Mahkota Didie Al-Qadrie ketika Hamid dinobatkan menjadi sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Marie kelak lebih dikenal sebagai Didie Al-Qadrie. Dari pernikahan tersebut, Hamid dan Didie memiliki dua orang anak. Seorang anak wanita bernama Syarifah Zahra Al-Qadrie (Edith Denise Corry Al-Qadrie) yang lahir di Malang pada 26 Februari 1939, dan seorang anak laki-laki bernama Syarif Yusuf Al-Qadrie (Max Nico Al-Qadrie) yang lahir di Malang pada 19 Januari 1942.

Bersama KNIL, Hamid ikut bertempur melawan fasis Jepang di Balikpapan pada 1941. Karena terluka, atas perintah komandannya ia berangkat ke Pulau Jawa; mula-mula ke Surabaya lalu ke Malang. Tentara Hindia Belanda sendiri tak mampu mengatasi perlawanan Jepang, dan kemudian menyerah pada 10 Maret 1942. Sebagai perwira KNIL, Hamid masuk dalam target penangkapan.

Sejak 1942, Hamid kemudian ditangkap militer Jepang dan ditahan selama tiga setengah tahun di Batavia. Pasca Perang Dunia II, pada 1945, Jepang menyerah tanpa syarat dan berangsur keluar dari Kepulauan Melayu. Pasukan Sekutu pun kemudian kembali masuk ke wilayah yang disebut oleh Belanda sebagai Hindia Belanda. Hamid dibebaskan dari tahanan sebagai tawanan Jepang, dan kembali aktif sebagai perwira KNIL dengan kenaikan pangkat menjadi kolonel.

Selama kurang lebih tiga setengah tahun menjadi tawanan perang oleh Jepang, Hamid tidak pernah mendapat kabar tentang negeri, keluarga, dan kesultanannya. Baru setelah keluar dari tahanan, ia mendengar telah terjadi pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat Kalimantan Barat. Tragedi ini disebut sebagai persitiwa Mandor. Dia amat prihatin ketika mendengar bahwa ayahnya, saudaranya, serta puluhan kerabat kesultanan Pontianak pun telah menjadi korban pembunuhan Jepang. Karena itulah ketika pertama kali tiba di Pontianak, Hamid berusaha mencari jenazah ayahnya melalui interogasi terhadap sisa-sisa perwira Jepang yang masih berada di Pontianak, serta berdasarkan kesaksian-kesaksian masyarakat setempat. Ketika jenazah Sultan Syarif Muhammad ditemukan, jenazah ayahnya tersebut diangkat dan dimakamkan kembali dengan upacara kebesaran Kesultanan Qadriyah Pontianak di Batu Layang.

Akibat Peristiwa Mandor di Kalimantan Barat, terjadi kekosongan kekuasaan/pemerintahan (interregnum) pada 1944 – 1945 di Kesultanan Qadriyah Pontianak. Pasalnya, semua putra almarhum Sultan Syarif Muhammad juga ikut gugur akibat keganasan Jepang. Terkecuali Hamid yang menjadi satu-satunya putra mahkota yang masih hidup. Sebagai seorang perwira aktif KNIL, Hamid masih ingin melanjutkan karirnya di bidang militer atau pertahanan. Tetapi, situasi Kesultanan di Pontianak serta Kalimantan Barat semakin demikian kacau, dan menggugah hatinya untuk kembali ke Pontianak.

Sekembalinya ke Pontianak, Hamid kemudian dilantik menjadi Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak pada 29 Oktober 1945. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara, dengan langsung ia dapat berhubungan dengan rakyatnya di Pontianak. Secara pribadi, Hamid kurang dikenal masyarakat Pontianak karena telah lama tidak kembali ke kampung halamannya itu. Namun, setelah menjadi Sultan, dia begitu ditaati dan dicintai oleh masyarakat di Pontianak dan Kalimantan Barat. Dia berusaha memajukan wilayahnya dengan macam-macam upaya, di antaranya mendirikan sekolah dan memberikan beasiswa kepada rakyatnya yang akan melanjutkan pendidikan.

Pada 1946, Hamid yang merupakan seorang Perwira KNIL mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal (Generaal-Majoor) dalam Angkatan Darat Belanda. Itu adalah pangkat tertinggi yang berhasil diraih seorang putera negeri. Kala itu, usianya masih 33 tahun. Kemudian, pada tahun itu pula, Hamid diangkat sebagai Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda (Adjudant in Buitengewone Dienst van HM Koningin der Nederlander), yaitu Ratu Wilhelmina (Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau).

Keadaan kesultanan-kesultanan di Kalimantan Barat telah hancur berantakan oleh perbuatan Kerajaan Jepang pasca Peristiwa Mandor. Namun, setelah Hamid naik tahta di Kesultanan Pontianak, dia mencoba memperbaiki keadaan pemerintahan di tanah kelahirannya itu. Bersama dengan negara kerajaan/kesultanan lain di Kalimantan Barat, pada 1946, Hamid membentuk sebuah ikatan federasi negara bernama Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) sebagai Daerah Otonom (negara yang tegak berdiri sendiri) yang terdiri dari tiga belas kerajaan (swapraja) dan tiga neo swapraja. Hamid kemudian menjadi Kepala DIKB sejak 1947 sampai 1950.

Ikatan Federasi di Kalimantan Barat itu juga memiliki hubungan persemakmuran dengan Kerajaan Belanda. Sejak menjadi Opsir KNIL, Hamid tak pernah memperhatikan persoalan politik di Hindia Belanda, hingga ketika menjadi kepala negara kemudian, muncul keinginannya untuk berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka, pun begitu pula keinginan rakyatnya.

Tak hanya di Kalimantan Barat, Hamid juga membentuk Bijeenkomst Voor Federaal Overleg (BFO), atau Perhimpunan Musyawarah Federal, bersama sejumlah tokoh politik negara-negara atau daerah-daerah otonom tetangga dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Bali. BFO ini lahir dalam Pertemuan Musyawarah Federal di Bandung pada 15-18 Juli 1948.

Gagasan pembentukan BFO berasal dari inisiatif Mr. Ide Anak Agung Gde Agung yang merupakan Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT). Salah satu tujuan pembentukan BFO adalah untuk menghilangkan kesan bahwa keberadaan negara-negara bagian atau daerah otonom semata merupakan ide dari Dr. H.J. van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Belanda di kawasan yang kemudian disebut Indonesia, tetapi memang berdasarkan kemauan sendiri.

Selain itu, pembentukan BFO juga berangkat dari keprihatinan atas konflik antara Negara Republik Indonesia (NRI), yang diproklamirkan oleh Soekarno dan M. Hatta pada 17 Agustus 1945 di Batavia, dengan Belanda yang melakukan aneksasi atas Batavia dan beberapa daerah lain di Jawa sebagai daerah Koloni Belanda.

Sultan Hamid II. Foto: Dokumentasi Anshari Dimyati.

Telah dilakukan beberapa perundingan di antara kedua belah pihak pada 1946 hingga 1948, namun perundingan-perundingan tersebut tak mencapai titik temu. Kemudian, BFO berusaha menjembatani kepentingan NRI maupun Belanda, yang selanjutnya tercapai melalui Konferensi Meja Bundar (KMB).

Pada 1949, Hamid terpilih sebagai Ketua BFO berdasarkan pemilihan oleh negara-negara anggota. Pemilihan Hamid sebagai Ketua BFO dilangsungkan setelah ketua sebelumnya, Mr. Tengku Bahriun, meninggal dunia. Mr. Tengku Bahriun adalah ketua pertama setelah terbentuknya BFO pada 1948. Dia berasal dari Negara Sumatera Timur (NST).

