Kamis, 26 Juni 2014

“KeBocoran” Negeri ini

“KeBocoran” Negeri ini

Pilpres tahun 2014 ini semakin hari semakin banyak mengundang komentar dari berbagai kalangan, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, dari desa sampai ke kota-kota, dari dalam negeri sampai luar negeri. Setelah sebelumnya status Facebook yang ditulis oleh Prayudhi Azwar, seorang mahasiswa PhD yang sedang belajar Monetary Economics di The University of Western Australia (UWA) dengan judul “Kutatap tulus cinta dimatanya”. Kini muncul lagi sebuah tulisan warga Indonesia dari benua eropa, tepatnya adalah dari Belanda, oleh seorang wanita bernama Tasniem Fauzia. Berikut ulasannya :


Jika anda masih tertawa mendengar kata bocor yang selalu didengung-dengungkan oleh capres nomer 1, maka sungguh, anda akan menyesal, karna anda berarti sedang menertawakan keadaan negara anda sendiri yang sedang menangis, anda berarti belum mengerti tentang keadaan pedih negara kita saat ini.
Saya memang cumin Ibu rumah tangga,tapi saya mau membaca.Mari teman-teman kita perbanyak membaca supaya kita bisa mengerti duduk permasalahan bangsa kita saat ini yang sangat urgent.
Saat ini Indonesia memang sudah merdeka, tapi mengapa rakyatnya masih miskin? Mengapa bangsa kita kok selalu tertindas di negeri yang kaya raya ini ? Ini karna kita sedang dijajah, tapi memang bukan dalam bentuk penjajahan fisik seperti jaman dulu, penjajahan yang ada sekarang ini adalah dalam bentuk korporatokrasi internasional di negara-negara berkembang salah satunya Indonesia.
Negara kita sudah puluhan tahun dijajah oleh korporatokrasi asing, dan kita memang butuh pemimpin yang berani melawan korporatokrasi asing ini.
Apa itu Korporatokrasi asing? Korporatokrasi adalah sebuah sistem kekuasaan yang di kontrol oleh korporasi besar, bank internasional dan pemerintahan. (Noam Chomsky, Media Control, Second Edition: The Spectacular Achievements of Propaganda, 2002)
Korporatokrasi adalah pengendalian suatu negara adidaya di suatu negara berkembang, salah satunya dengan memberikan bantuan pinjaman uang dan menguasai kekayaan alamnya. Korporatokrasi besar tersebut akan dengan leluasa mengarahkan kebijakan suatu negara demi mendapatkan keuntungan maksimal. (Bisa di-google dengan memasukkan kata sandi “Corporatocracy in Indonesia”, ngenes banget kondisi kita saat ini)
Bayangkan, di foto ini kita bisa lihat kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang telah dikuasai oleh korporatokrasi internasional.
Kalau dulu sebelum kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kolonialisme adalah berbentuk penyiksaan fisik, sekarang ini di jaman globalisasi, penjajahan kepada negara-negara berkembang adalah bentuk dominasi negara asing dan negara adidaya di negara-negara berkembang. Kekayaan kita dikuras dan digerus terus oleh pihak asing, uangnya mengalir ke asing, dan negara kita tidak dapat apa-apa.
Kalau jaman VOC dan jaman penjajahan Belanda dulu ada Amangkurat I dan Amangkurat II yang berkhianat kepada negara dengan menjadi antek Belanda, untuk memperkaya dirinya sendiri, sekarang pun tidak ada bedanya. Ada elite-elite politik yang memang berkhianat dan menjadi antek aseng.
Ditambah lagi ini terjadi karna pemimpin saat ini yang kurang tegas dengan kekuatan negara asing. Harus ada pemimpin yang berani untuk melawan korporatokrasi dunia yang berusaha mengacak-ngacak kesatuan negara kita.
Indonesia harus bisa belajar dari negara-negara bermartabat seperti Malaysia, Iran, Venezuela, Argentina, Bolivia, China, Ekuador dan India yang berani menolak untuk bergantung kepada asing, menolak tawaran pinjaman dari IMF dan World Bank yang sangat mengikat dan merugikan negara.
Indonesia merindukan pemimpin yang berani dan tegas, seperti Soekarno dulu, yang tidak tunduk kepada asing.Mari teman-teman kita berdoa, semoga Indonesia masih bisa diselamatkan.
Nasib bangsa ini ditentukan oleh pemimpinannya. Ke mana dia akan membawa kita 5 tahun ke depan. Jika Prabowo Subianto menjadi presiden kita 2014-2019 nanti, insya Allah Indonesia akan bisa keluar dari cengkraman dan kungkungan korporasi asing di negara kita, tidak ada lagi penjualan kekayaan alam, mulai dari hasil hutan, laut, pertambangan, dan energi ke pihak asing yang merugikan negara. Karna dia 100% bisa dibuktikan kesetiaannya kepada negara, tidak ada korporatrokrasi asing yang mem-back up dia saat ini. Dia hanya mengabdi untuk negara dan rakyat Indonesia. Bukan untuk negara asing.


20Juni2014
Nijmegen, Belanda

Tasniem Fauzia

Senin, 13 Januari 2014

Barat Vs Arab

Analis: Barat Kobarkan Konflik Sektarian Demi Minyak


Irib indonesia
Analisis politik menilai Barat menghasut kekerasan sektarian dan agama di Yaman sebagai bagian dari skenario untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara Arab itu.

"Friksi antara Salafi atau Wahabi dengan Syiah dan Sunni disulut oleh Barat..., selama mereka [Barat] dapat menjaga orang-orang Arab dan orang-orang Islam berkelahi satu sama lain.., " kata Scott Rickard , mantan ahli linguistik intelijen Amerika Senin (13/1).

"Jika Anda tahu tentang sejarah Yaman, [negara ini] telah sangat dikendalikan oleh Barat, melalui imperium British Petroleum dan korporasi minyak Amerika, " tegasnya.

"Masalah mendasar benar-benar terletak di dalam minyak dan eksploitasi sumber daya lainnya di Yaman, " ujar analis politik ini.

Rickard mencatat bahwa beberapa elemen regional termasuk Arab Saudi, Pakistan, Maroko dan Uni Emirat Arab adalah provokator lain yang telah mendukung kekuatan sebenarnya yaitu korporasi Barat yang telah ada selama lebih dari setengah abad di Yaman.

