Minggu, 08 Februari 2015

Meluruskan sejarah tahta kadriah.II



Realitas sejarah panjang tahta Istana Kadriah sebagaimana diuraikan pada edisi ke-3 kemarin, masih ada pandangan lain yang sama-sama laik untuk dikaji sebagaimana pendapat di bawah ini.
  1. Kelompok yang menulis dan menyatakan masa pemerintahan Sultan Hamid II dengan 2 versi yaitu, (1) dari 1945-1950 dan (2) dari tanggal 29 Oktober 1945-30 Maret 1978, yang perlu kita kaji bersama adalah Bahwa telah sama diketahui pelantikan Sultan Hamid II sebagai Sultan VII berlangsung tanggal 29 Oktober 1945 dan beliau meninggal tanggal 30 Maret 1978.
  2. Sementara itu, tanggal 5 April 1950 adalah pemberhentian beliau sebagai Wakil Kepala Swapraja Pontianak melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.66/25/6 tanggal 2 September 1952 yang baru diterima oleh Sultan Hamid II tanggal 2 Januari 1953. Dalam hal ini perlu menjadi koreksi, walaupun kedudukan Sultan Hamid II dicopot sebagai Wakil Kepala Swapraja Pontianak, namun tidak menghilangkan statusnya sebagai Sultan Kerajaan Pontianak. Terbukti dari tahun 1950 ini, tidak ada yang menggantikannya sebagai Sultan hingga wafatnya pada 30 Maret 1978.
  3. Kelompok yang mengemukakan setelah Sultan Hamid II wafat, siapakah yang menjadi Sultan berikutnya? Syarif Abubakar bin Mahmud Alqadri atau Syarif Toto bin Thaha Alqadri? Terhadap kondisi ini dapat dipaparkan antara lain:
  • Bahwa sejak Sultan Hamid II mangkat tanggal 30 Maret 1978, tidak ada pelantikan dan penobatan Sultan di Kerajaan Pontianak sehingga terjadi kekosongan dan kondisi ini banyak menimbulkan hiruk pikuk. Akibatnya muncul berbagai nama yang ingin menjadi Sultan. Memperhatikan kondisi tersebut, maka Bambang Mulyadi Alhinduan,Syarif Hadi Lukman Alqadri dan Syarif Shaleh Thoha Assegaf, menulis di Harian Akcaya Pontianak, terbitan Sabtu, 5 Juli 1997/30 Shafar 1418 H, halaman 2 dengan judul : “SIAPA PEWARIS TAHTA KESULTANAN PONTIANAK“.
  • Pada tulisan tersebut disampaikan pernyataan Syarif Hamid (Yep Hamid) bin Husin (gelar Pangeran Pati) bin Sultan Syarif Hamid Alqadri. Yep Hamid saat itu satu-satunya sepupu sekali Sultan Syarif Muhammad Alqadri yang masih hidup. Beliau mengemukakan bahwa yang berhak menjadi Sultan Pontianak sebagai pengganti Sultan Hamid II ada tiga orang yaitu (1) Syarif Yusuf Alqadri (anak Syarif Usman Alqadri bergelar Pangeran Adipati), (2) Syarif Abubakar Alqadri, anak dari Syarif Mahmud (bergelar Pangeran Agung), dan (3) Syarif Abdullah Alqadri (Boy Syarif) anak dari Syarif Abdul Muthalib Alqadri bergelar Pangeran Muda.
  • Setelah tulisan pada Harian Akcaya itu diterbitkan, tidak ada tanggapan, sanggahan ataupun respon dari keluarga/kerabat Kesultanan Pontianak sampai dengan dilantiknya Syarif Abubakar bin Mahmud Alqadri, dinobatkan sebagai Sultan Pontianak tanggal 15 Januari 2004. Dasar lain yang menguatkan sehingga Syarif Abubakar bin Mahmud Alqadri dikukuhkan menjadi sultan menggantikan Sultan Hamid II adalah:
  1. Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Pontianak Nomor : 154/1971, Selasa, 10 Zulkaidah 1391 H/28 Desember 1971 yang memutuskan bahwa Syarif Abubakar Alqadri merupakan salah seorang waris dari Syarif Mahmud Alqadri, (bergelar Pangeran Agung) yang mana Pangeran Agung ini sebagai salah seorang anak dari Sultan Syarif Muhammad Alqadri.