Hamid tertarik untuk bekerjasama dan membentuk gerakan persatuan bangsa-bangsa serumpun. Kemudian, bersama BFO, Hamid mendatangi Soekarno dan Hatta yang sedang diasingkan di Muntok, Pulau Bangka, oleh Belanda akibat agresi militer Belanda ke II di Yogyakarta. Hamid dan koleganya di BFO kemudian bersepakat dengan NRI untuk melanjutkan pembicaraan tentang persatuan tersebut yang diberi nama Konferensi Inter Indonesia (KII). Konferensi Inter Indonesia, yang sebetulnya merupakan momen terpenting dari pembentukan bangsa, berlangsung dalam dua tahap; pertama di Istana Kepresidenan NRI di Yogyakarta pada 19-23 Juli 1949, dan kedua di eks Gedung Volksraad (sekarang Gedung Pancasila) di Jakarta pada 1 Juli hingga 2 Agustus 1949.

Dalam berpolitik dan memperjuangkan kemerdekaan sebuah bangsa dan negara, Hamid percaya bahwa Kepulauan Melayu (Indonesia saat ini) lebih tepat mempergunakan sistem federal dalam sistem ketatanegaraannya. Akan tetapi, ia memperoleh tentangan dari kaum republiken saat itu yang banyak berada di Pulau Jawa (terutama Yogyakarta) yang menginginkan menjadi dominator atau sentralistik atau sistem kesatuan (unitarisme). Dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan ideologi yang diusungnya, Hamid ikut aktif dalam perundingan-perundingan politik negara, seperti Perundingan Malino, Denpasar, Perhimpunan Musyawarah Federal (BFO), BFC, IJC, Konferensi Inter Indonesia (KII), Konferensi Meja Bundar (KMB) di Batavia maupun di Belanda.

“… maka usaha BFO, sejak lahirnya organisasi ini, ditujukan pada tercapainya kemerdekaan tanah air kita, kemerdekaan untuk segenap bagian tanah air kita, dan untuk mencapai suatu persatuan yang dapat menjamin kemerdekaan, baik bagi seluruhnya maupun untuk bagian-bagiannya…,” demikian ungkap Hamid dalam pidato pembukaan Konferensi Inter Indonesia yang digelar untuk menyamakan persepsi antara NRI dan BFO sebelum maju ke perundingan bersama Belanda.

Sebagai Ketua BFO, Hamid kemudian memimpin Delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar, atau Ronde Tafel Conferentie, di Den Haag, Belanda, yang dilangsungkan pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar tersebut adalah perundingan yang dihadiri oleh tiga pihak, yaitu Belanda, BFO, dan NRI.

Hasil dari kesepakatan itu adalah Negara Belanda dan Negara Republik Indonesia (NRI) sama-sama menyerahkan kedaulatan kepada sebuah negara baru bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Di dalam RIS, selain NRI, juga bergabung macam-macam negara yang sudah tergabung dalam BFO. Ketiga pihak ini menyepakati adanya pembentukan Uni Indonesia – Belanda, serta persemakmuran negara-negara otonom dengan Belanda. Pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) tersebut dilakukan pada 27 Desember 1949.

Setelah dilakukan pemilihan, terpilihlah Soekarno sebagai Presiden RIS dan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Oleh kepala negara, Hamid kemudian ditunjuk menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949 sampai 1950. Dengan surat Keputusan Presiden RIS No. 1 tahun 1949 tanggal 18 Desember 1949, Hamid beserta tokoh lainnya juga ditunjuk sebagai salah satu Dewan Formatur Kabinet RIS.

Lambang Negara dan Penangkapan
Bersama tim perumus lain, Hamid terlibat aktif dalam merancang Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan dalam pasal 3 ayat (3) Konstitusi RIS 1949, dinyatakan bahwa pemerintah menetapkan lambang negara. Kemudian, Presiden Soekarno menunjuk Hamid yang menjabat sebagai menteri negara tersebut untuk menjadi koordinator tim perumusan lambang negara pada 1950. Dalam sidang kabinet pada 10 Januari 1950, dibentuklah sebuah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinasi Hamid. Panitia ini bertugas menyeleksi atau menilai usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan ke pemerintah. Di sini Muhammad Yamin menjadi ketua panitia, sementara anggotanya adalah Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan Purbatjaraka. Dalam proses sayembara pembuatan lambang negara, banyak rancangan yang diajukan, tak terkecuali Hamid dan Muhammad Yamin yang juga mengajukan rancangan lambang negara buatannya masing-masing.

Dua karya terbaik akhirnya dipilih dan diajukan ke Panitia Lencana Negara, yakni rancangan Hamid dan Muhammad Yamin. Akan tetapi, panitia menolak rancangan Muhammad Yamin. Alasannya, rancangan Yamin banyak mengandung unsur sinar matahari yang mengesankan adanya pengaruh fasis Jepang. Pemerintah akhirnya menerima Elang Rajawali Garuda Pancasila rancangan Hamid dan menetapkannya sebagai Lambang Negara Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari 1950.

Dalam perkembangannya, banyak masukan-masukan dari berbagai pihak terhadap lambang RIS yang baru itu. Beberapa kali perbaikan pun dilakukan oleh Hamid sehingga menghasilkan Garuda Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Dalam masa kerjanya yang singkat, dia berhasil menciptakan gambar burung garuda sebagai lambang Negara Republik Indonesia Serikat, yang hingga hari ini lambang tersebut digunakan oleh Indonesia yang lain, yakni Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

Namun, perjalanan perjuangan Hamid berakhir tragis. Selang dua bulan kemudian, jabatan Hamid sebagai menteri dicabut. Pada 5 April 1950, dia ditangkap saat berada di Hotel Des Indes di Jakarta oleh Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata. Hamid dituduh sebagai pelaku utama atas perbuatan Westerling dan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang menyerbu Tentara Nasional Indonesia (TNI) Divisi Siliwangi di Bandung pada 23 Januari 1950, dan berencana menyerbu Sidang Dewan Menteri RIS di Jakarta pada 24 Januari 1950. Tiga tahun kemudian dia diadili dan mendapat vonis hukuman sepuluh tahun penjara dipotong masa tahanan tiga tahun.

Ketika bebas pada 1958, Hamid tak lagi berpolitik. Namun, empat tahun menghirup udara bebas, dia kembali ditangkap dan dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, Jawa Timur, pada Maret 1962. Tuduhannya adalah melakukan kegiatan makar dan membentuk organisasi illegal bernama Vrijwillige Ondergrondsche Corps (VOC). Dikabarkan, persiapannya dilakukan bersama sejumlah tokoh saat mereka berada di Gianyar, Bali, untuk menghadiri upacara ngaben (pembakaran jenazah) ayah dari Ide Anak Agung Gde Agung. Dalam upacara tersebut hadir sejumlah tokoh oposisi pemerintah dari negara yang sudah dipegang oleh kaum unitaris, terutama dari dua partai yang sudah dibubarkan, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), seperti Mohamad Roem (Masyumi), Sutan Sjahrir (PSI), dan Subadio Sastrosatomo (PSI). Mohammad Hatta hadir, begitu juga Hamid yang notabene kawan lama Ide Anak Agung Gde Agung.

Selama empat tahun Hamid ditahan tanpa proses pengadilan. Dia baru dibebaskan pada 1966 setelah era Soekarno berakhir. Tuduhan makar terhadap Hamid, menurut Ide Anak Agung Gde Agung, kemungkinan besar disebabkan pergunjingan orang-orang di sekitar Soekarno, dan bukan berangkat dari fakta. Bahkan Anak Agung menegaskan bahwa semua tuduhan itu omong kosong. Sebab, sejak keluar dari tahanan pada 1958, Hamid tak terlibat dalam kegiatan politik sama sekali.

Selepas dari penjara tanpa proses peradilan tersebut, Hamid beraktivitas di dunia bisnis sampai akhir hayatnya. Sejak 1967 hingga 1978, dia menjadi Presiden Komisaris di PT. Indonesia Air Transport. Pada 30 Maret 1978, pukul 18.15 WIB, Sultan Hamid II pun wafat di Jakarta. Sultan Pontianak terakhir itu meninggal dunia ketika sedang melakukan shalat maghrib. Sultan Hamid II dimakamkan di Pemakaman Keluarga Kesultanan Qadriyah Pontianak, di Batu Layang, dengan Upacara Kebesaran Kesultanan Qadriyah Pontianak.