Pemangku kepentingan di Yaman mulai menyadari masalah ini dan mendorong dicapainya rekonsiliasi antarkubu yang bertikai.

Pemerintah Yaman baru-baru mengumumkan, setelah kesepakatan sebelumnya yang ditandatangani Selasa lalu oleh kelompok Houthi dan Salafi gagal, akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan baru terkait gencatan senjata.

Berdasarkan kesepakatan ini, kedua pihak harus mengijinkan tim pengawas untuk mengawasi pemberlakuan gencatan senjata mulai hari ini, Sabtu (11/1).

Dalam kesepakatan baru ini dikatakan, "Kami kelompok Houthi dan Salafi di provinsi Saada mengumumkan diberlakukannya gencatan senjata di Dammaj sejak Jumat malam dan kedua pihak akan mengijinkan tim pengawas untuk menjalankan tugasnya mulai hari Sabtu (11/1)."

Kesepakatan sebelumnya ditandatangani kelompok Houthi dan Salafi, Selasa lalu, namun hanya berlaku sehari. Kesepakatan baru wajib dipatuhi karena kedua pihak sepakat untuk mengijinkan masuknya tim pengawas pemerintah ke lokasi pertempuran. (IRIB Indonesia/PH)


Sabtu, 26 Oktober 2013

Tan Malaka

Tan Malaka, idealisme tanpa kompromi sang bapak bangsa

Reporter : Mardani | Sabtu, 26 Oktober 2013 05:01
Tan Malaka, idealisme tanpa kompromi sang bapak bangsa
Tan Malaka. ©blogspot.com
Merdeka.com - Jelang Pemilu 2014 konstalasi politik Tanah Air mulai memanas. Masing-masing partai dan elite politik mulai melancarkan manuvernya untuk meraih kursi kekuasaan di negeri yang katanya kaya raya akan sumber daya alam ini.

Tak jarang intrik buruk, saling serang antar-mereka dilakukan. Politik saling ungkap keburukan pun terjadi. Tujuannya satu, untuk menjatuhkan lawan di mata rakyat sehingga memiliki citra negatif dan tidak dipilih rakyat di 2014.

Bermodal kata 'demi rakyat' di media, kampanye dan mimbar bebas di tengah publik, para politikus itu menebar janji politik kepada rakyat. Dari kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan segudang persoalan lainnya dijanjikan mereka akan diberantas. Semua itu hanya untuk menempati empuknya kursi kekuasaan.

Namun, ketika berkuasa, kemiskinan, anak putus sekolah, pengangguran tetap tak terselesaikan. Rakyat masih ada yang kelaparan, hingga makan nasi aking. Bahkan sampai-sampai aset negara pun tergadai dijual ke asing.

Sementara para pejabat yang dipilih banyak yang ditangkap KPK karena terlibat korupsi. Miris, itulah kondisi Indonesia. Para pejabat di negeri ini seakan tak pernah belajar dari para pejuang dahulu yang dengan susah payah memerdekakan negeri ini.

Dulu kita pernah memiliki seorang Bapak Bangsa yang memiliki idealisme tanpa kompromi demi Indonesia. Idealisme tak bisa dibeli atau ditukar dengan apapun. Dia adalah Ibrahim Sutan DatukTan Malaka atau yang akrab dipanggil Tan Malaka.

Pria kelahiran Pandang Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897 itu lah yang pertama kali menulis konsep kemerdekaan Indonesia lewat bukunya 'Naar de Republiek Indonesia' (Menuju Indonesia Merdeka) pada 1925. Setelah itu baru Hatta menulis 'Indonesia Vrije' (Indonesia Merdeka) sebagai pledoi di depan pengadilan Den Haag pada 1928, kemudian Soekarno menulis 'Menuju Indonesia Merdeka' pada 1933

Buku itu kemudian dilarang beredar, dimiliki dan dibaca oleh pihak kolonial. Buku Tan Malaka itu lah yang kemudian menginspirasi para pemuda untuk segera memerdekakan Republik. Bahkan,Soekarno pun menjadikan buku itu sebagai bacaan wajibnya kala itu.

Atas hal itu, Muhammad Yamin menjuluki Tan Malaka sebagai 'Bapak Republik Indonesia'. Sementara, Soekarno menjulukinya sebagai 'orang yang mahir dalam revolusi.' Tan Malakaadalah seorang yang telah melukiskan revolusi Indonesia dengan bergelora.

Pria yang kenyang keluar masuk penjara di luar negeri dan pulau Jawa karena pemikirannya itu tak pernah lelah berusaha melepaskan Indonesia dari kolonialisme Belanda dan Jepang saat itu. Baginya Indonesia harus menjadi negara yang merdeka, mandiri. Namun, hal itu harus direbut bukan atas pemberian. Hal itu di kemudian hari yang membuat Tan Malaka bersilang pendapat dengan Soekarno dan Hatta.

Tan Malaka kecewa karena Soekarno-Hatta yang kala itu dikenal sebagai motor gerakan kemerdekaan Indonesia lebih memilih jalan 'damai' dan bernegosiasi dengan Belanda dan Jepang. Bagi Tan Malaka kemerdekaan harus direbut bukan diberikan. Menurutnya, kaum pribumi adalah pemilik dari Tanah Airnya. Jadi tak pantas jika harus menghamba kepada pihak kolonial untuk meminta kemerdekaan. Perundingan baru bisa dilakukan setelah kemerdekaan di raih.

Tan Malaka adalah sosok yang seakan dilupakan oleh bangsanya sendiri. Di era rezim Soekarno,Tan Malaka dimusuhi. Bahkan pada Kabinet Sjahrir Tan Malaka dipenjarakan hingga 2,5 tahun tanpa pengadilan.

Di era Soeharto, semua yang menyangkut Tan Malaka seakan dihilangkan. Hal itu dikarenakan ideologi komunis yang dianut Tan Malaka saat itu menjadi musuh rezim Soeharto. Padahal, walaupun Tan Malaka adalah seorang komunis, dia adalah seorang yang nasionalis dan beragama. Hal ini terbukti dari sejumlah pemikirannya. Tan Malaka yang sejak muda itu sudah hapal Alquran itu bahkan pernah berucap "Di depan Tuhan saya adalah seorang muslim."