  2. Surat Ketetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Pontianak, Nomor : 118/1978 tanggal 11 Juli 1978 yang menetapkan bahwa Syarif Abubakar merupakan waris dari Sultan Hamid II bin Sultan Muhammad Alqadri, disebabkan Syarif Abubakar Alqadri merupakan keponakan dari Sultan Hamid II. Dimana Sultan Hamid II adalah saudara abanya/ayahnya yang bernama Syarif Mahmud sebagaimana tersebut diatas.
  3. Titah Penobatan dari Syarifah Chadijah Alkadrie binti Sulthan Syarif Muhammad Alkadrie, gelar Ratu Perbu Wijaya pada tanggal 22 Dzulkaedah 1424 H/15 Januari 2004, dimana Ratu Perbu Wijaya menyatakan, memberikan Titah Penobatan Putra saudara kandung saya Almarhum Syarif Machmud Alkadrie bin Sulthan Muhammad Alkadrie, gelar Pangeran Mas Perdana Agung, bernama : Syarif Abubakar Alkadri, gelar Pangeran Mas Perdana Agung sebagai Sulthan Pontianak. Titah ini dibubuhi tanda tangan oleh saksi-saksi: (1) Ketua Forum Keraton Nusantara: Kanjeng Pangeran Haryo Kusumodiningrat, (2) Pangeran Ratu H. Winata Kusuma, Sulthan Istana Kerajaan Alwatzikoebillah Sambas, (3) Pangeran Ratu Ir. Mardan Adijaya Kusuma Ibrahim,M.Sc, PhD, Kerajaan Amantubillah Mempawah. Untuk diketahui Ratu Perbu Wijaya adalah anak Sultan Syarif Muhammad Alqadri dari istrinya yang bernama Encik Haji Aminah.
  4. Surat Kesepakatan Bertiga dari cucu Sultan Syarif Muhammad Alqadri melalui garis anak-anaknya yang lelaki yaitu : (1) Syarif Yusuf bin Usman (Pangeran Adipati) bin Sultan Syarif Muhammad Alqadri, (2) Syarif Abubakar bin Mahmud (Pangeran Agung) bin Sultan Syarif Muhammad Alqadri, (3) Syarif Abdullah (Boy Syarif) bin Abdul Muthalib (Pangeran Muda) bin Sultan Syarif Muhammad Alqadri, mereka bertiga menyatakan sebagai Ahli Waris Kesultanan Pontianak menetapkan Syarif Abubakar Alkadri bin Syarif Mahmud Alkadri bin Syarif Muhammad Alkadri sebagai Sultan Pontianak masa bakti 3 tahun (tahun 2002 – 2005), masa bakti berikutnya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bertiga pada waktunya. Bahwa segala sesuatu Keputusan Sultan yang akan diambil merupakan keputusan mutlak Sultan yang ditetapkan. Kesepakatan ini dibuat di Pontianak, tanggal 10 Desember 2002.
  5. Untuk diketahui bahwa Syarif Abdullah bin Abdul Muthalib Alqadri, wafat 23 September 2003, sedangkan Syarif Yusuf bin Usman bin Sultan Muhammad Alqadri wafat tanggal 19 Oktober 2005. Dengan wafatnya kedua ahli waris tersebut yaitu Syarif Yusuf Alqadri dan Syarif Abdullah (Boy Syarif) Alqadri, maka otomatis Syarif Abubakar bin Mahmud Alqadri yang berhak meneruskan jabatan kesultanan ini hingga sekarang.
  6. Bahwa pada saat pelantikan Sultan Syarif Abubakar bin Mahmud Alqadri sebagai Sultan Pontianak tanggal 15 Januari 2004, Syarif Toto bin Thaha Alqadri adalah panitia penyelenggara acara tersebut dan memberikan sambutan atas nama kerabat Kraton Kadriah.
Demikian ulasan atau analisis ini disampaikan, dengan harapan dapat menjadi evaluasi, renungan bagi semua pihak dan tidak dijadikan polemik. Dan dalam bersikap seyogyanya kembali kepada nilai-nilai Islami. Semoga Istana Kadriah Kesultanan Pontianak tetap tegak berjayahingga akhir zaman, dan Sultan dapat mengayomi keluarga serta masyarakat Pontianak.
Pontianak, 13 Desember 2014
Dedi Kusnadi (Lembaga Pemerhati Kraton Indonesia)