Peristiwa Sultan Hamid II
“Dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi nusa dan bangsa, timbullah keyakinan saya, bahwa bentuk federalisme itulah yang paling baik bagi negara kita”. (Sultan Hamid II)

Federalisme merupakan wacana pemikiran politik yang diusung Sultan Hamid II dalam kemerdekaan Indonesia. Ide politik ini bertujuan menciptakan sistem negara yang lebih mengandung makna keadilan dan kesejahteran serta lebih mampu untuk memakmurkan rakyatnya. Pemerintahan wilayah sendiri yang otonom, nyata, kuat, dan sepenuhnya, serta melalui independensi pengelolaan pemerintahan dari setiap negara-negara bagian yang ada melalui sistem federasi, dianggap lebih dapat menjawab berbagai macam persoalan. Penafsiran penulis terhadap gagasan Hamid ini sungguh masuk akal. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia (Federalisme) dan bukan Kesatuan Indonesia (Unitarisme). Sebab, tak mungkin negara yang sangat luas dan dipisahkan oleh lautan ini dibuat dalam satu konsep kenegaraan yang sentral.

Penghargaan pemerintah asing kepada Hamid membuktikan bahwa ia memiliki pemikiran cemerlang dan wawasan akademis yang tinggi. Hamid yang menguasai tujuh bahasa asing itu juga memiliki gagasan-gagasan, ide, dan pemikiran sosial politik yang populer dan menembus waktu dan tempat (universal).

Namun, pemikiran politik Hamid ini tak lantas begitu saja dipahami oleh pihak lain yang berkepentingan terhadap makna kemerdekaan. Alih-alih dianggap menginginkan kerjasama dengan kaum serumpun, ia dianggap sebagai pengkhianat dengan segala sikap dan pemikiran yang lebih elastis (tidak kaku) terhadap bangsa asing. Sikap yang kontroversial dengan pemahaman politik yang diusungnya sangat bertentangan dengan kaum republiken (unitaris). Terdapat kontradiksi pemikiran, yang kemudian menuai konflik kepentingan, yang menjebaknya pada suatu propaganda politik. Kebijakan politik diambil dan keputusan hukum ditetapkan. Pada 1953, Hamid divonis sepuluh tahun penjara.

Tuduhan makar yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II lebih dikenal dengan Peristiwa Sultan Hamid II. Penangkapan terhadap Menteri Negara Zonder Portofolio RIS itu dilakukan pada 5 April 1950 oleh Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata yang menjabat pada saat itu. Tuduhan yang dituduhkan kepada Hamid adalah keterlibatannya atau keterkaitannya dengan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) atau Ratu Adil Persatuan Indonesia (de RAPI) oleh Kapten Westerling sebagai pemimpinnya di Bandung pada 23 Januari 1950, serta niatan Sultan Hamid II untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS dan niat untuk membunuh tiga orang menteri RIS.

Setelah ditangkap, kasus Sultan Hamid II tidak langsung segera dibawa ke pengadilan atau tidak langsung diadili. Salah satu alasan pemerintahan Sukarno pada saat itu terletak pada kesulitan untuk menentukan undang-undang yang akan digunakan untuk mengadilinya. Sedangkan Undang-undang yang ada, menurut Konstitusi RIS, terbatas bagi seorang menteri atau bekas menteri yang melakukan ambtsmidrijf (penyelewengan jabatan). Tuduhan kepada Sultan Hamid II tidak masuk dalam unsur tersebut.

Oleh karena itu Pemerintah RIS harus menyiapkan suatu Undang-undang Federal sebagai landasan hukum atas kasus tersebut. Sebelum niat untuk mempersiapkan Undang-undang tersebut tercapai, Kabinet RIS bubar pada Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat kemudian diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibawah Perdana Menteri Mohamad Natsir. Sedangkan Westerling yang memimpin langsung “aksi brutal” di Bandung tersebut dikabarkan berhasil meloloskan diri dan keluar dari Indonesia.

Rabu, 25 Februari 1953 (kurang lebih tiga tahun kemudian), kasus Sultan Hamid II mulai diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia R. Soeprapto (yang menggantikan Jaksa Agung RIS Tirtawinata) mendakwa Sultan Hamid II dengan empat tuduhan yaitu: Primair; ikut menyerbu kota Bandung bersama Westerling dan APRA/de RAPI, Subsidair; membujuk dan membantu Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS, Subsidair Lagi; memberikan denah tempat persidangan Dewan Menteri sehingga Westerling dan Frans Najoan akan mudah melakukan penyerangan, dan Lebih Subsidair Lagi; membujuk Westerling dan Frans Najoan untuk membunuh tiga pejabat tinggi. Dasar hukum atas dakwaan yang diajukan tersebut diatur dalam Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135.

Sistem pengadilan yang digunakan untuk Sultan Hamid II adalah untuk tingkat pertama dan terakhir. Artinya, persidangan kasus Sultan Hamid II tersebut merupakan Forum Previlegiatum (hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri) yang pelaksanaannya pernah diberlakukan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Selanjutnya, pada 25 Maret 1953, Jaksa Agung Soeprapto menuntut hukuman 18 tahun penjara bagi Sultan Hamid II, dan pada 8 April 1953, karena tidak adanya bukti yang kuat, dakwaan primair daripada dakwaan tersebut diatas tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti).

Sementara itu, Mahkamah Agung Indonesia dengan ketua MR. Wirjono Prodjodikoro menjatuhkan hukuman penjara sepuluh tahun dipotong masa tahanan (tiga tahun). Dasar pertimbangannya adalah adanya niat Sultan Hamid II menyuruh Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati (membunuh) tiga pejabat pemerintah (Menteri Pertahanan: Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan: Mr. Alibudiardjo, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia: Kolonel Simatupang) pada saat itu, yang niat tersebut dibatalkan olehnya. Kasus Sultan Hamid II ini merupakan kasus pertama kali yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat pertama maupun tingkat terakhir di dalam sejarahnya, yaitu kasus pertama dan terakhir.

Landasan Mahkamah Agung untuk memutus kasus Sultan Hamid II pada 1953 adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pada dasarnya, delik yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II merupakan Delik Terhadap Keamanan Negara (Delik Makar) yang termaktub di dalam Bab I Buku Kedua dari KUHP tersebut. Terhadap akumulasi dari pasal-pasal yang didakwakannya (Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 ayat (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. pasal 338, 340, 333 jo. pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. staatsblad 1945 No.135), menurut penulis, tidak ada satu pasal pun yang memenuhi unsur delik yang telah diuraikan berdasarkan dakwaan dan putusan.

Dengan melihat data atau dokumen perkara, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim serta melalui dasar pengaturan hukum yang mempengaruhi hakim untuk membuat putusan tersebut adalah berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap Sultan Hamid II sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, Subsidair, Subsidair, dan Lebih Subsidair Lagi, yaitu dengan menjatuhkan hukuman penjara selama delapan belas tahun, dipotong dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan. Begitu pula dengan pertimbangan atas pembelaan (pleidooi) yang disampaikan oleh Sultan Hamid II dan Pembelanya Mr. Surjadi, juga berdasarkan atas pemeriksaan-pemeriksaan atas sidang pengadilan.

Hasil Analisis Yuridis Normatif pada Kasus Sultan Hamid II
Pada saat Mahkamah Agung Indonesia mengadili dan mengeluarkan vonis hukuman terhadap Sultan Hamid II sebagai terdakwa tuduhan makar (pemimpin atau pengatur pemberontakan), terjadi sebuah kesalahan serta penyimpangan dalam mengambil putusan. Hal ini disebabkan tidak adanya faktor yuridis yang dapat membuktikan bahwa Sultan Hamid II bersalah secara hukum. Artinya, ada domain hukum yang diintervensi oleh kewenangan politik dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan, pun dengan situasi di Indonesia ketika itu yang tengah mengalami ‘konflik politik’ atau ‘konflik ideologi politik’.

Dalam kasus Sultan Hamid II, penulis melihat bahwa fakta kasus yang terungkap di sidang pengadilan Mahkamah Agung pada 1953 tak satupun dapat membuktikan kesalahan-kesalahan krusial yang dituduhkan oleh Jaksa Agung Soeprapto kepada Sultan Hamid II. Pertimbangan hakim di dalam berkas putusan mahkamah agung tersebut terkesan memaksakan penafsiran-penafsiran dari dakwaan yang absurd pada uraian peristiwa/kasus, serta tak ditemukan relevansi kasus-kasus yang dituduhkan kepadanya (pada 23 Januari 1950 di Bandung, dan 24 Januari 1950 di Jakarta).