Tan Malaka adalah putra bangsa yang cerdas dan memiliki idealisme. Dia tak mau bangsanya diinjak-injak negara lain dan meminta-minta kepada penjajah untuk kemerdekaan yang merupakan hak alami Tanah Airnya. Tan Malaka tak gila publikasi dan popularitas seperti politikus saat ini. Meski hasil karya pemikirannya banyak dijadikan rujukan dan inspirasi banyak orang di eranya, tak banyak orang yang mengenal rupa dan bagaimana wujud dari seorang Tan Malaka.

Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya kala itu, Tan Malaka bekerja dari menjadi guru matematika, bahasa Inggris hingga tukang jahit. Padahal jika dia bermental 'penjahat' dan memiliki idealisme palsu, tak sulit untuk mendapat pundi kekayaan saat itu lewat bekerja sama dengan pihak kolonial. Namun hal itu tidak dilakukannya. Baginya perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi nomor satu. Membebaskan rakyat dan kaum proletariat dari penindasan kolonial adalah iman utama.

Sungguh sosok yang sangat pantas dijadikan teladan bagi para elite dan politikus Tanah Air saat ini.

Pemulung Miskin yang kaya hati

Saat seorang pemulung lebih jujur dari para pejabat Indonesia

Reporter : Ramadhian Fadillah | Sabtu, 26 Oktober 2013 05:47
448
Share Detail
Saat seorang pemulung lebih jujur dari para pejabat Indonesia
Manusia gerobak. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman
Merdeka.com - Atta Verin, seorang warga Bandung, menceritakan kisah seorang pemulung jujur yang ditemuinya di Jl Cicalengka Raya, Antapani. Pemulung itu menggedor-gedor pintu gerbang sebuah rumah berjam-jam. Ada sebuah tas plastik di tangannya.

"Keresek ini berisi dua potong baju bagus baru beli masih ada bandrolnya dan kereseknya masih di-hekter. Saya pemulung, tuh gerobak saya. Keresek ini ada di tempat sampah rumah ini, tapi saya tidak bisa mengambilnya. Yang punya rumah ini pasti sudah salah membuang keresek ini. Mungkin dikira sampah, padahal ini baju baru!" kata Verin menirukan ucapan pemulung itu.

Verin terharu. Lalu membantunya menggedor-gedor pagar rumah itu. Tapi setelah 5 menit tak ada yang membukakan pintu. Tidak ada orang di rumah itu.

"Lemparkan saja kereseknya di dalam halamannya, usul saya. Tapi dia bilang jangan, nanti ada yang ngambil! Kasihan yang punya-nya, ini baju baru banget, Neng!" kata Verin, Pembina Pramuka yang baru mendapatkan Messengers of Peace Heroes Award di Arab Saudi ini saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (25/10).

Verin berkenalan dengan pemulung tersebut. Dia mengaku bernama Nengsih. Tetapi lebih dikenal sebagai Ecih Keresek. Kejujuran Nengsih suatu hal yang langka. Kemiskinan tidak membuat Nengsih menjadi pencuri.

Ironisnya, di Indonesia justru para pejabat yang terus mencuri uang rakyat. Dari tingkat kepala desa hingga pejabat setaraf menteri.

Kemarin Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan Lurah Pulogadung Tema Yuliman. Dia diduga korupsi dana kelurahan hingga Rp 620 juta, termasuk pengadaan tong sampah, posyandu, bahkan tanaman hias. Sebelumnya Lurah Ceger Fanda Fadly Lubis lebih dulu ditangkap Kejari dengan modus yang sama. Dana gerakan sayang ibu saja ditilep.

Di tingkat yang lebih tinggi daftar korupsi makin beragam. Kasus Hambalang, Simulator SIM, mafia pajak, sampai impor daging sapi juga tak lepas dari permainan kotor. Di Indonesia, rasanya apa saja dikorupsi. Bibit ikan lele, baju koko, kain sarung, hingga Alquran, tega dikorupsi juga.

Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Musni Umar pernah mengungkapkan kekecewaannya saat semua hal di Indonesia tak lepas dari korupsi.

"Ini luar biasa memprihatinkan. Korupsi sudah masuk ke semua lini," ujar Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah, Musni Umar kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.

Musni tidak habis pikir bagaimana bisa untuk hal keagamaan saja, pejabat melakukan korupsi. Menurutnya hal-hal semacam ini membuat masyarakat Indonesia kehilangan harapan. Hukum dan ekonomi di Indonesia memang tidak pernah memihak orang kecil.

Maka kisah seperti Ecih Keresek atau Mak Yati, si pemulung yang berkurban, menjadi teladan yang langka. Di tengah para penipu yang mencuri uang rakyat, justru rakyat kecil yang memberikan teladan.

Tak malukah para pejabat?

Mungkin tidak, karena mereka sibuk nikah siri dengan penyanyi dangdut. Atau tertangkap KPK saat sedang berduaan dengan wanita cantik di hotel setelah menerima uang suap. Tak jauh dari sana, kaum miskin meratap kelaparan.

Maka terpujilah Mohammad Hatta , Wapres yang hidup sederhana. Jenderal Hoegeng yang melemparkan barang suap ke luar rumah. Atau Mohammad Natsir, sang perdana menteri dengan jas bertambal. Membaca kisah mereka bak mendengar kisah di negeri dongeng. Teladan kejujuran yang langka.

Pada siapa rakyat kecil kini bisa berharap?

Jumat, 25 Oktober 2013

Prabowo Buka Suara






Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto angkat bicara terkait isu kudeta dan anti-etnis Tionghoa saat menjadi Pangkostrad dengan 33 batalyon. Prabowo menegaskan tudingan itu hanya fitnah karena sebagai prajurit TNI, dirinya takut dengan UUD 1945.

"Saya waktu itu Pangkostrad dengan 33 batalyon, nyatanya apakah saya kudeta? Itu tidak akan saya lakukan karena sebagai prajurit sapta marga saya takut terhadap konstitusi UUD 1945," kata Prabowo dalam keterangan persnya yang diterima merdeka.com, Minggu (20/10).