Meluruskan Sejarah Tahta Kadriah.I


Syarif Slamet Yousuf  Alkadrie
Gelar : Pangeran Bendahara

Menyimak pemberitaan di Harian Rakyat Kalbar terbitan 23 November 2014 berjudul “Mengaku Memiliki Darah Gahra Kesultanan, Syarif Toto Alkadrie Sultan Pontianak ke X”. Narasumber dari berita itu Syarif Usman Jafar Almuthahar.
Usman Jafar Almuthahar menceritakan silsilah pewaris tahta (Gahra) dan ahli waris Kesultanan Pontianak, mulai dari Sultan Syarif Toesoef Alkadrie yang memiliki dua anak bernama Syarif Mahmud Alkadrie dan Syarif Muhammad Alkadrie.
Setelah Syarif Toesoef menjadi Sultan, digantikan anaknya bernama Syarif Muhammad Alkadrie menjadi Sultan Pontianak. Di mana Sultan Syarif Muhammad Alkadrie memiliki permaisuri bernama Syarifah Zubaidah Alkadrie dan sembilan selir, berdasarkan cerita Usman Jafar Almuthahar di Harian Rakyat Kalbar.
Dari sepuluh istri Sultan Pontianak saat itu hanya empat istri saja yang memiliki anak, yakni dua anak perempuan dari permaisuri, kemudian dari selir bernama Encik Haji Aminah memiliki empat anak. Sedangkan dari selir bernama Syecha Jamilah Syarwani memiliki enam anak dan dari selir Encik Entin memiliki satu anak.
Menanggapi apa yang disampaikan Syarif Usman Jafar Almunthahar itu, kami dari keluarga besar keturunan dari Almarhumah Encik Haji Aminah yang bergelar Mas Ratu Haji Aminah wajib meluruskan sejarah Kesultanan Pontianak pada masa Allahyarham Maulana As-Sultan As-Syaidis As-Syarif Muhammad Alkadrie, Sultan Kerajaan Pontianak ke VI yang bertahta dari tahun 1895-1944 (karena sejarah adalah fakta yang tidak bisa diubah). Adapun fakta penelusuran sejarah itu sebagai berikut :
  1. Allahyarham Maulana Sultan Syarif Muhammad Alkadrie mempunyai lima permaisuri, disamping lima orang istri lainnya. Kelima orang permaisuri itu (Perspektif Sejarah halaman 139) :
    1. Syarif Talha (Ratu Besar)
    2. Syarif Zubaidah (Ratu Muda)
    3. Syarif Maryam (Ratu Seberang)
    4. Syecha Jamilah (Mas Ratu Syecha)
    5. Encik Haji Aminah (Mas Ratu Haji)
  2. Allahyarham Maulana Sultan Syarif Muhammad Alkadrie yang juga sebagai Khalifah Kerajaan Pontianak pada zamannya, sangat menjunjung tinggi serta melaksanakan akidah dan syariat Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak benar bahwa Allahyarham Maulana Sultan Syarif Muhammad Alkadrie mempunyai selir yang dikatakan oleh Syarif Usman Jafar Almuthahar mewakili Syarif Toto Alkadrie.
  3. Dari lima permaisuri Allahyarham Maulana Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, hanya Almarhumah Mas Ratu Haji Aminah yang menunaikan rukun Islam yang kelima, karena itu merupakan salah satu syarat untuk Allahyarham Maulana Sultan Syarif Muhammad Alkadrie mempersunting Almarhumah Mas Ratu Haji Aminah sebagai istri.
Dari uraian di atas, kami keluarga besar Almarhumah Mas Ratu Haji Aminah, permaisuri dari Allahyarham Maulana Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (Sultan Pontianak ke VI) sangat tersinggung dan terhina atas pencemaran nama baik Almarhumah Mas Ratu Haji Aminah yang disebut sebagai selir dari Allahyarham Maulana Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (Sultan Pontianak ke VI).
Oleh karena itu, kami menegaskan kepada Syarif Usman Jafar Almuthahar yang mewakili Syarif Toto Alkadrie meminta maaf melalui media cetak atas pemberitaan yang tidak benar di Harian Rakyat Kalbar edisi Minggu, 23 November 2014 dengan jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari terhitung dari terbitnya sanggahan ini.
Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Syarif Usman Jafar Almuthahar mewakili Syarif Toto Alkadrie tidak meminta maaf melalui media cetak, kami keluarga besar Almarhumah Mas Ratu Haji Aminah akan menempuh jalur hukum.
Kami sebagai ahli waris Kesultanan Pontianak (keluarga besar Allahyarham Maulana Sultan Syarif Muhammad Alkadrie dan Mas Ratu Haji Aminah) menyesalkan adanya kemelut yang terjadi di lingkungan keluarga Kesultanan Pontianak yang seharusnya mengikuti tatanan adat istiadat yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. (*)
Oleh : Syarif Selamat Joesoef Alkadrie 
(Pangeran Bendahara) Majelis Musyawarah Istana Kesultanan Pontianak



Kiri ke kanan : Syarifah Salmah Alkadrie (Ratu Sepuh ), Syarif Mahmud Alkadrie (Pangeran Agung), Maha ratu suri Syecha Jamilah Syarwani,Sultan Syarif Muhammad, Syarif Hamid ( Yang kemudian menjadi Sultan Hamid.II)



Diantara kerajaan atau kesultanan yang kental bernafas Islami di Kalbar, Kesultanan Pontianak memiliki sejarah panjang yang menarik pada deretan Kraton-kraton di Indonesia. Terutama dinasti Alqadri sebagai pemegang tampuk pemerintahan. Namun sebagaimana angle tulisan ini penulis lebih memfokuskan kepada uraian tentang garis keturunannya.
Sultan Syarif Abdurrahman Alqadri sebagai Sultan I Kerajaan Pontianak mempunyai 6 istri dan 66 anak terdiri dari 34 lelaki dan 32 orang perempuan. Dari jumlah tersebut yang menjadi raja dua orang yaitu Sultan Syarif Kasim Alqadri (Sultan II) dari ibunya Utin Cendramidi dan Sultan Syarif Usman Alqadri (Sultan III) dari ibunya Nyai Kusuma Sari. Setelah Sultan Syarif Usman mangkat, maka dinobatkan Sultan yang ke IV yakni Sultan Syarif Hamid Alqadri yang merupakan anak pertama dari perkawinan Sultan Syarif Usman Alqadri dengan Syarifah Zahara.
Sultan yang ke V yakni Sultan Syarif Yusuf Alqadri, adalah anak pertama dari perkawinan Sultan Syarif Hamid Alqadri dengan Syarifah Fatimah yang dinobatkan menjadi Sultan setelah ayahnya wafat. Sedangkan Sultan VI adalah Sultan Syarif Muhammad Alqadri, yang merupakan anak pertama dari perkawinan Sultan Yusuf Alqadri dengan Syarifah Zahra Alqadri dan dilantik sebagai Sultan pada 6 Agustus 1895.
Layak untuk diketahui, di saat Sultan Syarif Yusuf Alqadri sakit-sakitan, sebelum beliau mangkat maka diangkat Pemangku Jabatan Sultan yaitu Syarif Muhammad bin Harun bin Ahmad bin Sultan Syarif Abdurrahman Alqadri yang bergelar Pangeran Laksamana Tua. Jabatan ini dipegangnya sampai Sultan Syarif Yusuf Alqadri mangkat hingga beberapa tahun sambil menunggu Sultan Syarif Muhammad Alqadri dewasa untuk dilantik sebagai Sultan sebagaimana tanggal tersebut di atas. (Lihat grafis masa bertahtanya para Sultan).

