Minggu, 23 Januari 2011

Periode Sultan Abdurrahman.(bagian.4)



(Gambar: Imam Husein bin Ali bin Abi thalib,nenek moyang Sultan Abdurrahman Alkadrie,Sekedar ilustrasi)



Sultan Pertama,Syarif Abdurrahman ibni Habib Husin Alqadrie

3. Para Sultan yang Berkuasa di Kesultanan Qadriah Pontianak.

Kesultanan Qadariyah Pontianak merupakan kesultanan termuda dan terbungsu di Nusantara, setelah itu tidak ada lagi kerajaan lain yang lahir di kawasan kepulauan jamrud Khatullistiwa ini. Selain itu usia kesultanan ini juga secara politik pemerintahan relatif tidak terlalu panjang dibanding dengan kerajaan-kerajaan lain di kawasan Kalimantan bagian barat ini. Kekuasaan politik riil dan relatif mutlak tidak lebih dari 179 tahun, 2 bulan 13 hari, dihitung dari kelahirannya -- 23 Oktober 1771-- berakhir pada awal kemerdekaan negara Republik Indonesia (RI) -- tepatnya 5 Januari 1950 -- yaitu berakhirnya kekuasaa Sultan Hamid II.

Selama berusia 173 tahun lebih dua bulan 20 hari, kesultanan ini dipimpin oleh 8 (delapan) raja atau sultan yang jangka waktu atau usia pemerintahan mereka berbeda antara satu sultan dengan sultan lainnya. Kedelapan sultan yang pernah memerintah Kesultanan Qadriah adalah sebagai berikut:

1) Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie, 1778 – 1808.

2) Sultan Syarif Kasim Al-Qadrie, 1808 – 1819,

3) Sultan Syarif Usman Al-Qadrie, 1819 – 1855;

4) Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie, 1855 – 1872;

5) Sultan Syarif Yusuf Al-Qadrie, 1872 – 1895;

6) Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie, 1895 –1944;

7) Sultan Syarif Thaha Al-Qadrie, Agustus – Oktober 1945.

8) Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie, 1945 – 1950.

3.1. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie Nur Alam bin Habib Hussein

Al-Qadrie.

Syarif Abdurrahman lahir di Matan pada tahun 1739. Delapan tahun lamanya setelah membangun dan bermukim di kerajaan Pontianak ia dinobatkan oleh Raja Riau Sultan Haji sebagai sultan pertama di Istana Qadriah Pontianak pada hari Senin 8 Syakhban 1192 H bertepatan dengan tahun 1778 M. Penobatan itu dihadiri oleh para Panembahan dan Sultan Matan, Sukadana, Kubu, Simpang, Landak, Mempawah, Sambas, Banjar, dan Riau[10]

Raja Haji adalah putera Daeng Celak dan ponakan Daeng Manambon. Kedua Sultan keturunan Bugis Luwuk ini adalah dua dari lima orang bersaudara putera dari Opu Daeng Relaka. Kelima bersaudara ini berperan besar dalam membantu perkembangan Kerajaan Matan, Sukadana, Mempawah, Riau, Siak, Pontianak, Banjar, Indragiri, Jambi, Palembang, Malaka, Johor, Kedah, Selanggor dan Perak. Raja Haji sendiri dari Kesultanan Riau berjuang mempersatukan kerajaan-kerajaan disepanjang pantai Timur Sumatera, Semenanjung Malaya dan Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan bagian Barat. Hubungan erat dan sentimental antara sesama kerajaan-kerajaan tersebut merupakan perwujudan dari perpaduan antara keturunan Arab, Bugis, Melayu, Dayak, dan Banjar, yang sekaligus telah memperkokoh Wawasan Nusantara dan Wawasan Nasional – jauh sebelum konsep dan ide wawasan ini diperkenalkan dalam ideologi kebangsaan. Di sini peranan Kesultanan Pontianak, khususnya Sultan Abdrrahman Al-Qadrie, sangat menentukan.

Hubungan kekeluargaan dan politik dalam satu wawasan seperti ini sangat dicurigai oleh VOC. Kongsi Dagang Belanda ini menganggap bahwa kedekatan hubungan antara kerajaan sepanjang pantai Timur Sumatera dan Kalimantan merupakan bentuk persekutuan politik yang ingin menentang VOC. Oleh karena itu, apapun motifnya “persekutuan politik” seperti itu, menurut VOC (cari sejarah nasional/perjuangan Indonesia) perlu dihancurkan. Setelah Nicholas De Cloek, utusan Batavia pertama ke Kerajaan Pontianak akhir tahun 1778, dianggap gagal “menjinakkan” Sultan Abdurrahman, pada Juli 1779 VOC mengirim lagi utusannya ke Pontianak yaitu Willem Adriaan Palm yang menjabat Komisaris VOC. Dengan dalih ingin mendirikan perwakilan dagang di kerajaan ini, VOC berhasil menanamkan kekuasaannya di kerajaan Pontianak. Willem Adriaan Palm digantikan oleh Wolter Markus Stuart yang menjabat sebagai Resident van Borneo’s Wester Afdeling I (1779 – 1784) berkedudukan di Pontianak. Melalui Resident ini VOC mulai membangun pemukiman, pabrik-pabrik, pertahanan dan benteng di seberang tepian Barat Sungai Kapuas tepat di kawasan seberang istana Kerajaan Pontianak.

Kawasan ini mulanya diperoleh dari kebaikan hati Sultan Abdurrahman dengan memberikan ijin pinjaman untuk mendirikan tempat kegiatan dan pemukiman orang-orang Belanda yang, menurut Ansar Rahman (2000:90-91), dikenal dengan penguasaan tanah seribu, karena tanah yang dipinjam itu seluas 1.000 meter2. Akan tetapi dalam waktu tidak lebih lama dari sekitar 10 tahun, Pemerintahan Belanda di Batavia telah memperoleh hak atas pemukiman tersebut, bahkan kawasan itu telah menjadi kosentrasi atau pusat politik, yaitu tempat pusat kegiatan administrasi Karesidenan van Borneo’s Wester Afdeling I, dan pusat kegiatan ekonomi Pemerintah Batavia. Kawasan pusat kegiatan pemeritahan dan ekonomi ini telah menjadi bukan hanya saingan Pemerintahan Kesultanan Abdurrahman, tetapi juga kekuatan pengontrol terhadap hampir setiap aktivitas kesultanan ini.

1 komentar:

  1. belanda menggunakan muslihat licik,dari 1000meter,berkembang jadi penguasa,politik serakah dan adu domba yg diterapkanya,berhasil gemilang di pulau jawa dan pulau lainya,kebaikan hati sultan,ditukar dgn makar,pada era orde baru,soeharto juga menggunakan cara yg hampir sama,dengan membagi-bagikan tanah kalbar kpd pemukim urban,masing-masing 2(dua) hektar,yang sekarang sdh berkembang menjadi ratusan ribu hektar,atas nama nasional,persatuan,kebangsaan,dan jargon lainya,penduduk asli terlempar disudut sudut gang kumuh dan becek,disekitar pusat kota,dan dipinggirkan!

    BalasHapus