Menanggapi isu tersebut, mantan Danjen Kopassus itu hanya diam. Dia menilai, waktu dan sejarah yang akan mengungkap kebenaran tersebut. "Saya lebih memilih diam menanggapi fitnah itu, biarlah waktu dan sejarah yang akan membuktikan. 'Becik ketitik ala ketara'," jelas Prabowo.

Diterpa fitnah, Prabowo mengibaratkan dirinya sebagai Bapak Pembangunan RRC, Deng Xiao Ping. Deng Xiao Ping pernah difitnah 3 kali, dipecat 3 kali dan dipenjara 3 kali sebelum memimpin kebangkitan China. Prabowo mengaku dirinya sebagai Deng Xiao Ping-nya Indonesia, meskipun dituduh dan difitnah tetapi bisa membawa kebangkitan rakyat Indonesia.

"Kalau saya kan hanya 1 kali dipecat, Alhamdulillah. Dan saya ingin menjadi Deng Xiao Ping-nya Indonesia," harapnya.

Seperti diketahui, mantan Presiden RI, BJ Habibie kembali menceritakan lagi alasan pencopotan Prabowo dari jabatan Pangkostrad. Pada 22 Mei 1998, tepat sehari setelah Soeharto lengser, gejolak politik dan ekonomi sama sekali tidak terkendali.

Habibie dituntut untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan membentuk kabinet baru. Berbagai masukan datang silih berganti termasuk dari Pangkostrad, yang saat itu dijabat Prabowo. "Dia (Prabowo) datang malam ngopi-ngopi. Saya dengarkan pendapatnya saya laksanakan menurut saya," ujar Habibie.

Beberapa saat sebelum diumumkannya kabinet, panglima ABRI Jenderal Wiranto melaporkan pada Habibie ada pergerakan yang mengkhawatirkan.

"Ada Wiranto dia bilang pasukan Kostrad masuk ke Jakarta, pesawat sudah masuk ke bandara. Perintahkan semua kembali ke pangkalan. Kalau mereka tidak kembali ke pangkalan kita bisa kayak di Mesir, Myanmar, seperti sekarang," terang Habibie semalam di gedung Gedung Pusat perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (29/8).

Lantas, Habibie memerintah Wiranto untuk mencopot Pangkostrad, Prabowo.


Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto merasa miris dengan keadaan kebanyakan petani di Indonesia yang banyak tertimpa masalah tempat tinggal dan terlilit utang rentenir. Padahal menurutnya, Indonesia merupakan negara agraris yang kaya.

"Kami mendukung Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk merintis bank tani dan nelayan, untuk menyediakan kredit murah bagi petani dan nelayan," kata Prabowo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (8/10).

Prabowo menuturkan, Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mengolah kekayaan alamnya sendiri. Dia juga menyindir para koruptor yang menggadaikan negerinya demi uang.

"Oleh karena itu, kita harus mampu mengolah kekayaan alam sendiri. Kita harus jadi tuan di rumah sendiri. Elit bangsa ini tidak pintar menjaga kekayaan kita. Bahkan banyak pemimpin yang mudah disogok dan dibeli dengan uang," jelas Prabowo.

Menurut Prabowo, solusi untuk masalah tersebut adalah dengan membentuk bank khusus petani dan nelayan. Bank yang mampu memberikan petani dan nelayan kemudahan dalam memenuhi hajat hidup mereka.

"Kita adalah negara yang sangat kaya, namun ironisnya masih banyak rakyat yang terjerat dalam utang rentenir yang memiskinkan," jelas dia.

Sebagai penyemangat, Prabowo akan menjadi nasabah pertama dalam memberikan modal kepada bank khusus petani dan nelayan.

"Jika kelak bank tani ini berdiri, saya siap menjadi salah satu nasabah dan memberikan modal pertama," kata Prabowo.
Merdeka.com - 
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto prihatin dengan sistem ekonomi di Indonesia. Menurutnya, sistem yang dipakai saat ini adalah sistem ekonomi neoliberal.

"Mereka yang saat ini dipercaya oleh rakyat untuk merencanakan dan menjalankan kebijakan ekonomi bangsa telah memercayai dan menjalankan paham ekonomi yang keliru," kata Prabowo saat kuliah umum dalam wisuda STKIP Persatuan Islam, di Bandung, seperti dilansir dari Antara, Minggu (13/10).

Prabowo mengatakan, sistem ekonomi neoliberal menjadi salah satu penyebab bangsa Indonesia hanya kebagian menjadi kuli dan pelayan di negara sendiri. Akibat sistem ekonomi yang salah itu, kekayaan Indonesia dibawa lari ke luar negeri.

Menurut dia, fenomena larinya kekayaan bangsa itu merupakan sesuatu yang diterima dan dimaklumi oleh para ekonom penganut paham neoliberal. Oleh karena itu, ia berharap, putra dan putri Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan tinggi.

Dia menginginkan para wisudawan tidak takut untuk mempelajari data, angka, dan fakta-fakta terutama yang berkaitan dengan ekonomi. "Para sarjana harus memiliki kemampuan untuk membaca dan berbicara dalam bahasa asing agar dapat belajar dari pengalaman dan tidak mengulang kesalahan bangsa lain," ucapnya

Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan kuliah umum dalam wisuda Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Islam, Bandung. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan kepada para sarjana dan pimpinan STKIP Persatuan Islam bahwa sistem ekonomi neoliberal yang dijalankan oleh pemerintah sejak reformasi 1998 telah banyak merugikan bangsa Indonesia.

"Mereka yang saat ini dipercaya oleh rakyat untuk merencanakan dan menjalankan kebijakan ekonomi bangsa telah mempercayai dan menjalankan paham ekonomi yang keliru," jelas Prabowo dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Senin (14/10).

Menurut dia, klaim pemerintah bahwa ekonomi terus berkembang karena menggunakan presentasi yang penuh dengan data-data dan grafik yang bersumber dari data pemerintah sendiri. Nyatanya, lanjut dia, kekayaan bangsa Indonesia yang ada selama ini lari ke luar negeri karena sistem ekonomi seperti sekarang.

Mantan Danjen Kopassus ini menilai, fenomena larinya kekayaan bangsa ke luar negeri adalah suatu hal yang diterima dan dimaklumi oleh para ekonom penganut paham neoliberal.