Sultan-Sultan Kerajaan Pontianak Yang Bertahta
No
Sultan
Masa Tahta
1Sultan Syarif Abdurrahman Alqadri1 September 1778 -28 Februari 1808
2Sultan Syarif Kasim Alqadri28 Februari 1808-25 Februari 1819
3Sultan Usman Alqadri25 Februari 1819-12 April 1855
4Sultan Hamid Alqadri12 April 1855-22 Agustus 1872
5Sultan Yusuf Alqadri22 Agustus 1872-15 Maret 1895
6Sultan Muhammad Alqadri15 Maret 1895-24 Juni 1944

Siapa Pewaris Tahta Setelah Sultan Muhammad Alqadri? Dari tabel diatas, penulis uraikan secara singkat bahwa Sultan Syarif Muhammad Alqadri saat memangku jabatannya sebagai Sultan VI mempunyai beberapa istri. Dan yang cukup dikenal di masyarakat adalah:
  1. Syarifah Thalhah binti Shaleh bin Muhammad bin Sultan Syarif Usman Alqadri bergelar Maha Seri Ratu Besar. Beliau tidak mempunyai anak, dan wafat pada Jumadil Akhir 1326 H, dimakamkan di Gang Meliau Pontianak.
  2. Syarifah Zubaidah binti Muhammad (Pangeran Laksamana Tua) bin Harun bin Ahmad bin Sultan Syarif Abdurrahman Alqadri, bergelar Ratu Besar atau Ratu Muda, mempunyai dua puteri. Dimakamkan di Gang Meliau Pontianak.
  3. Encik Haji Aminah binti Encik Ajma’in, lahir 14 Rajab 1295 H, bergelar Mas Ratu Haji, mempunyai empat anak, 2 lelaki dan 2 perempuan, wafat 10 April 1930 M, dimakamkan di Gang Meliau Pontianak.
  4. Syarifah Mariam binti Alwi Assegaf, bergelar Ratu Seberang dan tidak mempunyai anak. Wafat 20 Syawwal 1348 H, dimakamkan di Gang Meliau Pontianak.
  5. Syeikhah Jamilah binti Mahmud bin Abdul Hamid bin Mahmud Syarwani, bergelar Maha Ratu Suri, mempunyai empat anak, terdiri dari 2 lelaki dan 2 perempuan. Wafat pada Kamis, 25 Rabiul Akhir 1397 H/14 April 1977, dimakamkan di Batu Layang Pontianak.
Sultan Syarif Muhammad Alqadri dikaruniai empatputra yaitu : (1) Syarif Usman bergelar Pangeran Adipati, (2) Syarif Mahmud bergelar Pangeran Agung, (3) Syarif Abdul Muthalib bergelar Pangeran Muda dan (4) Syarif Hamid. Diantara empat putra Sultan Muhammad ini, yang menjadi Putra Mahkota adalah Syarif Usman (Pangeran Adipati, ibunya bernama Encik Haji Aminah).
Pada tanggal 24 Juni 1944, Sultan Syarif Muhammad Alqadri beserta tiga putranya yaitu Pangeran Adipati, Pangeran Agung, Pangeran Muda ditangkap dan dibunuh Jepang bersama keluarga istana lainnya yang berjumlah lebih kurang 31 orang.
Peristiwa sungkup itu berlanjut pada tanggal 28 Juni 1944 dengan pembunuhan besar-besaran oleh tentara Jepang terhadap para Sultan, Panembahan, para tokoh masyarakat termasuk masyarakat umum di Kalimantan Barat. Jumlah pembantaian massal para cerdik cendikia, ulama, orang-orang terdidik dari berbagai etnis diperkirakan berjumlah sekitar 21.073 jiwa, yang dikenal sebagai Peristiwa Mandor.
Saat peristiwa pembantaian oleh balatentara Nipon itu, Syarif Hamid ditawan oleh Jepang dan dipenjarakan di Batavia dari tahun 1942-1945. Lalu siapa selanjutnya yang menjadi Sultan ke VII atau yang berhak menjadi Sultan VII menggantikan Sultan Syarif Muhammad Alqadri? Ini yang masih menjadi polemik. Dari beberapa sumber menyatakan:
(1). Yang menjadi Sultan VII adalah Sultan Syarif Thaha bin Usman Alqadri (lahir 27 September 1927). Syarif Thaha ini ibunya bernama Syarifah Fatimah bergelar Ratu Anom, yang merupakan anak Sultan Muhammad dari istrinya bernama Syarifah Zubaidah (Ratu Besar/Ratu Muda) binti Muhammad (Pangeran Laksamana Tua) bin Harun bin Ahmad bin Sultan Abdurrahman.
Syarifah Zubaidah mempunyai suami bernama Syarif Usman Alqadri bin Mahmud (bergelar Pangeran Laksamana Muda) bin Sultan Syarif Yusuf Alqadri. Dengan demikian, jalur yang diambil adalah dari garis perempuan, masa bertahta 1944 -1945.
(2). Sultan Hamid II bin Sultan Syarif Muhammad Alqadri, ibunya Syekhah Jamilah (Maha Ratu Suri), lahir 12 Juli 1913, dengan masa bertahta ada yang menyebutkan dari tahun 1945-1950 dan ada juga yang menyatakan 1945-1978.
(3). Ada yang mengemukakan Sultan Syarif Thaha Alqadri sebagai Sultan VII, sedangkan Sultan Hamid II sebagai Sultan VIII.
Dan siapa pula yang berhak untuk menjadi Sultan berikutnya apakah Syarif Abubakar bin Mahmud Alqadri (Pangeran Agung) bin Sultan Muhammad Alqadri yang juga merupakan keponakan dari Sultan Hamid II, ataukah Syarif Toto bin Thaha Alqadri? Dan apa yang menjadi dasar pengangkatan mereka untuk menjadi Sultan?
Hal diatas tentu menjadi sangat menarik untuk ditelaah, dikaji, walaupun bisa jadi tidak mudah diterima oleh semua pihak karena adanya tarik-menarik hubungan ataupun kepentingan. Dan dalam mengkaji hal ini tentu diperlukan pemikiran yang jernih, wawasan yang luas, dan tidak didasarkan kepada nafsu atau egosentris semata. Semua itu juga musti didukung oleh keakuratan data.