Sultan Hamid II berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputus perkaranya melalui sidang pengadilan yang adil, bebas, dan tidak memihak. Namun, melalui literatur data yang ada, termasuk pemberitaan media massa kala itu, membuktikan bahwa terhadap kasus tersebut Sultan Hamid II telah dihakimi terlebih dahulu ketika isu pemberontakannya menyebar. Ia didakwa telah bersalah oleh opini dan statement media massa yang memberitakan tentang kasusnya tersebut. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi opini publik ke arah tertentu, yang mungkin juga akan dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan. Hal ini menjadi tidak obyektif, karena peradilan di Indonesia kala itu sangat dipengaruhi oleh faktor politik.

Faktor keadilan yang perlu dinilai dalam peradilan tersebut, yaitu terlalu lamanya Sultan Hamid II berada dalam tahanan, yakni tiga tahun tanpa ada kejelasan (1950 Sultan Hamid II ditahan, 1953 kasus mulai disidangkan). Artinya ia telah menderita hukuman tiga tahun penjara sebelum hukuman yang sah dijatuhkan oleh sidang pengadilan. Hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada dirinya. Melihat hal tersebut, tentu dalam tahap Pra Adjudikasi (tindakan petugas penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum perkara diajukan ke pengadilan), Hak-hak tersangka (Sultan Hamid II) sangat tidak diperhatikan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Sultan Hamid II (vonis 10 tahun penjara) jelas bukan berdasar atas hukum, namun atas pertimbangan politik dengan dalih mempertahankan keamanan negara (oleh penguasa/kaum unitaris). Terhadap pasal-pasal yang dituduhkan kepada terdakwa, tak satupun unsur delik yang terpenuhi. Pun terhadap bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, tak dapat mengungkap keterlibatan Sultan Hamid dalam peristiwa Westerling di Pasundan (23 Januari 1950).

Namun, walau fakta berkata lain, delik ‘makar’ tetap menjadi delik yang sangat subyektif dan ambisius. Sultan Hamid II tetap dikenakan vonis hukuman atas pengakuannya yang telah menerima oppercommando gerakan Westerling untuk mengadakan persiapan penyerbuan (pemberontakan) terhadap rapat Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950, yang dengan sendirinya dia batalkan niat penyerbuan tersebut. Dan tak terdapat sama sekali peristiwa kejahatan apapun.

Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada perbuatan pidana/kejahatan. Artinya, penafsiran kesemua pasal-pasal yang di tuduhkan (di dalam KUHP) kepada Sultan Hamid II merupakan delik selesai/tidak selesai, tapi telah dapat dikatakan bahwa perbuatan mengakibatkan sebuah kejahatan, setidaknya kejahatan yang sudah berjalan (permulaan pelaksanaan perbuatan kejahatan, bukan permulaan pelaksanaan niat).

Disebutkan di kalimat terakhir di dalam dakwaan Lebih Subsidair Lagi di tuduhan tersebut, bahwa “akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan”. Hal ini membuktikan bahwa percobaan perbuatan/niat Sultan Hamid II itu tidak dilakukan/dibatalkan sebelum ada peristiwa/perbuatan pidana apapun. Jadi, sepatutnya tak ada percobaan niat seseorang yang dapat dihukum.

Jelas banyak kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang terhadap proses hukum yang dialami oleh Sultan Hamid II, baik dari pemeriksaan maupun pada hasil putusan dengan segala pertimbangan, pun terkait dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan Sultan Hamid II sebagai terdakwa. Kurangnya proses hukum yang terbuka semakin mempersempit pandangan penulis dalam melihat awal berjalannya pemeriksaan pendahuluan, yaitu lamanya tuduhan dalam tahanan selama tiga tahun hingga dipindahkannya penahanan karena alasan politis, sampai pemeriksaan kasus tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Menurut penulis, kasus Sultan Hamid II merupakan salah satu kasus tuduhan pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya tidak termasuk kategori pelanggaran atas Delik Terhadap Kemanan Negara/Makar. Namun, oleh pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, dia dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan dimana diatur oleh Bab I Buku II KUHP tersebut. Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra atas tuduhan kasus ‘makar’ itu.

Hasil analisis yuridis normatif pada kasus Sultan Hamid II di atas dilakukan melalui berkas perkara kasus tersebut, berikut dengan dokumen-dokumen penunjang lainnya. Dalam kesimpulan akhir analisis, penulis berkesimpulan bahwa perbuatan mana yang telah dituduhkan/disangkakan kepada Sultan Hamid II Tidak Termasuk dalam Kategorisasi/Unsur Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar. Dan atas kasus tersebut pula penulis berpendapat bahwa Sultan Hamid II sebetulnya Tidak Terbukti Bersalah atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya.

Tenggelamnya nama Sultan Hamid II saat ini, jelas disebabkan oleh kasus yang dituduhkan kepadanya. Melulu diberitakan tentang ‘keterlibatannya’ atas kasus pemberontakan Westerling di Pasundan (Bandung) pada tahun 1950. Namun, terbuktikah tuduhan tersebut?

Dapat dilihat petikan isi Putusan Mahkamah Agung Indonesia terhadap Kasus Sultan Hamid II, tahun 1953:

Mahkamah Agung Indonesia

M E M U T U S K A N:

Menyatakan, bahwa terhadap Terdakwa

SYARIF HAMID ALQADRIE

pemeriksaan di muka sidang pengadilan tidak memperoleh bukti yang sah dan meyakinkan tentang kesalahannya atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam bagian “primair” dari surat tuntutan;

Membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut;



Mempersalahkan terdakwa melakukan kejahatan;

“Dengan maksud untuk mempersiapkan kejahatan pemberontakan, mencoba menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan pemberontakan itu, dilakukan dalam keadaan perang”;

Menghukum terdakwa oleh karenanya menjalani hukuman penjara selama

SEPULUH TAHUN

Menentukan, bahwa hukuman itu akan dikurangi dengan waktu selama terhukum berada di dalam tahanan;

Jelas dalam dakwaan primair (tuduhan pokok), terkait dengan aksi Westerling di Bandung, Sultan Hamid II tak bersalah secara hukum. Namun, vonis hukuman itu dijatuhkan atas “Niat” dan “Persiapan” melakukan kejahatan yang tak sampai jadi dilakukannya (dakwaan lebih subsidair lagi). Negara mengadili niat seseorang, tanpa ada korban sekalipun. Secara logis, Sultan Hamid tak berada pada posisi pelaku, namun sebagai korban, tentu atas kesewenang-wenangan penguasa.

Sejarah kelam dalam kasus ini mengubur dalam-dalam nama Sultan Hamid II sebagai pemersatu bangsa. Di sisi lain, negara hanya diam membisu, dan tak menjawab fakta sebenarnya bahwa siapa dan apa peran Sultan Hamid II terhadap Indonesia ini. Dan kasus Hamid ini dapat dibaca sebagai kebijakan hukum dan politik yang bertaut pada hukum Belanda.

Penetapan kebijakan politik (kemudian menjadi sebuah undang-undang/hukum) jelas memiliki sejarah perjalanannya yang panjang. Ia mewujud dari aturan hukum ‘kolonial’ yang masih berlaku hingga hari ini, yakni Wetboek van Strafrecht voor Indonesia (Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP Indonesia).

Hukum pidana Indonesia memang masih menggunakan hukum pidana (warisan) Belanda yang pernah berkuasa atau bekerjasama dengan negeri-negeri di wilayah Kepulauan Melayu. Pemberlakuan hukum pidana yang berasal dari negara asing ini, yang secara geografis amat kecil dan homogen, jelas menimbulkan problem tersendiri bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan dapat dikatakan amat paradoks karena dalam narasinya Indonesia memposisikan Belanda sebagai musuh.