"Sistem ekonomi neoliberal adalah sebab mengapa bangsa Indonesia hanya kebagian menjadi kuli dan pelayan di negaranya sendiri," imbuhnya.

Prabowo menyatakan, jika anak-anak Indonesia yang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi adalah harapan bangsa. Dia berharap agar mereka tidak takut untuk mempelajari data, angka dan fakta, terutama yang berkaitan dengan ekonomi.

Rabu, 18 September 2013

Sejarah Bangsa






29 September 2012 5:49 am | Peradaban Islam - 2603 Reads
Redaktur: Shabra Syatila 
Sumber: Suara Hidayatullah

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September 1965 tidak terlepas dari melemahnya kekuatan Islamis dan semakin condongnya rezim Soekarno pada komunisme. Kesempatan besar itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Partai Komunis Indonesia untuk merebut tampuk kekuasaan dalam rangka mencengkeram Republik dengan paham atheisme dan komunisme.
Jauh sebelum memiliki kesempatan untuk memberontak secara nasional, PKI memiliki musuh yang tangguh, yakni kelompok yang membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PDRI dan PRRI) . Kami nukilkan secara utuh sejarahnya dari Majalah Suara Hidayatullah edisi November 2008.
***
PDRI terbentuk, ketimpangan antara daerah dan pusat malah mencolok. Pusat acuh tak acuh kepada daerah. Protes pun menjadi marak
Dalam untaian sejarah Indonesia, PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) tak bisa dipisah satu sama lain. Kedua peristiwa ini bagai mata rantai yang saling melengkapi.
PDRI dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukittingi, Sumatera Barat, oleh Syafruddin Prawiranegara. Sedang PRRI dicetuskan 10 tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 Pebruari 1958, di Padang, Sumatera Barat, oleh Ahmad Husein. Syafruddin sendiri kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan yang baru ini.
Ihwal terbentuknya PDRI bermula ketika Belanda melancarkan agresi kedua dengan menduduki ibukota negara yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Ketika itu, Belanda juga menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Beberapa jam sebelum ditawan, Soekarno sempat menyurati Syafruddin selaku Menteri Kemakmuran RI yang saat itu sedang menjalankan tugas di Bukittinggi, Sumatera Barat. Surat itu berisi mandat kepada Syafruddin agar segera membentuk PDRI. Tanpa ada hambatan, sehari setelah itu, pemerintahan darurat terbentuk.
Perjalanan PDRI selanjutnya jelas tak mulus. Syafruddin dan kawan-kawan terus diburu Belanda yang tak senang dengan berdirinya pemerintahan baru. Roda pemerintahan terpaksa digerakkan dengan cara bergerilya di hutan-hutan Sumatera Barat.
Upaya Syafruddin menyelamatkan bangsa dari ketiadaan pemerintahan boleh dikata berhasil. Melalui pemancar radio di Koto Tinggi, PDRI telah membukakan mata internasional untuk mengakui kedaulatan RI.
Agresi militer Belanda berhenti. Soekarno dan Hatta dibebaskan. PBB mengakui kedaulatan Indonesia.
Seiring keberhasilan ini, cerita tentang PDRI juga ditutup dengan happy anding yang mengharu-biru. Setelah dijemput oleh Muhammad Natsir ke Payakumbuh, Syafruddin berangkat ke Yogyakarta untuk mengembalikan mandat pemerintahan kepada Presiden Soekarno.
Di Lapangan Koto Kaciak, keberangkatan Syafruddin dilepas dengan tangis haru ribuan masyarakat dan para pejuang yang telah berbulan-bulan keluar masuk hutan demi menyelamatkan PDRI. Selama berada di hutan, mereka mengandalkan budi baik masyarakat yang kerap mengirimi mereka nasi bungkus untuk menunjang hidup.
Sejarawan Dr Mestika Zed menyatakan, negara dan pemerintahan Indonesia tidak akan ada tanpa PDRI. “PDRI adalah pemerintah darurat yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara sebagai bentuk kesuksesan orang daerah menyelamatkan negara dari ancaman disintegrasi bangsa dan kembali menyerahkan tampuk kekuasaan setelah tugasnya selesai.” kata Mestika.
Pengembalian mandat PDRI oleh Syafruddin kepada Soekarno ternyata bukan awal bagi terwujudnya pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita proklamasi. Sebaliknya, ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah kian menganga.


Ketika Presiden Soekarno menggulirkan proyek pembangunan Tugu Monas serta berhala-berhala lain di Jakarta, rakyat di daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa, justru kian dibelenggu oleh kemiskinan, kelaparan, dan didera penyakit tukak dan cacing tambang.
Akibat ketimpangan itu, gelombang ketidakpuasan di daerah mulai membesar. Di Bukittinggi, bekas ibukota PDRI, misalnya, untuk pertamakali terjadi unjuk rasa yang diikuti 10 ribu orang. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan “Demontrasi Nasi Bungkus”.

Istilah “Nasi Bungkus” menggambarkan simbol bahwa rakyatlah yang dulu mendukung tentara dengan logistik sehingga tetap bisa mempertahankan PDRI hingga bangsa ini bisa terselamatkan.
Berawal dari Dewan Banteng
Bersamaan dengan kian memuncaknya protes atas ketimpangan pembangunan wilayah pusat dan daerah, pada Desember 1956 berdirilah Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan.
Bermunculannya dewan-dewan itu merupakan wujud ketidakpuasan daerah kepada pemerintah pusat atas penciutan struktur militer dan kian diberi tempatnya PKI di pemerintahan. Saat itu Soekarno dinilai lebih condong ke “kiri“.
Menurut Kahin (1979), Resimen 6 Devisi IX Banteng sebelumnya merupakan pasukan terbaik di Sumatera. PRRI kala itu menunjuk Ahmad Husein sebagai panglima pasukan ini.
Namun, nasib Divisi Banteng menjadi kucar-kacir ketika pemerintah Soekarno melaksanakan penyerderhanaan struktur militer secara nasional.