(Bersambung/*Dedi Kusnadi-Lembaga Pemerhati Kraton Indonesia)

Mendung di Istana Kadriah


Sultan Syarif Abubakar Alkadrie, Raja Pontianak,
Dikawal ketat prajurit dan pendukungnya

Pontianak-RK. Ketegangan yang nyaris menimbulkan bentrok fisik ketika iringan kirab kebesaran Sultan Syarif Abubakar Alkadrie memasuki Istana Kadriah dengan kawalan 150 pengikut dan ratusan personil polisi, akhirnya mencair dengan mediasi Polresta Pontianak, sekira pukul 16.30, Jumat (6/2). Sekitar 300 personil Polresta dan Brimob Polda Kalbar diturunkan mengawal Sultan Pontianak Syarif Abubakar Alkadrie, dari kediaman ke Istana Kadriah, sebagai langkah dan tanggung jawabnya menyelesaikan masalah yang menimpa Kerajaan Pontianak ba’da Ashar sekitar pukul 15.20 Wib.
Sementara dari gerbang, halaman hingga istana sudah dipenuhi ratusan massa yang dipantau Rakyat Kalbar, memadati komplek keraton dengan suasana cukup tegang. Namun, ketika iringan memasuki gerbang terus ke halaman menuju istana, tak satupun massa yang menghadang kirab Sultan. Selain massa pengawal Sultan sekira 150-an orang dengan bendera kerajaan dikawal pedang dan tombak, ratusan polisi membuka jalan. Bahkan hingga di tangga dan kemudian Sultan Syarif Abubakar Alkadrie duduk bersama pengawal di teras istana menghadap keluar, tak satupun yang berani mendekat.
Akhirnya, Sultan menitahkan semua yang tidak berkepentingan dan berada dalam istana sampai halaman yang sudah beberapa hari diduduki, untuk meninggalkan tempat. Tampak Syarif Toto Alkadrie mendatangi Sultan yang kemudian dibawa ke samping karena rada tegang. Selain dua kelompok yang nyaris berhadapan, ratusan masyarakat memadati seluruh jalan menuju gerbang keraton.
Di jajaran apparat keamanan terlihat Dir Sabhara Polda Kalbar Kombes Pol Badya Wijaya, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso, Kasat Brimob Polda Kalbar, sejumlah perwira Polresta seperti Kasat Binmas Polresta Kompol Syarifah Salbiah, Kasat Intel Polresta Kompol Saleh dan lainnya.
Suasana tegang, mencekam, juga mengharukan dirasakan masyarakat masyarakat yang merasa junjungan mereka mengalami kesusahan sehingga kirab diturunkan. Bahkan ada yang berurai air mata menyaksikan apa yang terjadi di Istana Kadriah. “Sudah.. sudah jangan ribut, kita sama-sama keturuan kerajaan,” ujar seoarang perempuan di luar pagar Istana Kadriah.“Allahu Akbar!.. Allahu Akbar!, mengapa jadi seperti ini…..!,” seru perempuan tadi dengan meneteskan air mata karena puluhan tahun merasa istana sejuk saja dan tak pernah terjadi keributan.
Dir Sabhara Polda Kalbar Kombes Pol Badya Wijaya dikonfirmasi Rakyat Kalbarmembenarkan terjadi insiden cekcok mulut antara dua kelompok di Istana Kadriah.”Memang ada insiden kecil, namun sudah aman saat ini,” ujar Badya Wijaya via teleponnya, Jumat (6/2) malam.
Ratusan polisi melakukan pengamanan ketat agar tak terjadi bentrok fisik antara pihak Sultan Kerajaan Pontianak yang bertahta, Syarif Abubakar Alkadrie, dengan pihak Syarif Toto Alqadrie yang berencana akan menjadi Sultan Pontianak. Namun, kasusnya kini masih dalam proses hukum baik di Mahkamah Syariah maupun di Polda Kalbar dan Polresta Pontianak.
Sampai tadi malam, pihak Toto Alkadrie belum berhasil dimintai konfirmasi perihal rencananya akan melaksanakan upacara pelantikan sebagai Sultan Pontianak X. Dan sejauh mana proses hukum yang sudah dijalani kedua pihak. Sementara itu, pihak Istana Kadriah sudah mengambil langkah-langkah agar masalah tersebut diselesaikan secara hukum maupun melalui musyawaran menurut syariah. Karena sudah ada silsilah baku dari keluarga kerajaan yang berlaku turun temurun.
Dihubungi via telepon, Syarif Hasan Basri selaku juru bicara Sultan Syarif Abubakar Alkadrie mengatakan kedua pihak menyerahkannya kepada proses hukum serta mediasi dengan Polresta Pontianak. “Jadi begini yang bisa saya jelaskan. Tadi sore itu Sultan Syarif Abubakar Alkadrie melakukan kirab dari kediaman menuju Istana Kadriah. Nah, kirab ini dilakukan karena ada masalah di istana, yang diduduki secara sepihak,” tutur Hasan Basri yang biasa disapa Boim itu.
Sebagaimana kirab kebesaran Sultan pada kebiasaannya, dikawal dengan semua sanak keluarga, simpatisan sekitar 150-an orang dari berbagai elemen masyarakat maupun etnis termasuk membawa bendera kerajaan, tombak dan pedang. “Sultan kan bukan milik keluarga sendiri. Sultan itu mengayomi seluruh masyarakat, semua elemen, berbagai etnis, yang sangat bersimpati kepada beliau. Jadi wajar kalau diiringi banyak orang,” tutur Boim, yang juga menantu Sultan.
“Begitu Sultan naik tangga istana, lalu menginstruksikan kepada semua orang yang tidak berkepentingan dan tak berhak berada dalam Istana Kadriah, segera meninggalkan tempat. Kemudian membuat formasi lengkap dengan pengawalan duduk menghadap keluar Istana,” lanjutnya.
Selanjutnya, dilakukanlah mediasi sebelum akhirnya Istana Kadriah diserahkan kepada Polresta Pontianak dengan posisi status quo, guna penyelesaian masalah hingga tuntas menurut hukum dan aturan yang berlaku. “Kemudian, pihak Sultan menyepakati mediasi oleh Polresta dengan pihak Syarif Toto. Kami siap mediasi minggu lalu di Polresta tapi pihak Syarif Toto tidak hadir,” jelas Hasan Basri sembari mengatakan perlu coolling down agar suasana bisa disejukkan sehingga proses bisa berjalan.
Karena itulah Sultan menyerahkan Istana Kadriah kepada pihak kepolisian untuk ditetapkan status quo. Ini diperlukan agar tidak ada pihak-pihak tidak berwenang melakukan intervensi dalam bentuk apapun termasuk kekerasan. “Untuk itu Sultan memberikan syarat, agar semua pihak meninggalkan Istana Kadriah. Tidak boleh ada seorang pun berada di istana selain apparat keamanan. Sultan menegaskan, tidak boleh ada kegiatan apa pun di seluruh kawasan Istana termasuk halamannya tanpa izin dari Sultan Pontianak yang sah, sampai semua tuntas secara hokum,” ungkap Hasan Basri.
Untuk itu, Sabtu (7/1) pukul 09.00 hari ini akan digelar mediasi kedua pihak, pihak Sultan Syarif Abubakar Alkadrie dan pihak Syarif Toto Alkadrie bertempat di Polresta. Kesepakatan yang ditelurkan kemarin sore bersama Kasat Binmas Kompol Syarifah Salbiah dan Kasat Intel Kompol Saleh, itu diharapkan ada penyelesaian. “Jadi yang hadir selain kedua pihak, juga para tetua dalam keluarga Kerajaan Pontianak, kemudian Ketua Majelis Kerajaan-kerajaan se Kalbar, dan pihak kepolisian,” kata Syarif Hasan Basri Alkadrie.