Jika Indonesia mengaku sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, sudah selayaknya hukum pidana yang digunakan adalah produk asli dari bangsa yang hidup di negara ini. Dan sudah sepatutnya pula bahwa hukum itu tumbuh dan timbul dari masyarakat itu sendiri, dan tak hanya bergantung pada penafsiran bahwa semata-mata hukum adalah buatan penguasa.

Penggunaan hukum (warisan) Belanda hanya akan menampilkan kesan sebagai pengganti posisi negeri dari Eropa tersebut pada bangsa-bangsa serumpun.



*Naskah ini disampaikan 29 Februari 2012 pada Diskusi Panel dalam rangka penyempurnaan buku “Garuda Pancasila, Lambang Negara Republik Indonesia: Proses Penciptaan, Simbolisasi Makna, Serta Penggunaan Lambang Negara”, di Kementerian Sekretariat Negara RI, Jl. Veteran No. 18, Jakarta.

Senin, 19 Maret 2012

Ibu Kota RI Baru,Suatu Wacana.Bag.III(akhir)






Menuju kelahiran sebuah Kota Global

Kita harus jujur mengakui bahwa kita adalah salah satu dari sedikit negara besar yang tidak memiliki kota kelas dunia. Hal ini sekaligus menjadi salah satu alasan penting perlunya pemindahan ibu kota ke lokasi yang relatif kosong, dengan tujuan agar Ibu Kota yang baru ini nanti harus disertai dengan misi agar Indonesia juga memiliki sebuah kota yang berkualitas kota global. Kota global adalah kota yang memilki tata ruang, morfologi, pola transportasi dan pola pemukiman yang efisien dan memiliki ruang yang cukup untuk kepentingan publik, seperti jalur pejalan kaki, pengendara sepeda, hutan kota, taman kota, pantai publik dan sebagainya, yang tidak mungkin bisa kita dapatkan lagi di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk pola pemukiman dan perumahan, kota global mutlak didominasi oleh hunian vertikal dengan lingkungan tertata yang hemat lahan dan berlokasi tidak jauh dari kegiatan warga kota di siang hari. Di kota yang betul-betul dirancang khusus ini pula, pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang “memaksa� warga inti kota untuk memulai nilai-nilai hidup baru dalam bermukim dan bertempat tinggal, karena penghuni kota ini sebagian besar adalah 400 ribu pegawai pemerintah pusat.

Model pembangunan Kota Lestari

Permasalahan lingkungan dan beban urbanisasi yang berat membuat Jakarta kewalahan mewujudkan dirinya sebagai kota yang berkelanjutan. Pemindahan Ibukota NKRI yang diiringi oleh pengembangan kota baru sebagai fungsi ibukota merupakan peluang membangun salah satu model Kota Lestari. Membangun Kota Lestari tentunya tidak dapat diserahkan semata kepada sektor swasta yang berorientasi keuntungan. Kota Lestari mengandung misi-misi permukiman berkelanjutan yang hanya dapat dijalankan dengan kepemimpinan sektor publik yang kuat dan didukung sektor swasta dan masyarakat secara sinergis.

Sebagai model Kota Lestari di tanah air, ibukota baru adalah simbol Indonesia Baru dengan segala kebaikan pembangunan kota dan penataan permukimannya. Ibukota baru direncanakan menampung kepadatan penduduk yang terencana hingga berjumlah lebih kurang 1 juta penduduk saja. Ibukota baru sebagai model kota lestari adalah ajang diterapkannya berbagai pendekatan pengembangan permukiman dan kota yang belum berhasil diwujudkan hingga kini, seperti:

1] Penataan ibukota pusat pemerintahan atau civic center yang terpadu dengan fungsi-fungsi permukiman, pusat pendidikan, pusat penelitian, kawasan industri jasa, dan rekreasi serta didukung sistem transportasi, prasarana permukiman dan fasilitas-fasilitas kota yang memadai (Revisi UU 29/2007 tentang Ibu Kota Negara);

2] Manajemen kota yang kuat dan mampu mengendalikan pemanfaatan ruang-ruang kota dan wilayahnya secara efektif (Implementasi UU Penataan Ruang 26/2007);

3] Pengembangan sistem transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep TOD (Transit Oriented Development);

4] Pengembangan integrated urban infrastructure management;

5] Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Implementasi UU 4/1992 dan PP 80/1999);

6] Pembangunan kota terpadu dengan penyediaan perumahan yang layak bagi seluruh warganya, melalui pengembangan permukiman campuran multistrata yang bebas dari eksklusivisme lingkungan permukiman;

7] Pengembangan permukiman berbasis komunitas (community housing);

8] Penerapan konsep green building, sustainable landscape dan juga sustainable settlements;

9] Pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan (capacity building and institutional development) pengelolaan Ibukota NKRI.

Upaya reformasi tata kelola pembangunan

Strategi pembangunan kota-kota sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di tanah air yang sudah dirumuskan sejak lama tidak kunjung terwujud karena lemahnya kemampuan pemerintah untuk menggerakkan investasi swasta di luar Jawa. Pemindahan ibukota NKRI dapat dipandang sebagai peluang bagi pemerintah untuk membangun sektor publik yang kuat untuk menggerakkan investasi di luar Jawa secara efektif.

Pelepasan fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan merupakan upaya yang paling memungkinkan dibanding melepas fungsi-fungsi lain seperti pusat keuangan, pusat bisnis, pusat jasa dan perdagangan, pusat pendidikan, dan sebagainya. Pemindahan Ibukota NKRI sebagai sebuah prakarsa sektor publik yang dipimpin oleh pemerintah pusat harus dipandang sebagai instrumen paling strategis untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membangun pola spasial investasi swasta sekaligus mengendalikan arah pertumbuhan wilayah dan kota-kota.

Manfaat ekonomi Ibu Kota baru

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan, meskipun akan memakan biaya sekitar Rp Rp 50 hingga Rp 100 triliun, tidak dikeluarkan sekaligus. Pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan rata-rata Rp 5—10 triliun pertahun. Biaya tersebut merupakan investasi bangsa yang akan menghasilan keuntungan berlipat-lipat dalam jangka panjang, untuk masa depan NKRI sepanjang usianya. Ibu Kota yang baru akan menambah daya tarik Indonesia di mata dunia internasional, dan daya tarik itu akan mendatangkan nilai devisa bagi negara melalui aliran masuk investasi maupun wisatawan. Sejauh kita bisa mendorong persebaran kedatangan pemodal dan wisatawan asing itu ke berbagai wilayah di Indonesia, peningkatan devisa itu tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pengeluaran Rp 100 triliun untuk waktu sepuluh tahun, atau kurang dari 1% nilai APBN, jelas jauh lebih rendah dibandingkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta yang sekarang mencapai di atas Rp 20 triliun per tahun, dan degradasi lingkungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Apabila kerugian akibat kemacetan tersebut digabungkan lagi dengan kerugian akibat banjir, kemerosotan daya dukung lingkungan, kemerosotan kualitas hubungan sosial, dan sebagainya dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, investasi memindahkan ibu kota menjadi jauh lebih besar lagi manfaatnya.

Dari total investasi untuk infrastruktur dan sarana yang dibangun di Ibu Kota baru ini tentu sebagian akan berfungsi juga sebagai penjual jasa-jasa pemerintahan kepada publik. Infrastruktur dan sarana itu misalnya adalah jaringan listrik, instalasi air bersih, bandara, pelabuhan dan beberapa lainnya. Artinya, untuk jenis infrastruktur dan sarana tertentu, dalam jangka panjang investasi yang dikeluarkan bisa dikembalikan dari pembayaran yang dikenakan kepada pengguna jasa.

Karakteristik Kalimantan

Usulan pemindahan ibu kota ke Kalimantan harus diletakkan dalam agenda membangun multigrowth pole nasional yang selanjutnya diiringi oleh agenda membangun multigrowth pole perwilayah. Ibu kota yang baru -karena posisi dan lokasinya- akan berada dalam jaringan kota-kota nasional yang sehat, seimbang, saling memperkuat dan membentuk tatanan kewilayahan yang harmonis. Dengan bentuk jaringan baru kota-kota nasional, dalam jangka panjang akan tercipta efisiensi ekonomi nasional karena tiap jenis industri berada relatif di dekat sumber bahan energi dan bahan baku yang dibutuhkan. Kota-kota besar serta kota-kota industri di Jawa juga terhindar dari kongesti bongkar muat pelabuhan laut, kongesti traffic penerbangan, dan kemacetan lalu lintas di jalan raya.