Kemudian, perwira Akademi Militer Hukum di Jakarta, Jusuf Nur dan Djamhuri Djamin, pengusaha Ramawi Izhar, serta Badar Gafar dari pusat pendidikan infanteri, berencana menggelar reuni mantan Divisi Banteng, baik yang masih aktif maupun yang tidak.
Rencana reuni dimatangkan dalam dua kali pertemuan. Pertama, di Jakarta pada 21 September 1956. Kedua, di Padang, Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1956.
Reuni akhirnya terlaksana di Padang tanggal 20 hingga 24 Nopember 1956. Reuni ini membahas masalah politik dan sosial ekonomi rakyat di Sumatera Tengah.
Reuni dihadiri sekitar 612 perwira aktif dan pensiunan. Reuni membuat sejumlah rekomendasi, yakni perbaikan masalah kepimpinan negara secara progresif dan radikal, perbaikan kabinet yang telah dimasuki unsur komunis, penyelesaian perpecahan di tubuh Angkatan Darat, pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Sumatera Tengah, serta menghapuskan birokrasi sentralistik. Rekomendasi ini dinamakan tuntutan Dewan Banteng.
Selain itu dibentuk pula dewan yang bertugas menindaklanjuti dan memperjuangkan hasil reuni ini. Dewan tersebut bernama Dewan Banteng, terdiri dari unsur militer, pemerintah daerah, alim ulama, dan pemuka adat. Jumlahnya ada 17 orang, mengacu pada semangat proklamasi 17 Agustus 45.
Tetapi oleh PKI dan sebagian tokoh PNI, rumusan perjuangan Dewan Banteng itu dicap sebagai pemberontakan. Ahmad Husein, ketua Dewan Banteng, langsung membantah tuduhan ini. Ia berpidato di depan corong Radio Republik Indonesia Padang, mengutarakan bahwa perjuangan Dewan Banteng bukan untuk memberontak, justru untuk membela keutuhan Republik Indonesia dan menegakan konstitusi.
Dewan Banteng menilai Soekarno telah mengkhianati konstitusi dengan membubarkan konstituante. Soekarno juga dikecam karena kian memihak kepada komunis. Puncaknya adalah mundurnya Bung Hatta sebagai Wakil Presiden RI pada 1 Desember 1956. Ia tidak setuju dengan cara Soekarno mengatasi keadaan negara.
Sayangnya, peristiwa itu tak membuat Soekarno mengoreksi sikapnya. Malah, aksi pelemparan granat pada malam 30 Nopember 1957, di saat Soekarno menghadiri ulang tahun sekolah Cikini, tempat anaknya bersekolah, dijadikan alasan untuk menangkapi lawan-lawan politiknya dan mengeluarkan Dekrit Presdien 5 Juli 1959. Dekrit ini berisi permintaan agar konstituante hasil Pemilu 1955 dibubarkan.
Pasca peristiwa Cikini, Jakarta menjadi bara api yang setiap saat siap membakar para lawan politik Soekarno, terlebih bagi siapa saja yang sejak awal telah menentang keberadaan PKI. Surat kabar yang menjadi corong PKI seperti Harian Rakyat, Warta Bhakti, Bintang Timur dan Harian Pemuda menuding sejumlah tokoh politik dari partai Masyumi dikait-kaitkan dengan peristiwa Cikini. Mereka kemudian diteror dan diancam akan dihabisi.
Rumah Mohammad Rum sempat dikepung massa. Untunglah Rum dan keluarganya selamat. Demikian juga rumah Natsir. Para politisi dari partai Masyumi merasa tidak aman lagi tinggal di Jakarta. Satu demi satu mereka ‘hijrah’ ke daerah. Bahkan, Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo, politisi Partai Sosialis Indonesia (PSI), turut hijrah ke Padang.
Jadi, kedatangan Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap ke Padang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan terbentuknya Dewan Banteng atau berbagai gerakan protes yang sedang marak di daerah.
“Pak Natsir dan sejumlah tokoh Masyumi murni mengungsi ke daerah untuk menyelamatkan diri dari aksi penculikan,” ungkap Dt Tankabasaran, pengawal Natsir pada waktu itu.
Namun, Soekarno tidak peduli. Para tokoh Masyumi tetap dianggap ikut memberontak.
Pemberontakan Setengah Hati
Tokoh Masyumi mampu meredam keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI. Namun, Soekarno tetap menilainya sebagai pemberontak.
Gagasan melawan Soekarno yang dituduh kian condong pada PKI semakin menguat ketika para tokoh militer dan politisi sipil mengadakan rapat rahasia di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Rapat rahasia itu berlangsung dalam dua putaran.
Putaran pertama tanggal 8 Januari 1958, dihadiri tokoh-tokoh militer plus seorang politisi sipil Soemitro Djojohadikoesoemo. Rapat putaran pertama ini penuh semangat ‘kemarahan’ kepada pemerintah pusat. Bahkan, sempat terlontar beberapa kali ancaman akan memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan negara Sumatera jika pemerintah pusat tak mau berbenah.
Untunglah, dalam rapat kedua tanggal 10 Januari 1958, tokoh sipil seperti Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan Boerhanuddin Harahap, bisa meredam keinginan itu. Pertemuan tertutup yang disebut rapat rahasia Sungai Dareh itu cuma menyempurnakan susunan pengurus Dewan Perjuangan.
Sebulan setelah rapat rahasia berlangsung, tepatnya tanggal 10 Pebruari 1958, Ahmad Husein, selaku Ketua Dewan Perjuangan, menyampaikan ultimatum kepada pemerintahan Soekarno melalui Radio Republik Indonesia Padang. Ultimatum yang disebut Piagam Perjuangan ini berisi 8 poin tuntutan. Intinya, menuntut agar dalam waktu 5 x 24 jam sejak diumumkannya ultimatum ini, presiden segara membubarkan Kabinet Djuanda.
Tuntutan lainnya, pemerintah harus membentuk Zaken Kabinet Nasional yang jujur dan bersih dari unsur-unsur PKI. Kemudian, Soekarno harus memberi dukungan kepada Zaken Kabinet, dan Hatta bersama Hamengku Buwono harus diberi mandat untuk bertugas di Zaken Kabinet ini.
Jika ternyata Soekarno enggan memenuhi tuntutan ini dan tidak memberikan kesempatan kepada Zaken Kabinet untuk bekerja, maka Dewan Perjuangan menyatakan terbebas dari kewajiban taat kepada Soekarno sebagai kepala negara.
Tak ada satu kalimat pun dalam ultimatum yang menyatakan bakal memisahkan diri dari Republik Indonesia. Saat ditanya oleh Kapten Zaidin Bakry apa yang akan dilakukan Dewan Perjuangan ke depan, Husein sama sekali tak menjawab bakal mendirikan negera sendiri. Ia hanya menjawab, “Kita buat organisasi. Kita gertak Soekarno sampai kelak dia undang kita untuk membicarakan nasib bangsa ini.”
Namun, ultimatum yang hanya sekadar ”gertakan sambal” itu tidak membuahkan hasil. Esok harinya, 11 Februari 1958, di Jakarta, Djuanda mengumumkan menolak ultimatum Dewan Perjuangan. Bahkan, ia memerintahkan KSAD untuk memecat Letkol Ahmad Husein dan Kolonel Simbolon dari kemiliteran, membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah (KDMST), serta memutuskan hubungan darat dan udara dengan Sumatera Tengah.
Sikap yang ditunjukkan Djuanda ini jelas memberi jawaban bahwa ultimatum tak akan dipenuhi. Bahkan, Djuanda memberikan reaksi yang sangat keras.
Itu berarti, tak ada lagi jalan menuju negosiasi. Tindakan harus segera dilakukan. Maka, pada tanggal 15 Pebruari 1958, Husein segera membentuk ”kabinet tandingan” yang berkedudukan di Padang. Mereka juga mengumumkan tak mengakui lagi kabinet Djuanda.