Sampai tadi malam, situasi di Istana Kadriah dan sekitarnya berangsur pulih dari ketegangan. Tidak boleh ada yang masuk ke istana tanpa izin apparat keamanan. “Kapolresta yang mensterilkan Istana Kadriah. Beliau melakukan mediasi dengan kedua belah pihak di Mapolsekta Pontianak Timur,”kataKombes Pol Badya Wijaya.
“Polisi bergerak cepat, sehingga tidak ada insiden fisik dan tidak ada korban di kedua pihak. Sultan Syarif Abubakar menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolresta Pontianak untuk segera melakukan pengusutan, penyelidikan. Insiden terjadi karena adal klaim sepihak dan akan menobat Syarif Toto Alqadrie sebagai Sultan Pontianak X. Sepanjang sepengetahuan semua orang, merekatidak memiliki dasar hukum dan dasar sejarah,” kata Badya Wijaya.
Laporan:Achmad Mundzirin
Editor: Hamka Saptono


Pontianak-RK. Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso tidak mau gegabah mengambil alih Istana Kadriah, yang diserahkan Sultan Syarif Abubakar Alkadrie, menyusul ratusan orang menyerang kraton tersebut, pekan lalu. “Saya tidak punya kewenangan. Dan benar-benar tidak bisa menerima penyerahan Istana itu. Ini masalah internal mereka (kerajaan,red), jadi polisi tidak bisa ikut campur dalam hal ini,” tegas Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso kepada Rakyat Kalbar, Rabu (4/2).
Seperti diberitakan, Sultan Syarif Abubakar Alkadrie secara resmi menyerahkan Istana Kadriah kepada Polresta Pontianak untuk di-police line, agar bisa diusut laporan mana yang benar dan laporan palsu perihal penyerangan terhadap dirinya dan keluarga, ketika akan masuk ke ruang Istana Kadriah, Senin (26/1) malam.
Dengan demikian, melalui juru bicaranya, Syarif Hasan Basri Alkadrie, Sultan ingin kasus tersebut diungkap tuntas tanpa keberpihakan dan intervensi pihak manapun. “Dengan demikian Istana Kadriah distatus quokan agar Kepolisian leluasa mengusut kasus penyerangan tersebut,” tutur Syarif Hasan Basri. Ternyata Kpolresta Pontianak tidak berani untuk menstatus quo kan Istana Kadriah, dengan alasan bukan wewenang dirinya untuk mengambil alihnya.
Kombes Pol Raden Heru Prakoso mengatakan kepolisian hanya menjaga Kamtibmas, melakukan proses hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana penyerangan tersebut. “Polisi bukan mengambil atau menerima penyerahan untuk mengambil alih kerajaan,” jelasnya.
Pihak Istana Kadriah melaporkan soal penyerangan, bahwa justru pihaknya dilaporkan yang menyerang bukan sebaliknya. Maksud Syarif Hasan Basri, supaya polisi bisa menyelidiki kasus pidana laporan palsu atau benar, bukan masalah konflik internal Kerajaan Pontianak. “Tidak berhak saya ikut campur, ini urusan internal. Tanyakan kepada pihak kerajaan sebenarnya ada apa ini,” ujar Heru Prakoso.
Menurutnya, Polresta hanya dapat masuk apabila ada unsur tindak pidananya. “Sepanjang tidak ada tindak pidananya, kami tidak bisa masuk,” alasan Raden Heru Prakoso. Kecuali, lanjut Heru Prakoso, pihak kerajaan meminta dirinya atau pihaknya untuk melakukan mediasi atas permasalahan yang ada. “Kalau minta dimediasi, saya akan mediasi, tapi kalau menyerahkan kepada saya Istana itu, untuk distatus quo kan, maaf itu tidak bisa. Sekali lagi polisi tidak turut campur dalam hal itu,” katanya.
Sedangkan mengenai laporan pengerusakan yang dilaporkan pihak Syarif Toto Alqadrie maupun pihak Sultan Syarif Abubakar Alkadrie, tetap diproses pihaknya. “Laporan pengerusakan tetap kita proses. Di mana saat ini kita sedang memeriksa sejumlah saksi,” jelas Kombes Raden Heru Prakoso.
Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawsean, membenarkan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pendalaman laporan yang dibuat oleh pihak Syarif Toto Alqadrie tentang pengerusakan atas insiden beberapa malam yang lalu di Istana Kadriah. “Mengenai laporan itu, masih kita dalami, sedang diselidiki. Masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Apa yang dirusak nanti juga akan kita lihat,” ujar Kompol Andi Yul Lapawsean di kantornya.

Laporan: Achmad Mundzirin
Editor: Hamka Saptono

Kamis, 20 November 2014

Klarifikasi Sultan Syarif Abubakar Alkadrie


Pontianak-RK. Tak terima penerus Kesultanan Kadriyah Pontianak dicatut oleh Syarif Toto bin Syarif Thaha Alkadrie sebagai sultan ke-X. Atas dasar itulah Sultan Syarif Abubakar Alkadrie mengeluarkan titah perdananya, menyatakan Syarif Toto bin Syarif Thaha Alkadrie tidak ada sangkut pautnya dalam silsilah kesultanan Pontianak.
Sultan Syarif Abubakar menanggapi pencatutan gelar kerajaan Pontianak dengan cara elegan. Sultan menunggu Syarif Toto mendatanginya, agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak, maka upaya hukum akan ditempuh kesultanan Pontianak.