Usulan pemindahan ke Kalimantan juga telah mempertimbangkan manfaat agregat dibanding pemindahan ke lokasi lain. Pertama, Kalimantan, tepatnya Kalimantan bagian selatan, adalah kawasan tengah Indonesia, yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni oleh 59% penduduk nasional tidak terlalu tinggi. Kedua, Kalimantan adalah sumber utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Ketiga, sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjang, sejauh program pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknologi pengolahan air digunakan sebagaimana mestinya. Keempat, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua. Kelima, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Keenam, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia.

Dengan prosi jumlah penduduk yang hanya 5,6% persen dari total penduduk nasional, Kalimantan memberi kontribusi sebesar 9,3% terhadap PDB nasional. Sementara daerah lain, porsi sumbangannya terhadap PDB nasional hampir sama atau kurang dari porsi prosentase jumlah penduduknya terhadap nasional. Tetapi, yang lebih menyedihkan adalah, porsi investasi di Kalimantan terhadap total investasi nasional yang hanya 0,6%. Hal ini amat kontras dengan porsi investasi yang tertanam di Jawa yang besarnya mencapai 72,3% dari total investasi secara nasional. Ini jelas mengisyaratkan bahwa Kalimantan adalah daerah yang terancam tidak berkembang secara ekonomi karena sebagian besar pendapatan yang dihasilkan di daerah ini dibawa ke Jawa.

Alternatif pemindahan ibukota ke Jonggol atau Sentul -seperti yang selama ini banyak dimunculkan- hanyalah ide menggeser ibukota semata dan tidak didasari agenda pemerataan pembangunan wilayah dan kota-kota. Untuk mengurangi laju migrasi penduduk dari daerah lain ke Jabodetabek, ide ini justru mengandung kontradiksi dengan tujuan manajemen kependudukan selama ini, karena ia akan terus merangsang orang untuk datang dari berbagai daerah dan memberikan tekanan pada Jakarta untuk semakin membesar menuju megaurban yang berkembang secara menjalar (urban sprawl) dan berserakan (scattered). Di luar hal tersebut, ide pemindahan Ibu Kota ke Sentul atau Jonggol tidak menjawab persoalan-persoalan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan.

Jakarta, 22 Agustus 2010

Ibu Kota Ri Baru,Suatu Wacana.Bag.II





Ketidaklayakan peran dan tanggung jawab Jakarta sebagai Ibukota NKRI

Melihat kondisi saat ini dan kecenderungan ke depan, meskipun dilakukan penataan besar-besaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan semakin tidak mampu menjalankan peran dan memikul tangung jawab mengelola Kota Jakarta sebagai ibukota NKRI sebagaimana diatur dalam UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan (pasal 5). Hal ini bermakna bahwa Jakarta sebagai ibukota NKRI bukan hanya berarti memiliki hak dan kewenangan khusus saja tetapi juga kewajiban dan tanggung jawab.

Karena kekhususannya tadi, maka terdapat kewajiban Pemprov DKI kepada Presiden RI (pasal 26 ayat 7). Urusan-urusan yang harus dipertanggungjawabkan penyelenggaraannya ke Presiden RI itu meliputi bidang: a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; b. pengendalian penduduk dan permukiman; c. transportasi; d. industri dan perdagangan; dan e. pariwisata. Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Kini, ketika Jakarta terbukti tidak mampu lagi mengendalikan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup yang ditandai dengan pelanggaran demi pelanggaran peruntukan ruang, tidak mampu mengendalikan penduduk dan permukiman yang ditandai dengan ketidakmampuan menyediakan hunian yang layak bagi warga Jakarta, terutama golongan berpendapatan rendah dan miskin dan berbagai keperluannya, serta gagal dalam menata transportasi umum yang layak dan terjangkau dan mampu menghindari kemacetan, ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta ini tentu harus dievaluasi secara mendalam dan menyeluruh. Untuk selanjutnya, perlu dikaji dan direncanakan kota pengganti yang dibangun secara visioner untuk mampu mengemban peran dan tanggungjawab sebagai ibukota NKRI hingga ratusan tahun ke depan.

Upaya meringankan penataan Jakarta

Mengeluarkan fungsi ibukota akan memudahkan penataan Kota Jakarta dengan banyak fungsi yang masih tersisa tadi agar menjadi kota lestari, berbasiskan penanggulangan bencana dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Jakarta lebih mudah keluar dari berbagai atribut yang bernilai negatif, seperti salah satu dari tiga kota yang paling terpolusi dan paling macet di dunia, sebagai kota yang paling boros dalam mengkonsumsi BBM, dan berbagai sebutan negatif lainnya yang berpotensi melekat pada Kota Jakarta.

Daya suplai prasana dan sarana kebutuhan umum tidak akan bisa mengimbangi tekanan permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi. Sehingga, selain pemerintah wajib menambah prasarana jalan umum dan sarana transportasi massal, tekanan permintaan ini harus dikendalikan dengan mengurangi laju migrasi penduduk ke Jakarta dan sekitarnya.

Kebijakan strategis pemerataan pembangunan

Agenda pemindahan ibukota tentunya bukan semata didasarkan pada pertimbangan ancaman terhadap dan ketidaklayakan Jakarta, melainkan didasarkan pada visi ke depan tentang tata kelola pembangunan kawasan dan antarkawasan secara nasional. Oleh karena tujuan pemindahan Ibu Kota itu bukan bersifat tunggal, maka ia harus berisi beberapa rencana tindakan strategis di bidang ekonomi, pembangunan kawasan, pemerintahan, politik, hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang kesemuanya bergerak saling mendukung, bukan merupakan masing-masing dinamika yang terpisah. Pemindahan Ibu Kota adalah juga strategi untuk meredakan ketegangan-ketegangan dalam proses membangun yang selama ini mengalirkan energi secara tidak adil dan merata serta menimbulkan banyak paradoks dalam langkah-langkah yang diklaim untuk memperbaiki taraf hidup warga negara, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya. Perlu kiranya disadari, dengan episentrum yang mahakuat di Jakarta saat ini, ditambah porsi 80% industri yang berlokasi di Jawa, maka program transmigrasi penduduk keluar Jawa, percepatan pembangunan daerah tertinggal di luar Jawa, pengembangan pendidikan di luar Jawa, dan sebagainya, tidak akan bisa efektif dan optimal karena kuatnya daya tarik dari episentrum Kota Jakarta dan Pulau Jawa untuk menarik kembali berbagai sumber daya yang ada di luar Jawa, termasuk yang dialokasikan lewat berbagai kebijakan tadi.

Untuk tujuan pengentasan kemiskinan, dalam jangka menengah dan jangka panjang, hal ini dapat memecahkan dua karakteristik masalah kemiskinan sekaligus, yaitu karakteristik kemiskinan di Jawa dan luar Jawa. Kemiskinan di Jawa memiliki karakteristik kemiskinan Asia, yang disebabkan penduduk yang terlampau banyak dan padat. Sementara itu, kemiskinan di Indonesia bagian tengah dan timur berkarakter kemiskinan Afrika yaitu kemiskinan karena minimnya infrastruktur dan ditandai dengan penduduk yang jarang. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia bagian tengah dan timur dapat menciptakan stimulasi untuk mengatasi persoalan ini dengan menciptakan keseimbangan baru secara bertahap.

Agenda pemindahan ibu kota itu tentu saja harus diiringi oleh beberapa tindakan strategis pendukung lainnya di bidang ekonomi, pembangunan kawasan, pemerintahan, politik hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang kesemuanya bergerak saling mendukung, bukan gerakan yang masing-masing otonom. Pemindahan ibu kota adalah jalan untuk meredakan ketegangan-ketegangan dalam proses membangun yang selama ini mengalirkan energi secara tidak adil dan menimbulkan banyak paradoks dalam langkah-langkah yang diklaim untuk memperbaiki taraf hidup warga negara, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan sebagainya.