Kabinet baru itu bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dalam kabinet itu, Mr Syafruddin Prawiranegara diamanahi sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Maludin Simbolon menjabat Menteri Luar Negeri., Kolonel Dahlan Djambek menjabat Menteri Dalam Negeri. Mr Burhanuddin Harahap menjadi Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Kehakiman. Dr Soemitro Djojohadikoesemo menjabat Menteri Perhubungan dan Pelayaran.
Adapun Menteri Agama dijabat Saleh Lintang. Menteri Penerangan dijabat Saleh Lahade. Menteri Sosial dijabat A. Gani Usman. Menteri Pertanian dijabat S. Sarumpaet. Menteri Pembangunan dijabat JF Warouw. Dan, Menteri PP&K dijabat Mohammad Syafei.
Tak lama kemudian terjadilah ”tragedi”. Tragedi ini berawal saat Presiden Soekarno pulang dari lawatan ke Eropa Timur dan Peking pada 16 Pebruari 1958. Djuanda langsung menghadap Soekarno dan melaporkan gerakan yang ia sebut ‘pemberontakan’ PRRI di Sumatera Tengah dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Sulawesi. Hari itu juga keluar perintah Soekarno agar menangkap para tokoh PRRI dan Permesta.
Ancaman penangkapan “dijawab” oleh Ahmad Husein dengan mengelar Rapat Umum PRRI di Padang pada 20 Pebruari 1958. Di hadapan peserta rapat, Husein menyatakan tidak gentar dengan ancaman Soekarno. Sambil melemparkan tanda pangkatnya ke tanah, Husein berkata, “Apabila saudara-saudara tidak mendukung perjuangan PRRI, maka saat ini juga saudara-saudara boleh menangkap saya dan menyerahkan saya ke pemerintahan Soekarno.”
Beberapa tokoh lalu menenangkan Husein. Tanda pangkat yang tadi dilempar, diambil lagi dan dilekatkan kembali ke tempatnya.
Sejak saat itu dukungan terus mengalir kepada PRRI. Bahkan dilaporkan, sekitar 400 mahasiswa dan pelajar Minang yang sedang kuliah di Jawa memutuskan pulang untuk bergabung bersama Tentara Pelajar (TP), sebuah kekuatan penyeimbang terhadap OPR (Organisasi Pemuda Rakyat) dan OKR (Organisasi Keamanan Rakyat) bentukan PKI.
Dukungan mayoritas dari masyarakat Sumatera Tengah dan Sumatera Barat terhadap PRRI adalah wajar. Sebab, wilayah ini merupakan basis Masyumi. Tokoh-tokoh Masyumi sendiri banyak yang menjadi tokoh PRRI.
Lagi pula, di Sumatera Tengah, partai Masyumi meraih kemenangan mutlak (58 persen) pada Pemilu 1955, jauh meninggalkan PNI, apa lagi PKI.
Para tokoh PRRI di daerah Sumatera Tengah juga ‘menjawab’ ultimatum Soekarno dengan melancarkan operasi penangkapan terhadap ratusan tokoh ‘kiri’ dan anggota PKI. Mereka ditahan di tiga tempat: Muaro Labuh, Situjuh, dan Suliki.
Keesokan harinya, tanggal 21 Pebruari 1958, Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) mulai melancarkan operasi penumpasan PRRI dengan kekuatan penuh. Operasi ini diberi sandi “Operasi 17 Agustus”, dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani.
Pesawat AURI langsung menghujani Kota Padang dan Bukittinggi dengan bom. Bersamaan dengan itu, puluhan kapal perang membombardir Pantai Padang.
Anehnya, tak ada perlawan dari pihak ”pemberontak”. Tak ada serangan balasan meski mereka bertubi-tubi diserang APRI. Tak ada satu pun ”pemberontak” yang berusaha meletuskan senjatanya. Ada apa gerangan?
Rupanya sehari setelah ”rapat rahasia Sungai Dareh” ditutup, Natsir memberi perintah agar PRRI menerapkan ‘gerakan tanpa perang’ untuk melawan pemerintah Soekarno. Seruan ini betul-betul diikuti.
PRRI bukannya membalas serangan tapi justru mundur ke kampung-kampung, terus ke hutan-hutan. Rute gerakan mundur ini tak jauh berbeda dengan rute perjuangan PDRI dulu, yaitu belantara di sekitar Agam, Pasaman, Payakumbuh, dan Solok.
Inilah adegan ”pemberontakan setengah hati” PRRI.
Balas Dendam Si Palu Arit
Karena PRRI sangat memusuhi komunis, PKI ikut serta dalam operasi penumpasan garakan ini. Korban pun berjatuhan.
Sejatinya, bukan hanya faktor kesenjangan yang menyebabkan PRRI lahir. Namun, hadirnya komunis di Indonesia juga menjadi salah satu sebabnya. Ini bisa diketahui dari ultimatum PRRI yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 1958. Isi ultimatum tersebut antara lain menuntut agar pemerintah pusat membersihkan kabinetnya dari unsur-unsur PKI.
Nuansa anti-PKI juga terlihat dari respon pribadi para tokoh PRRI terhadap gerakan komunisme. Simbolon, panglima Tentara dan Teritorium I (TT-I) Bukit Barisan, yang menjabat Menteri Luar Negeri PRRI, misalnya, sejak awal sudah menyadari bahaya komunis mengintai Sumatera Timur.
Perkebunan-perkebunan raksasa yang saat itu berada di bawah pengawasannya rawan untuk disusupi komunis. Sebab, para buruh merupakan ”ladang emas” bagi mereka untuk digarap.