Sultan Syarif Abubakar mengundang wartawan di kediamannya di Jalan Tanjung raya 1, Jalan Panglima A Rani, Gang Darat Keraton, Pontianak Timur. Didampingi keluarga besar dan kerabatnya, Sultan Syarif Abubakar memberikan klarifikasi mengenai pencatutan yang dilakukan Syarif Toto bin Syarif Thaha Alkadrie yang mengaku sebagai Sultan Pontianak. Menurutnya, Syarif Toto sama sekali tidak ada hubungan atau alur keturunan yang bisa menjabat posisi Sultan Pontianak.
“Menyikapi pemberitaan adanya penerus kesultanan yang dimuat pertama kali di media, 3 November 2014 yang menetapkan Syarif Toto bin Syarif Thaha Alkadrie sebagai Sultan Pontianak yang ke-X menggantikan saya dengan alasan telah terjadi kekosongan jabatan selama beberapa tahun di kesultanan Kadriyah Pontianak, maka saya menyatakan bahwa hal itu tidak benar,” tegas Sultan Syarif Abubakar Alkadrie dalam titah perdananya kepada sejumlah wartawan, Rabu (19/11).
Ditegaskannya, dirinya ditetapkan sebagai Sultan Pontianak memiliki kekuatan dan bukti hukum sah, baik dari segi hukum atau pengadilan serta hukum Islam. Bahkan dirinya menyatakan sebagai pewaris resmi berdasarkan silsilah keturunan yang diberikan langsung oleh Sultan Syarif Hamid II Alkadrie bin Sultan Syarif Muhammad Alkadrie serta Ibunda Ratu Perbu Wijaya.
“Saya dinobatkan sebagai Sultan Kadriyah Pontianak, sesuai dengan Ketetapan No. 154 tahun 1971 tanggal 28 Desember 1971 dan No. 118/1978 tanggal 11 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syari’ah/Pengadilan Agama Pontianak, bahwa saya adalah pewaris yang akan melanjutkan tahta kesultanan menggantikan Allahyarham Sultan Syarif Hamid II Alkadrie bin Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, disandarkan kepada Hukum faraid syari’at Islam yang berlaku. Titah penobatan juga diberikan oleh ibunda Ratu Perbu Wijaya pada tahun 2004,” tegas Sultan Pontianak.
Landasan memiliki kekuatan hukum inilah, Sultan Pontianak menjelaskan secara rinci silsilahnya terdahulu. Di dalam silsilah tersebut tidak ada sedikitpun tercantum nama Syarif Toto bin Syarif Thaha Alkadrie yang menuangkan sebagai pewaris tanta Kesultanan Pontianak.
“Berdasarkan ketetapan fara’id sesuai hukum Syari’at Islam inilah saya melanjutkan Tahta sepeninggal Allahyarham Sultan Syarif Muhammad Alkadrie datuk saya, lalu Sultan Syarif Hamid II Alkadrie paman saya, Sultan yang ke VI dan ke VII, sebagai pewaris tahta kesultanan yang ke VIII. Jadi bukan disandarkan pada latar belakang zitiryo hyogikai (dewan kerajaan) bentukan balatentara Jepang yang telah secara empiris bahwa balatentara Jepang itu terbukti membunuh seluruh keluarga besar saya pada masa pendudukannya di Kalimantan Barat,” terang Sultan Syarif Abubakar.
“Telah terjadi kesepakatan antara gahra laki-laki pewaris Allahyarham Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, yakni saya sendiri Syarif Abubakar bin Syarif Mahmud bin Sultan Muhammad Alkadrie; Syarif Yusuf bin Syarif Usman bin Sultan Muhammad Alkadrie; dan Syarif Abdullah bin Syarif Abdul Muthallib bin Sultan Muhammad Alkadrie untuk menjaga adat istiadat tradisi Kesultanan Kadriyah. Takdir Allah menjemput kedua abangnda saya menghadap-Nya sehingga tersisa saya sendiri. Bahwa kesepakatan itu tidaklah untuk menempatkan orang lain lagi sebagai pewaris tahta kesultanan, maka dengan ini saya menegaskan, keterangan yang dimuat di salah satu media ctak, itu tidak benar,” tegas Sultan Syarif Abubakar.
Hal lain yang turut dibantahnya, pernyataan bahwa terjadi pertemuan dengan sejumlah keluarga besar kesultanan dalam rangka mengangkat Syarif Toto bin Syarif Thaha Alkadrie sebagai Sultan Pontianak. Pihaknya menilai hal ini dicatut, lantaran terjadi kekosongan hingga tidak melakukan koordinasi serta ada yang mengompori yang bersangkutan untuk dinobatkan sebagai sultan.
“Tidak benar adanya rapat keluarga besar di Istana Kadriyah Kesultanan Pontianak untuk mengangkat/mengukuhkan Sultan Istana Kadriyah baru sebagai pengganti saya,” tegasnya.
Syarif Melvin, anak sekaligus juru bicara Syarif Abubakar Alkadrie yang didampingi Muhammad Donny Iswara sekretaris pribadi Sultan Pontianak menegaskan, kesultanan Pontianak masih menunggu niat baik dari Syarif Toto bin Syarif Thaha Alkadrie untuk mendatangi Sultan Syarif Abubakar, guna membicarakan permasalahan pencatutan ini. Namun jika tidak dilakukan, terpaksa jalur hukum dilakukan. Posisi sultan menurut aturan tidak bisa digantikan selama yang bersangkutan masih ada.
“Kalau memang menghormati sultan, mereka harus datang dan menghadap kami sebagai keluarga besar sultan. Bagi kami ini sudah mengkhianati sultan sebagai pewaris sah. Kalau tidak, terpaksa kami menempuh jalur hukum,” tegas Syarif Melvin.
Laporan: Gusnadi
Editor: Hamka Saptono