Agenda pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah agenda kunci untuk menata Indonesia, sejauh ia diiringi dengan agenda-agenda strategis lainnya, yang di dalamnya termasuk agenda menata Kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah jalan untuk menata perekonomian nasional agar betul-betul bisa meraih pertumbuhan yang berkualitas, karena memperbesar peluang untuk memanfaatkan sumber daya alam, daya dukung lingkungan, dan manusia secara efisien.

Dalam konteks upaya nation building, pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga akan menghasilkan tonggak nasionalisme baru Indonesia, karena penempatan Ibu Kota di titik tengah nusantara itu bisa menjadi simbol kebersamaan antara berbagai bagian Indonesia, simbol untuk berbagi, yang akan mendorong semua warga negara merasa lebih memiliki Indonesia. Kalimantan di sekitar bagian selatan agak ke timur, adalah titik tengah nusantara diantara rentang Sabang-Merauke dan rentang Miangas dan Pulau Rote.

Strategi pembangunan wilayah dan ketahanan pangan

Indonesia sangat memerlukan pembangunan growth pole lain di luar Pulau Jawa guna menetralisisasi potensi gaya sentrifugal Jawa yang membuat ekonomi jangka panjang tidak efisien dan makin tidak berkualitas. Saat ini, 80 persen industri nasional berlokasi di Jawa. Sementara, sebagian besar bahan penghasil energi listrik dan energi panas bagi industri-industri tersebut didatangkan dari luar Pulau Jawa.

Pada saat yang sama, konsentrasi industri di Jawa itu juga terus menyusutkan lahan-lahan pertanian di Jawa yang merupakan lahan pertanian paling subur di Indonesia. Pihak Badan Pusat Statistik melaporkan (tanggal 1 Juli 2010) bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian di Jawa seluas 27 juta hektar. Dari kondisi ini saja, telah terjadi sejumlah langkah-langkah paradoks dalam pembangunan yang dicanangkan, seperti membangun ketahanan pangan, pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan hemat energi, pembangunan yang merata dan berkeadilan dan sebagainya.

Menuju kebangkitan kembali Indonesia sebagai Negara Maritim

Industri maritim adalah industri yang padat tenaga kerja dan ramah lingkungan, terutama jika dibanding dengan usaha pertambangan. Karena karakter positifnya itu, industri maritim harus menjadi komponen penting dari agenda pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pembangunan berkelanjutan.

Pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan akan memberikan energi untuk memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara maritim dan mendukung misi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta pembangunan berkelanjutan. Dengan 2/3 luas wilayah yang terdiri dari lautan, selama ini pembangunan ekonomi di Indonesia justru berbasis daratan. Implikasinya, potensi ekonomi kemaritiman menjadi lenyap. Perekonomian maritim dalam wujud industri perkapalan, pengolahan ikan, pariwisata laut, energi air, transportasi air, dan lain-lain tidak berkembang. Problem ekonomi biaya tinggi di Indonesia selama ini antara lain disebabkan tingginya ongkos logistik yang bersumber dari inefisiensi transportasi laut (kapal). Demikian pula, masih belum maksimalnya ekspor Indonesia karena sangat tergantung dari komoditas darat (perkebunan dan lain-lain). Seluruh problem itu akan dapat diurai jika perekonomian kita bergerak menuju pemanfaatan potensi maritim. Penempatan ibu kota di Kalimantan bagian selatan agak ke timur sangat tepat sebagai episentrum pengembangan ekonomi maritim nasional yang akan menggerakkan potensi ekonomi maritim di kawasan timur maupun barat Indonesia.

Ibu Kota RI baru,Suatu Wacana.Bag.I





Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan: Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan, Menuju Indonesia yang Tertata
Posted by admin on 29 September 2010
Oleh: Team Visi Indonesia 2033

Secara keseluruhan, usulan pemindahan Ibu Kota oleh Tim Visi Indonesia 2033 sejak tahun 2008 lebih didasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia di masa depan, seperti halnya Presiden Soekarno merencanakan pemindahan Ibu Kota tahun 1957. Melihat perkembangan tiga puluh tahun terakhir, termasuk rendahnya kualitas kebijakan dan implementasi kebijakan strategis dalam pengelolaan pembangunan nasional, usulan yang kami kemukakan sejak tahun 2008 ini berangkat dari pertimbangan yang kompleks dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab (underlying causesdan faktor-faktor penggerak secara utuh.
Extended News

Oleh: Tim Visi Indonesia 2033

Usulan agenda pemindahan ibu kota ke Kalimantan -sebagai bagian dari isi Visi Indonesia 2033- bukanlah ide reaktif yang semata-mata berangkat dari kemacetan dan kepadatan kota Jakarta. Masalah kemacetan kronis, ancaman banjir, dan sebagainya, di Jakarta, hanyalah sisi kecil dari landasan usulan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sisi kecil itu saja sudah amat penting, karena ia harus dilihat sebagai penanda bahwa persoalan sebenarnya di Kota Jakarta sudah terlampau berat karena tidak adanya kebijakan visioner yang menjadi acuan dalam tiga puluh tahun terakhir. Dengan kata lain, usulan agenda pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini adalah usulan kongkrit untuk membalik paradigma pembangunan yang terbukti saat ini mewarisi setumpuk masalah. Dengan menekankan prinsip-prinsip “terbesar, terpusat, tertinggi, tercepat, dan sebagai� dalam perlombaan mengejar pertumbuhan, paradigma lama ini telah mewariskan sejumlah masalah besar di tingkat Kota Jakarta maupun nasional. Salah satu warisan buruk yang ditinggalkan oleh paradigma tadi adalah terjadinya kongesti arus lalu lintas kedatangan dan keberangkatan alat transportasi udara dan laut, di bandara dan pelabuhan, dan kemacetan kronis di jalan-jalan Jakarta dan sekitarnya saat ini.

Secara keseluruhan, usulan pemindahan Ibu Kota oleh Tim Visi Indonesia 2033 sejak tahun 2008 lebih didasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia di masa depan, seperti halnya Presiden Soekarno merencanakan pemindahan Ibu Kota tahun 1957. Melihat perkembangan tiga puluh tahun terakhir, termasuk rendahnya kualitas kebijakan dan implementasi kebijakan strategis dalam pengelolaan pembangunan nasional, usulan yang kami kemukakan sejak tahun 2008 ini berangkat dari pertimbangan yang kompleks dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab (underlying causes) dan faktor-faktor penggerak (key drivers) secara utuh. Berdasarkan kompleksitas pertimbangan di balik usulan ini pula, kami dapat menegaskan usulan wilayah untuk lokasi Ibu Kota baru NKRI itu yang paling tepat adalah di wilayah Kalimantan, tetapi tidak di lokasi yang sudah tumbuh menjadi sebuah kota yang ramai.

Alasan Mendasar Perlunya Pemindahan Ibu Kota

Tujuan utama memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan adalah agar setiap pemerintahan di masa mendatang bisa melangkah konsisten dan terhindar dari berbagai langkah paradoks dalam mencapai cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan. Di satu sisi, pemindahan kota pusat pemerintahan Indonesia dan pusat kegiatan lembaga-lembaga negara ke salah satu lokasi di Kalimantan akan melahirkan episentrum baru yang mendekati sebagian besar kawasan tertinggal dan kawasan pinggiran yang selama ini tidak pernah efektif dibangkitkan lewat proyek-proyek pembangunan, seperti transmigrasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia dan sebagainya. Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memudahkan pemerintah menata kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa yang terus-menerus menjadi tujuan para migran baru dari desa-desa di Jawa dan dari berbagai daerah di luar Jawa, serta menghindari ketegangan yang makin tinggi akibat menurunnya daya dukung alam di Jawa dihadapkan dengan makin bertambahnya penduduk di Jawa yang saat ini sudah mencapai 59 persen dari total penduduk nasional.