Para buruh yang sudah terasuki paham komunis ini mendirikan organisasi bernama SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Organisasi ini bertugas melumpuhkan usaha perkebunan, transportasi, dan pelabuhan di Belawan, Sumatera Utara, sehingga pemasukan negara terhambat dan pemerintah mengalami kesulitan ekonomi. Rencana berikutnya, mereka akan menuntut kekuasaan.
Begitu pula Saleh Lahade yang menjabat Menteri Sosial di kabinet PRRI. Kewaspadaan perwira yang mendapat tugas mengurusi transmigrasi ini terhadap gerakan komunis sudah ia perlihatkan lewat sebuah tulisan pada 15 Oktober 1957.

Dalam tulisan itu ia tumpahkan semua konsep mengenai cara mengatasi problem yang menimpa Angkatan Darat. Cara itu, menurutnya, menumpas sumber masalah yang menyebabkan pertikaian dalam militer terjadi. Sumber masalah itu tak lain adalah komunis. Tulisan itu selanjutnya ia sampaikan ke Panitia 7 di Jakarta.
Sedangkan Syafruddin Prawinagera yang menjabat Perdana Menteri PRRI, Burhanuddin Harahap yang menjabat Menteri Pertahanan, serta Natsir, adalah tokoh-tokoh Masyumi yang memang amat keras menentang komunis.
Jadi, bisa dimaklumi jika mereka semua kemudian bergabung dengan PRRI ketika “hijrah” ke Padang.
Bahkan, PRRI pernah pula mendapat bantuan persenjataan dari CIA (Central Intelligence Agency) Amerika Serikat karena memusuhi komunis. RZ Leirissa dalam buknya PRRI Permesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis menilai hubungan ini terbangun karena PRRI dan CIA sama-sama memiliki kepentingan. PRRI memerlukan senjata untuk menghadapai serangan pemerintah pusat, sedangan CIA perlu saluran untuk menggertak Soekarno. Ini bisa dipahami karena Barat sangat memusuhi komunis.
Akan tetapi, setelah AS melihat masih ada sekelompok orang yang anti-komunis di jajaran pemerintahan, dukungan terhadap PRRI dialihkan kepada kelompok ini.

Balas dendam
Dendam PKI kepada PRRI kian lama kian membuncah. Kesempatan untuk membalaskan dendam ini terbuka lebar ketika terjadi operasi penumpasan PRRI. Apalagi setelah Kolonel Pranoto diangkat menggantikan Kolonel Ahmad Yani sebagai Panglima Kodam III dan Komandan Operasi 17 Agustus.
Syafrudin Bahar, dalam Kaharoeddin Gubernur di Tengah Pergolakan, 1998, memaparkan bagaimana Pranoto mengerahkan sekitar 6.341 OKR (Organisasi Keamanan Rakyat) dan OPR (Organisasi Pemuda Rakyat) untuk menyerang PRRI. Jumlah ini hampir setara dengan sembilan batalyon tentara.
Kenyataannya, OKR menjelma menjadi Pemuda Rakyat yang dijadikan ujung tombak PKI melakukan berbagai teror, intimidasi, dan tindakan brutal. Banyak korban berjatuhan di Minang. Mereka semua pendukung PRRI.

Kebiadaban kian menjadi-jadi dengan ikutnya Mayor Latif sebagai Perwira Seksi I/Intelijen, Letnan Untung (kelak memimpim kudeta G30S/PKI) sebagai Komandan Kompi, dan anggota Biro Khusus Komite CC-PKI, Djajusman. Jadilah penumpasan PRRI sebagai ajang balas dendam menghabisi mereka yang dulu gencar menuntut pembubaran PKI.
Tiap daerah punya cerita hampir sama tentang kekejaman PKI. Pendukung PRRI yang tidak lari ke hutan sering ditemukan dalam karung tanpa kepala atau mata. Di Matur Mudik, tentara pelajar yang dijemput malam oleh OPR banyak yang tak pernah kembali lagi.
Di Mahek Suliki, anggota PRRI yang bersiap kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ditembaki hingga tewas. Di desa Lariang, Bonjol Pasaman, Kolonel Dahlan Djambek yang bersiap turun gunung memenuhi panggilan pemerintahan Soekarno pada 13 September 1961 diberondong sampai tewas.
Dengan adanya kasus-kasus itu, Amnesti Umum berupa pengampunan dan jaminan keselamatan bagi anggota PRRI yang bersedia keluar hutan, seperti diumumkan Presiden Soerkarno melalui Kepres No 332 tanggal 22 Juni 1961, omong kosong.
Kebiadaban demi kebiadan yang dialami masyarakat Minang benar-benar menimbulkan trauma yang mendalam sampai hari ini. Masyarakat Minang kehilangan inisiatif dan daya kritis. Demikian parahnya rasa trauma itu sampai-sampai tradisi pemberian nama yang berbau Minang sempat dihapus. Banyak putra Minang yang lahir pasca penumpasan PRRI diberi tambahan nama Prayitno, Sutarjo, atau Hamiwanto.
Setelah PRRI jatuh, posisi PKI semakin menguat. Pada tahun 1965, tepatnya tanggal 30 September, partai komunis semakin berani bergerak. Enam pejabat tinggi militer dan seorang pengawal mereka bunuh. Peristiwa ini tersohor dengan sebutan Gerakan 30 September. Rupanya, inilah akhir dari cerita kekejaman ”Si Palu Arit”.


Redaktur: Shabra Syatila 
Sumber: Suara Hidayatullah