Senin, 13 Januari 2014

Barat Vs Arab

Analis: Barat Kobarkan Konflik Sektarian Demi Minyak


Irib indonesia
Analisis politik menilai Barat menghasut kekerasan sektarian dan agama di Yaman sebagai bagian dari skenario untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara Arab itu.

"Friksi antara Salafi atau Wahabi dengan Syiah dan Sunni disulut oleh Barat..., selama mereka [Barat] dapat menjaga orang-orang Arab dan orang-orang Islam berkelahi satu sama lain.., " kata Scott Rickard , mantan ahli linguistik intelijen Amerika Senin (13/1).

"Jika Anda tahu tentang sejarah Yaman, [negara ini] telah sangat dikendalikan oleh Barat, melalui imperium British Petroleum dan korporasi minyak Amerika, " tegasnya.

"Masalah mendasar benar-benar terletak di dalam minyak dan eksploitasi sumber daya lainnya di Yaman, " ujar analis politik ini.

Rickard mencatat bahwa beberapa elemen regional termasuk Arab Saudi, Pakistan, Maroko dan Uni Emirat Arab adalah provokator lain yang telah mendukung kekuatan sebenarnya yaitu korporasi Barat yang telah ada selama lebih dari setengah abad di Yaman.

Pemangku kepentingan di Yaman mulai menyadari masalah ini dan mendorong dicapainya rekonsiliasi antarkubu yang bertikai.

Pemerintah Yaman baru-baru mengumumkan, setelah kesepakatan sebelumnya yang ditandatangani Selasa lalu oleh kelompok Houthi dan Salafi gagal, akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan baru terkait gencatan senjata.

Berdasarkan kesepakatan ini, kedua pihak harus mengijinkan tim pengawas untuk mengawasi pemberlakuan gencatan senjata mulai hari ini, Sabtu (11/1).

Dalam kesepakatan baru ini dikatakan, "Kami kelompok Houthi dan Salafi di provinsi Saada mengumumkan diberlakukannya gencatan senjata di Dammaj sejak Jumat malam dan kedua pihak akan mengijinkan tim pengawas untuk menjalankan tugasnya mulai hari Sabtu (11/1)."

Kesepakatan sebelumnya ditandatangani kelompok Houthi dan Salafi, Selasa lalu, namun hanya berlaku sehari. Kesepakatan baru wajib dipatuhi karena kedua pihak sepakat untuk mengijinkan masuknya tim pengawas pemerintah ke lokasi pertempuran. (IRIB Indonesia/PH)