Muara dari dua sisi tadi akan berujung pada tujuan puncak dari pengelolaan negara bangsa Indonesia di masa depan, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, dan lahirnya wajah Indonesia yang bisa dibanggakan. Dengan kata lain, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan adalah sebuah aksi strategis diantara beberapa aksi strategis yang diperlukan untuk mewujudkan paradigma baru pembangunan yang selama ini hanya hadir sebagai wacana yang menggantung, karena ia memiliki perkiraan efek yang jelas.

Ancaman terhadap Jakarta sebagai Ibukota RI

Ibu kota juga harus diselamatkan dari ancaman akibat salah kelola Kota Jakarta yang semakin parah. Kesalahan pengelolaan ini termasuk ketidakmampuan pemerintah di masa lalu mengantisipasi dampak ancaman alam yang semakin meningkat. Perubahan iklim yang ditandai kenaikan permukaan air laut, ternayata diiringi pula oleh bertambahnya penurunan muka tanah akibat pembangunan kota yang eksploitatif terhadap tanah dan sumberdaya air. Pesatnya pertambahan bangunan-bangunan gedung pusat bisnis dan perkantoran telah diikuti oleh penyedotan air tanah secara besar-besar. Akibatnya, banjir semakin menjadi ancaman serius bagi sebagian wilayah Kota Jakarta, meskipun Proyek Banjir Kanal Timur telah dioperasikan.

Kelemahan manajemen Kota Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya di Jawa, tampak pula dalam mengantisipasi urbanisasi yang cepat seiring dengan berkembangnya gejala kesenjangan dan segregasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, berbagai jenis infrastruktur permukiman dan transportasi di Jakarta sangat jauh dari memadai, yang ditandai dengan kemacetan yang sangat parah dan buruknya pelayanan transportasi publik, permukiman kumuh dan ilegal yang semakin bertumbuh, sistem drainase dan sanitasi yang buruk, pasokan energi dan listrik yang tidak stabil, dan sebagainya. Sebagai contoh, di bidang transportasi, untuk mengatasi kemacetan, rencana MRT baru mulai dibangun 2012 dan bisa mulai digunakan tahun 2016. Itupun sebatas ruas Lebak Bulus-Bundaran HI dan tanpa jaminan subway tidak akan terkena banjir dan gempa. Fenomena alam dan mismanajemen kota Jakarta ini semakin berakumulasi dan memberi ancaman yang serius. Bukan hanya sudah mengganggu kinerja Pemerintahan NKRI yang ditandai dengan ragam masalah perkotaan yang setiap hari dihadapi seluruh pejabat dan pegawai negeri, namun sudah mengancam pula masa depan Jakarta sebagai ibukota NKRI yang juga berfungsi sebagai kawasan instalasi strategis negara. Ancaman terhadap Jakarta ini memberikan ketidakpastian akan masa depan Jakarta tiga, lima hingga sepuluh tahun ke depan, apakah masih dapat menjalankan perannya sebagai ibukota NKRI? Tidak ada satu pihak pun yang mampu menjamin. Dari perspektif ini, pemindahan ibukota NKRI ke suatu lokasi harus direncanakan dengan baik dalam mengemban peran baru sebagai ibukota NKRI untuk jangka waktu yang lama.

Minggu, 18 Maret 2012

Kalimantan Dalam angka,Populasi





Populasi Kalimantan dalam Angka,

Kalimantan Barat
Dayak 1.875.000 42,58%
Melayu 570.000 12,95%
Sambas 525.000 11,92%
Jawa 450.000 10,22%
Tionghoa 400.000 9,08%
Madura 250.000 5,68%
Bugis 150.000 3,41%
Sunda 55.000 1,25%
Banjar 28.000 0,64%
Lain-lain 100.000 2,27%
TOTAL 4.403.000

Kalimantan Tengah
Dayak 850.000 38,55%
Banjar 500.000 22,68%
Jawa 480.000 21,77%
Madura 80.000 3,63%
Sunda 35.000 1,59%
Tionghoa 15.000 0,68%
Bugis 5.000 0,23%
Lain-lain 240.000 10,88%
TOTAL 2.205.000

Kalimantan Selatan
Banjar 2.580.000 71,07%
Jawa 680.000 18,73%
Bugis 85.000 2,34%
Dayak 65.000 1,79%
Madura 55.000 1,52%
Sunda 30.000 0,83%
Tionghoa 25.000 0,69%
Lain-lain 110.000 3,03%
TOTAL 3.630.000

Kalimantan Timur
Jawa 1.200.000 33,76%
Bugis 550.000 15,47%
Banjar 380.000 10,69%
Dayak 270.000 7,59%
Kutai 255.000 7,17%
Sunda 70.000 1,97%
Madura 50.000 1,41%
Tionghoa 30.000 0,84%
Lain-lain 750.000 21,10%
TOTAL 3.555.000

Seluruh Kalimantan
Banjar 3.488.000 25,29%
Dayak 3.060.000 22,19%
Jawa 2.810.000 20,37%
Bugis 790.000 5,73%
Melayu 570.000 4,13%
Sambas 525.000 3,81%
Tionghoa 470.000 3,41%
Madura 435.000 3,15%
Kutai 255.000 1,85%
Sunda 190.000 1,38%
Lain-lain 1.200.000 8,70%
TOTAL 13.793.000

Sultan Hamid .II,dalam Lensa






Supadio,Bandara dalam wacana




Tetap Rencana, Nama Bandara Supadio Belum Berubah
Minggu, 08 Oktober 2006, 01:46:41 WIB


Rakyat Merdeka. Sampai saat ini penggantian nama Bandar Udara (Bandara) Supadio Pontianak menjadi Bandara Sultan Syarif Abdurrahman, belum pernah terealisasi. Padahal konon DPRD Provinsi Kalbar telah mengeluarkan keputusan mengenai penggantian nama tersebut.

Penggantian nama ini bahkan telah dibicarakan beberapa anggota Koorps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Kalbar, di Pendopo Gubernuran beberapa waktu lalu, langsung kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pembicaraan tersebut berlangsung dengan dihadiri Gubernur Usman Jafar dan Ketua DPRD Provinsi Kalbar Zulfadhli, usai Pembukaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pontianak yang dibuka langsung orang nomor dua di republik ini tersebut. Mereka menunjukkan Surat Keputusan (SK) Pergantian Nama Bandara yang saat itu diserahkan langsung ke Wapres Jusuf Kalla.

Namun mengenai penggantian nama tersebut, tampaknya harapan untuk mengganti nama Bandara Supadio dengan nama pendiri Kota Pontianak bak menuai angin. Bahkan Syamsul Bachri S, Grand Manager (GM) PT Angkasa Pura II mengisyaratkan beberapa sebab yang menjadikan penggantian nama itu tampaknya akan sulit dilaksanakan.

Meskipun penggantian nama bandara bukan menjadi kewenangan mereka, Syamsul menyebut ketika sebuah bandara telah diberi nama dengan mengacu pada figur atau tokoh, maka akan sulit untuk mengubah kembali nama bandara tersebut.

“Setahu saya, apabila sebuah bandara telah diberi nama sesuai nama orang (figur), walaupun telah dibahas secara berlebihan, sulit itu (merubah namanya),” ujar Syamsul. Namun dia menyebut perubahan nama bandara pada suatu daerah menjadi kewenangan DPRD setempat.

Persoalannya disebutkan Syamsul, saat ini nama bandara terbesar di Provinsi Kalbar tersebut diberikan mengacu pada salah seorang tokoh yang bernama Supadio.

Maka dengan melihat Supadio sebagai nama seorang figur, dia yakin akan sulit untuk mengganti nama Supadio dengan nama lain.

Syamsul mengakui adanya rencana penggantian nama bandara tersebut. Namun dia memaparkan proses penggantian nama jika betul-betul akan direalisasikan, maka akan memakan waktu lama dan sulit untuk diterima begitu saja.

Hanya saja, jika telah diputuskan oleh wakil rakyat dalam penggantian nama tersebut, maka itu telah menjadi kewenangan DPRD. “Persoalannya, jika telah diberi penamaan dengan nama orang, saya pesimis hal itu akan terealisasi,” tandasnya. ote/jpnn